IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN BLORA ( Studi Kasus Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan / P2KP di Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora )

Abstract

The objective of this study is to examine the implementation of P2KP program (phase I) at Cepu village/Kelurahan, Cepu sub-district, Blora Regency. This program was intended to promote poverty alleviation in urban areas, by empowering community and developing the area. Quantitative method was employed in this research. It, moreover, emphasized on the explanatory research. Random sampling technique was made use by purposively taking recipients (KSM, Empowering Community Group) members as respondents. Primary data was collected through questioner and field observation, and was then analyzed with SPSS program The result of the research indicates that P2KP implementation was 65 % success. Implementing organization was 60 % success, controlling was 47,5 % and communication was 37,5 % success. It is recommended that P2KP fund should be well balanced allocated, ie 60 % for economic provision, 20 % for area development and 20 % for society organizational building. Controlling process should involve the local goverment, while communication should be increased through KSM meeting of each at three month periodically. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian proses implementasi kebijakan P2KP tahap I di Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora dalam peranannya untuk membantu menangani problem kemiskinan perkotaan melalui pemberdayaan masyarakat dan pembangunan lingkungan. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini metode kuantitatif. Spesifikasi penelitian ditekankan pada penelitian penjelasan. Teknik pengambilan sampelnya menggunakan random sampling, dan secara purposive terhadap anggota KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) penerima manfaat. Pengumpulan data primer melalui pengisian kuesioner dan observasi lapangan, kemudian hasilnya diolah menggunakan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi P2KP dikategorikan cukup baik dengan prosentase 65 %. Pengawasan dikategorikan kurang baik dengan prosentase 47,5 %, dan komunikasinya dikategorikan buruk dengan prosentase 37,5 %. Direkomendasikan agar dana P2KP dialokasikan secara berimbang, misalnya alokasi untuk simpan pinjam sebesar 60 %, peningkatan sarana dan prasarana sebesar 20 % dan penguatan lembaga kemasyarakatan sebesar 20 %. Pengawasan melibatkan pemerintah daerah secara aktif, dan komunikasi ditingkatkan melalui pertemuan KSM P2KP rutin 3 (tiga) bulan sekali.