ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FUNGSI DAN PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH (ANALYSIS OF FACTOR'S TO INFLUENCE FUNCTION AND ROLE OF THE REGION PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL OF CENTRAL JAVA PROVINCE)

Abstract

The aim of this research is to gain an empiric evidence from the influence of the regulation implementation, the member's quality of the Region People's Representative Council, facilities and budget and leadership to the function and role of the Region People's Representative Council of Central Java. The data needed are a primary data and secondary data. The sample choosing in this research is using the cluster random sampling method that conducted proportionally to the number of the Region People's Representative Council of Central Java Province. Based on the method, this research used 49 people for its sample. Linear Regression analysis was used to test the given hypothesis. Besides, Validity and Reliability test is conducted and test on classical assumption. Based on research, data is valid and highly reliable, besides, the imprecision of the classic assumption was not found, it shows that the available data has fulfill the condition to use the linear regression analysis model. The result of t test shows that the variable of regulation implementation, the member's quality of the Region People's Representative Council, facilities and budget partially have had positively and significantly influence the function and role of the Region People's Representative Council of Central Java Province, however, the leadership do not have any significant influence. The result of F test shows that the regulation implementation, the quality of the Region People's Representative Council members, facilities and budget and leadership significantly influence the function and role of the Region People's Representative Council of Central Java Province, and the determination coefficient shows 51,1%. Permasalahan yang dihadapi masyarakat Propinsi Jawa Tengah sangat kompleks. Beberapa persoalan umum strategis yang muncul di Propinsi Jawa Tengah dapat dijadikan acuan dan pertimbangan dalam penyusunan APBD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005. Persoalan strategis yang dimaksud antara lain adalah Arah dan Kebijakan Umum APBD Tahun 2005, Prinsip dan Basis RAPBD, kerawanan sosial, penyakit masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Apabila permasalahan tersebut di atas tidak ditangani secara baik dan benar akan menjadi penghambat utama laju pembangunan, yang pada gilirannya akan dapat, menimbulkan krisis yang berlarut-larut. RAPBD Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 yang disampaikan oleh eksekutif masih banyak menimbulkan perbedaan pandangan dengan pihak legislatif dan masyarakat, hal ini ditunjuldcan dengan banyaknya fenomena-fenomena yang timbul, diantaranya adalah RAPBD Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 tidak mencerminkan kemandirian, rawan duplikasi anggaran, tidak rasional, eksekutif dinilai boros dalam anggaran dan dinilai tidak taat azas efisiensi. Oleh karena itu peran dan fungsi lembaga legislatif sangat diperlukan untuk memperjuangan kepentingan masyarakat. Peran dan fungsi legislatif dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya yang dikembangkan oleh Thaib yaitu faktor Peraturan Tata Tertib, Kualitas Anggota DPRD dan Sarana dan Anggaran. Robert Fried mengatakan faktor Kepemimpinan juga mempengaruhi Penn dan fungsi legislatif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh faktor Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib, Kualitas Anggota DPRD, Sarana dan Anggaran dan Kepemimpinan terhadap Fungsi dan Peran DPRD Propinsi Jawa Tengah, sedangkan tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh faktor Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib, Kualitas Anggota DPRD, Sarana dan Anggaran dan Kepemimpinan terhadap Fungsi dan Penn DPRD Propinsi Jawa Tengah. APBD Tahun Anggaran 2005 menunjukkan pendapatan sebesar Rp.2.897.938.086.000,00 yang berasal dad Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sall sedangkan Belanja Daerah adalah sebesar Rp.2.682.191.550.000,00, sehingga terdapat surplus sebesar Rp.215.746.536.000,00 yang kemudian diseimbangkan dengan Pos Pembiayaan yang merupakan selisih antara Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah. Perhitungan statistik menunjukkan bahwa data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah valid dan memiliki reliabilitas yang tinggi, selain itu juga tidak ditemukan adanya penyimpangan pada pengujian asumsi klasik dimana tidak terjadi autokorelasi, tidak terjadi heteroskedastisitas, tidak terdapat multikolinearitas dan data terdistribusi secara normal, hal ini menunjukkan bahwa data yang tersedia telah memenuhi syarat untuk menggunakan model analisis regresi linear. Hash koefisien standardized menunjukkan secara berturut-turut variabel yang berpengaruh dominan terhadap Fungsi dan Pecan DPRD adalah Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib, Kualitas Anggota DPRD, Sarana dan Anggaran dan Kepemimpinan. Flash uji t menunjukkan variabel Pelaksanaan partial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Fungsi dan Peran DPRD Propinsi Jawa Tengah sedangkan variabel Kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap Fungsi dan Peran DPRD Propinsi Jawa Tengah. Hasil uji F atau uji secara bersama-sama menunjukkan variabel Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib, Kualitas Anggota DPRD, Sarana dan Anggaran dan Kepemimpinan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Fungsi dan Peran DPRD Propinsi Jawa Tengah, sedangkan koefisien detenninasi menunjukkan sebesar 51,1%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib memiliki pengaruh yang relatif paling dominan terhadap Fungsi dan Peran DPRD, oleh karena itu untuk meningkatkan Fungsi dan Penn DPRD perlu adanya penegakkan Peraturan Tata Tertib di kalangan Anggota DPRD di antaranya berupa pelaksanaan sidang/rapat harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemberian sanksi yang tegas terhadap Anggota yang tidak hadir dalam sidang/rapat, penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adanya koordinasi antara Kepala Daerah dengan DPRD dalam menangani macalah publik dan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota DPRD hams sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan Peraturan Tata Tertib, Kualitas Anggota DPRD, Sarana dan Anggaran dan Kepemimpinan hanya memberikan kontribusi sebesar 51,1% terhadap Fungsi dan Peran DPRD, oleh karena itu perlu dikaji kembali faktor¬faktor lain untuk meningkatkan Fungsi dan Penn DPRD, diantaranya adalah seperti yang dikembangkan oleh Robert Fried yaitu informasi, keahlian, kekuatan sosial, popularitas, legitimasi, kekerasan, peraturan, kekuatan ekonomi, sumber daya manusia dan jabatan politis. Selain itu jugs perlu diteliti faktor eksternal yang dikembangkan oleh Thaib yaitu sistem pemilihan umum yang dilakukan, latar belakang sejarah dan iklim politik yang berlaku dan ada tidaknya hak pemanggilan kembali anggota oleh partai politik yang ada (recall).