VERBAL SANCTION' SEBAGAI SANKSI PIDANA NON-CUSTODIAL DALAM KEBIJAKAN FORMULAS' HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Abstract

The aims of development were not depend only on the economic progress but also in how to progress the law. For these reasons, every nation or country were trying to renew its law for the main reason which is keeping the public order. For this reasons also, the renewing of our criminal or penal code is one of the important work (task) which has to be done in our country, because of the fact that our penal code nowadays is the penal code which is left by our colonial and it is understandable that this penal code will not be suitable anymore in our national independence life. In renewing or making our new penal code, the concept lays on three basic problems of criminal law which are the criminal act, the concept of culpability and the concept of criminal responsibility. In the concept of criminal responsibility, the thoughts of finding an alternative sanction of imprisonment has already been develop. After some International Congress held by The United Nation, every country was recommended to use The Non-Custodial Measures —which is recommended in Tokyo Rules-- as an alternative to imprisonment. One of the sanction or measurement which is recommended in Tokyo Rules is a verbal sanction which could be either admonition, reprimand or warning. This kind of measures in fact has not been adopted in our penal code yet. For this reasons, this thesis then would try to explain the main or the basic idea for recommending the verbal sanction as a non-custodial sanction. Beside that this thesis also providing how to formulate this verbal sanction as a non-custodial sanction in our _Attire criminal code. The main idea to recommend this verbal sanction could be explain from the basic purpose of punishment, the international trends or international recommendation for using the non-custodial measures, the implementation of verbal sanction in some countries and also from the criminological point of view which is the influence of the labeling theories. After some comparison of different penal codes in some countries and also a comparison of our criminal code concepts form the 1963 until 1999-2000 concepts, this research recommended the use of verbal sanction as a non-custodial sanction by putting it in our future penal code as a main punishment or main sanction either for adults and also for minor, and for this recommendation, the goal, the guide-lines and the condition for giving the verbal sanction to the criminal should also be written in the general provision in out future criminal code for making it easier to be implemented. Inti dari pembangunan tidak hanya menyangkut segi ekonomi saja tetapi juga menyangkut segi hukum, sehingga setiap negara tunumnya selalu berupaya untuk memperbaharui hulcumnya sebagai salah satu tiang utama untuk menjamin ketertiban dalam masyarakat. Sehubungan dengan ini, maka pembaharuan hukum khususnya hukum pidana nasional merupakan salah satu masalah yang dihadapi bangsa Indonesia Dalam kenyataannya KUHP yang saat ini berlaku merupakan warisan zaman kolonial yang dalam perkembangannya tidak sesuai lagi dengan jiwa dan spirit bangsa Indonesia yang telah sekian lama liidup dalam alam kemerdekaan. Dalam melakukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia, konsep/rancangan KUHP disusun dengan bertolak pada tiga masalah pokok dari hukum pidana yaitu perbuatan apa yang sepatutnya dipidana, syarat-syarat yang hams dipenuhi untuk mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan tindak pidana dan sanksi (pidana) apa yang seharusnya dikenakan terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Khusus mengenai pidana, berkembang suatu pernikiran untuk mencari altematif terhadap pidana penjara dengan direkomendasikannya sanksi (tindakan) non-custodial dalam instrumen-instrumen intemasional diantaranya dalam beberapa Konggres Intemasional mengenai The Prevention on Crime and the Treatment of Offenders serta dalam Standar Minimum Rules for Non-custodial Measures (Thkyo Rules). Salah satu sanksi (tindakan) non-custodial yang direkomendasikan oleh Tokyo Rules adalah verbal sanction atau sanksi lisan yang dapat berupa teguran/nasehat baik (admonition), teguran keras/pencercaan (reprimand) dan peringatan (warning). Dalam kenyataannya verbal sanction ini belum diadopsi dalam sistem hukum pidana di Indonesia pada masa kini. Dengan belum diaturnya verbal sanction, maka dalam tesis ini dittrakan mengenai ide dasar perlunya merekomendasikan verbal sanction sebagai sanksi pidana non-custodial dalam kebijakan fonnulasi hukum pidana di Indonesia serta perwujudan verbal sanction dalam kebijakan formulasi hukum pidana di Indonesia. Ide dasar untuk merekomendasikan verbal sanction ini ditelaah/ditinjau berdasarkan tujuan pemidanaan, kecenderungan-kecenderungan internasional dan penerapan verbal sanction di beberapa negara serta berdasarkan kajian lahninologis terutama mengenai dampak dari labelisase atau `stigmatisasi'. Berdasarkan perbandingan yang dilakukan terhadap beberapa KUHP asing dan beberapa Konsep KUHP, perwujudan verbal sanction sebagai sanksi pidana non-custodial claim kebijakan fonnulasi hukum pidana di Indonesia seharusnya dilakukan, di mana verbal sanction diterapkan sebagai salah satu jenis sanksi/pidana pokok bukan sebagai pidana tambahan dan juga bukan sebagai salah satu jenis tindakan. Verbal sanction ini seharusnya dikenakan baik terhadap anak mum terhadap orang dewasa. Selanjutnya sebagai sanksi/pidana pokok, maka ditentukan pula tujuan pengenaan/penjatuhan, pedoman serta syarat-syarat untuk nmengenakan/menjatuhlcan verbal sanction ini untuk memudahkan dalam penerapannya di kemudian hari. Untuk itulah perlu dipertimbangkan kembali jenis-jenis pidana yang terdapat dalam Konsep KUHP dengan memasulckan verbal sanction sebagai salah satu jenis sanksi/pidana, kemudian melengkapinya dengan tujuan pedoman dan syarat-syarat untuk pengenaannya.