SINKRONISASI ANTARA UNDANG UNDANG PERPAJAKAN DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN KHUSUS MENGENAI USAHA PERTAKSIAN

Abstract

Kemudahan berupa gembebasan bea masuk dan tidak dipungutnya Pajak Pertambahan Nilai (PF$0 dan Pajak Panjualan Atas Barand Mewah (PPn BM) atas impor kendaraan bermotor jenis sedan beberapa mark tertentu yang dipergunakan dalam usaha pertaksian diberikan kepada anggota Koneraai Penoemudi Taksi pada tahun 1988 sampai dengan 1995, dan atas impor kendaraan bermotor jenis sedan (semua mark) dan suku cadananya yang dipergunakan dalam usaha Pertaksian diberikan kepada pengusaha di bidang pertaksian pada tahun 1995 sampai dengan sekarano. Kemudahan tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan Perundangan berupa Keputusan Presiden, Pada penelitian ini diselidiki sinkronisasi secara vertikal oeraturan perundanoan tentana pemberian kemudahan • tersebut di atas yakni sinkronisasi antara Undang-undang. Peraturan Pemerintah dan Keoutusan Presiden. Metode penelitian yang digunakan vaitu metode penelitian hukum normatif . • Hasil genelitian menunjukkan bahwa terjadi kesinkronan secara vertikal antara Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Keoutusan Presidan terutama mengenai tidak dipungutnya Pajak Pertambahan Nilai atas impor kendaraan bermotor jenis sedan yang dipergunakan dalam usaha gertaksian. Dalam Peraturan Pemerintah terdapat nasal yang menetapkan kemungkinan tidak dipungutnya PPN tersebut karena usaha pertaksian termasuk "jasa di bidano anokutan umum". Ketetaoan mengenai pembebasan bea masuk dan tidak dipungutnya Pajak Penjualan Atas Barano Mewah atas impor kendaraan bermotor jenis sedan yang digerounakan dalam usaha pertaksian hanya terdapat pada Keoutusan Presiden, sedangkan pada Peraturan Pemerintah dan Undano-nndang tidak ada. Pada geriode tahun 19R6 - I995, gamberian kemudahan tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat ekonomi kelas menenpah ke bawah yaitu anggcta Koperasi Penoemudi Taksi berupa selisih harga yang lebih murah dalam membeli taksi (kendaraan bermotor jenia sedan). Sedangkan pada periode tahun 1995 sampai dengan sekarang kemndahan tersebut labih memungkinkan hanya dinikmati oleh masyarakat ekonomi kelas menengah ke atas karena tidak ada kekhusnsan peruntukan kemudahan ter=.ebut. Karena itu disarankan n.rirrt materi peraturan perundangan yang menetaokan oambarian kemudahan berupa pembebasan bea masuk dan tidak dinungut Fajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barann Mewah atas impor kendaraan bermotor jenis sedan besarta suku radangnya kepada pengusaha di bidano gertaksian, ditetapkan kriteria mengenai pengusaha atas jenis Badan Usaha yang diberikan kemudahan supaya pemberian kemudahan tersebut iehih banyak dinikmati oleh masyarakat ekongmi keIaJa menenoah ke bawah yang merupakan bagian terbesar masyarakat Indonesia