KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SEHUBUNGAN DENGAN • PENERIMAANKEUANGAN

Abstract

Tax is one of the main sources of income , besides oil and natural gas. The Value Added Tax (VAT) is the indirect taxes. Taxation has experienced such alterations for several times, started in 1983, nevertheless, the taxation system doesn't change, for example; the accomodation of " negative list and credit method". Alongside with the existence of VAT in some regions, the research tries to deal with regional financial revenues, to evalute the VAT's contribution. This research applies the "regulation" and the "budgetair" of the tax function and Fiscal policy theory. The regulation theory is addressed to discuss about the tax regulation or taxation policy, while the budgetair theory and fiscal policy theory are addressed to discuss about the VAT's contributions dealing with regional financial revenues. The approaching method being used are juridical-normatively and juridical¬sosiologically. The determined form of research is qualitative,the secondary data source as the main data, which is supported by the primary data source. This research is done in Semarang and Jakarta. The techniques of data interpretations used here are literature study and interview. The analysis is done by applying domain analysis, taxonomy, and the cultural themes. The results of the research; negative list is regulated in PP. No.28/1988 and alongside with the prevailing of UU No.18/2000, is contained in PP. No.144/2000. In practice, the later regulation is just by means of Tax General Director's circular. This circular is the implementation of the upper regulation, so that, it has a law power. The circular is the presentation of the functionaries opinion about the upper regulation that is stated in writing. The use of credit method is accompanied by tax invoices issued by the enterpreneurs who are liable to pay the tax. The minor enterpreneurs who get no liability to pay and tax will get difficulties to grow for they are not able to issue the tax invoices as the proofs of the tax taking. In some regions, for increasing the regional earnings, The regional tax is given an authority to add their tax object which are suitable with the regional abilities and potentials. VAT's objects that can be included in the regional tax are real estate and IRUR. Based on PP. No. 65/2001, real estate can be included in the objects of the regional tax, when it is viewed, the real estate's objects are located in certain areas and more potential for the regions concerned with. Based on PP. No. 66/2001, in IRUR can be included in the retribution objects, for there's a rule that regions can take advantages by means of certain permission given by the regions. Juridically, there's no regulation in VAT's law about the share. The VAT is a kind of national tax that is used for reducing the difference between the rich regions and the poor ones. This is based on the frame of the Indonesian archipelago's in sight, where regions are an unity in a country. The VAT as the whole tax revenues show some increasing. In 1999, the percentage is 37,78%, in 2000 is 65,31% and in 2001 is 66,62%. The domestic revenues is just 17,66% in 2000 and 19,29% in 2001, but it gives a great contribution for the domestic revenues, that is 54,03%. Keppres No.181/2000, Pasal 1 (2) emphasizes that the DAU of 2001 is decided to be 25% of the domestic revenues, after reduced by the shared revenues, so that it is only 23,06%. It is suggested: a. the decision of tax invoices' issue should be erase, b. Real Estat and IRUR can be included in the regional tax, c. financial sharing before it is given to the center, 5% in maximum, to add the regional revenues. Pajak merupakan salah satu somber pendapatan di samping minyak bwni clan gas alam. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai sumber pendapatan dari pajak tidak langsung. Perpajakan telah beberapa kali mengalami perubahan yaitu mulai tahun 1983, namun demikian sistem perpajakan tidak berubah, contoht pernuatan negative list dan penggunaan credit method. Dengan adanya PPN di daerah, maka penelitian ini berusaha menghubungkan dengan penerimaan keuangan daerah untuk mengevaluasi kontribusi PPN. Penelitian ini menggunakan teori regulation dan budgetair dari fungsi pajak, serta Leon kebijakan fiskal (fiscal policy). Teen regulation untuk membahas pengaturan pajak atau kebijakan perpajakan, sedangkan teori budgetair dan teori kebijakan fiskal untuk rnembahas kontribusi PPN sehubungan dengan penerimaan perpajakan dan penerimaan keuangan daerah. Metode pendekatan yang digunakan yuridis-nonnatif dan yuridis sosiologis. Jenis penelitian kualitatif, dengan amber data sekunder sebagai data utama yang didukung sumber data primer. Lokasi penelitian dilakukan di Semarang dan Jakarta. Tehnik pengambilan data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis dilakukan dengan analisis domain, taksonomi dan tema kultural. Basil penelitian sebagai. berikut: Negative list diatur dalam PP. No. 28/1988, dengan 'oerlakunya VU. No. 18/2000 dimuat dalam PP. NO. 144/2000. Proses pembuatan kebijakan ini sesuai dengan asas perpajakan dan melalui persetujuan DPR. Dalam praktek, sebagai pengaturan lebih lanjut hanya dengan surat edaran Dirjen Pajak. Surat edaran ini merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan di atasnya, sehingga mempunyai kekuatan hukum karena surat edaran merupakan penjabaran pendapat dari pejabat mengenai peraturan yang lebih tinggi dan secara tertulis. Penggunaan credit method yang disertai dengan pengeluaran faktur pajak oleh PKP. Bagi pengusaha kecil yang tidak kena pajak mengalami kesulitan untuk berkembang karena pengusaha kecil tidak dapat mengeluarkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan pajak. Untuk tneningkatkan pendapatan daerah, Pajak Daerah diberi kevvenangan untuk menambah Objek pajaknya sesuai dengan ketnampuan dan potensi yang ada di daerah. Objek PPN yang bisa ditarik ke Pajak Daerah adalah Real Estat dan HSGU. Real estat berdasarkan PP. No. 65/2001 dapat dimasukkan ke Pajak Daerah, karena objek real estat berada pada daerah tertentu dan lebih potensial untuk daerah tersebut. Sedangkan mengenai FISOU berdasarkan PP. No. 66/2001 dapat ditarik ke retribusi daerah, sebab terdapat ketentuan bahwa daerah dapat mengambil keuntungan melalui perijinan tertentu yang diberikan oleh daerah. Secara yuridis tidak diketemukan pembagian dalam UU. PPN. PPN merupakan pajak nasional yang dipergunakan untuk mengurangi kesenjangan antara daerah yang kaya dan miskin. Hal ini didasarkan pada kerangka wawasan nusantara, dimana ciaerah-daerah merupakan satu kesatuan dalam suatu negara. Penerimaan PPN terhadap perpajakan menunjukkan peningkatan. Tabun anggaran 1999 mencapai 37,78%, 2000 mencapai 65,31% dan 2001 66,62%. Sedangkan terhadap Penerimaan dalam negeri 17,66% untuk 2000 dan 19,29% tahun 2001, tetapi perpajakan memberikan sumbangan yang besar terhadap penerimaan dalam negeri yaitu 54,03%. Keppres. No. 181/2000, Pasal I ayat (2)ditegaskan bahwa DAU tahun 2001 ditetapkan 25% dari penerimaan dalam negeri setelah dikurangi yang dibagihasilkan, sehingga hanya 23,06%. Disarankan: a. penghapusan ketentuan pengeluaran faktur pajak. b. Real Estat dan HSGU ditarik ke Pajak Daerah. c. pembagian keuangan sebelum diserahkan maksitnal 5% guna menambah pendapatan daerah.