HANIM, LATHIFAH (2001) EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DAN KENDALANYA. Masters thesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
| PDF - Published Version 7Mb |
Abstract
Fiduciary guaranty is guaranteed rights for moving materials, both tangible and untangible assets and for unmoving ones especially buildings which can't be burdened by dependent rights as was ordered in The Bills of dependent rights which is still in the authotiry of fiduciary giver as "guarantee materials" for paying off a debt which give prominent positron to fiduciary receiver concern to another kreditor. The transferring of the possession rights is done to guarantee the paying off of a debt and not for cntinually possesed by kreditor/fiduciary receiver. There are some problems which appeared in the execution of fiduciary guaranty there are : How about the process and process and implementation of the fiduciary guarantee execution before and after the prevail of the fiduciary guarantee ordinance No. 42 , 1999, what kind of obstacles which might appeared in the process and implementation of this execution, and how about the existence/ the position of fiduciary guaranty at this present and about its prospect in the future. Before The Bills of Fiduciary Guaranty was privailed, it was defined in the fiduciary agreement that bebitor has given such an authority to creditor/Bank for taking ang selling the material which become fiduciary guarantee object, but in fact it is imposible for doing such authority, in the practice, to released the thing which become fiduciary guarantee object, firstly they done "civil case" process to the state court by enelosing seizured application for the things. Sometimes many kreditors/Banks seek a " short alt " by required its debitor applicant to assign fiduciary agreement and make a debt confession certificate notariilaly in order can directly ask for execution to state court for the "grosse" on that debt claim certificate according to chapter 224 HIR when debitor can't full fill his obligation or derelict in his duty on repaying his debt. Fiduciary guarantee execution after .the prevalance of that Bilk (No. 42, 1999) in chapter V, line 29 determine if debitor/the owner of fiduciary betray on his agreement, the execution of the things can be done in this way : 1. implementation of executorial title by fiduciary receiver: 2. the selling of the materials in the authority of the fiduciary receiver through public auction then taking the result of the selling for paying off the debt: 3. underhanded selling is done based on anagreement between bath side (fiduciary giver and receiver). The obstacles appeared in the process and implementation of the execution (of fiduciary guarantee object) when the object that will be auctioned was disappeared or owned by anothermen when there is refiduciary, when fiduciary giver has mixed the object of fiduciary with other things of his. The existence of fiduciary as a guarantee institution at this present and future with registration system of fiduciary guarantee is supposed to give more definitely in law for the one who has competence and that registration gives preferen rights to fiduciary receiver toward other creditors and also to reflect the openness and publicity principle, so it would prevent. Some financial loss for the one who connected/will connected with the materials which have ficuciaded. Fiduciary guarantee institution has arranged specifically in the form of bills it supposes to give some definitly in law and to give material guaranty in fiduciary guaranty. By this registration the position of each side will be more protected, the public can detech whether a material/thing has been burdened by fiduciary guarantee or not. Fiduciary guarantee certificate which has executorial title is same as judge's decision which has certain power of law. Cconsidering that the most of material which become fiduciary object is dinamically moving thing ang can mobilize, thus it needs think for a building reconstruction for fiduciary registration which is completed by data base on line facility, so public woul know firmly the thing which has become fiduciary guaranty. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujild dan tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak _ Tanggungan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Pengalihan hak kepemilikan tersebut semata-mata sebagai jaminan bagi pelunasan utang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh kreditor atau penerima Fidusia. Adanya beberapa permasalahan yang timbul dalam eksekusi jaminan Fidusia, yaitu : bagaimanakah proses dan pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia, kendala-kendala apa sajakah yang timbul dalam proses dan pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia dan bagaimanakah keberadaan/ kedudukan jaminan Fidusia dimasa kini dan prospeknya dimasa yang akan datang Sebelum di undangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia, ditentukan dalam perjanjian Fidusia, oleh debitor telah diberi kuasa kepada kreditor atau Bank untuk mengambil dan men jual benda yang menjadi objek jaminan Fidusia, tetapi dalam kenyataannya tidak mungkin untuk dilaksanakan kuasa-kuasa tersebut. balam prakteknya, para kreditor atau Bank untuk mencairkan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia, terlebih dahulu dilakukan proses perkara perdata melalui Pengadilan Negeri dengan disertai permohonan penyitaan atas benda objek jaminan Fidusia. Ada juga sebagian kreditor atau Bank mencari "jalan pintas" dengan mensyaratkan calon debitor selain menandatangani perjanjian Fidusia, juga wajib membuat akta pengakuan hutang secara notariil dengan tujuan agar pada saat debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya atau lalai mambayar kembali pinjamannya, maka kreditor atau Bank dapat langsung memohon eksekusi kepada Pengadilan Negeri atas grosse akta pengakuan hutang tersebut berdasarkan Pasal 224 HIR Eksekusi jaminan Fidusia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 di atur dalam Bab V Pasal 29, menentukan apabila debitor/pemilik Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara : 1. pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima Fidusia; 2. penjualan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia atas kekuasaan penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; 3. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima Fidusia. Kendala-kendala yang timbul dalam proses dan pelaksanaan eksekusi objek jaminan Fidusia adalah bila objek jaminan Fidusia yang akan dilelang hilang/dikuasai orang lain, bila ter jadi Fidusia ulang, bila pemberi Fidusia telah mencampurkan objek Fidusia dengan benda lain milik pemberi Fidusia. Sedangkan keberadaan/kedudukan Fidusia sebagai lembaga jaminan di masa kini dan masa yang akan datang yaitu dengan adanya sistem pendaftaran jaminan Fidusia dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada penerima Fidusia terhadap kreditor lain, dan sekaligus mencerminkan adanya prinsip keterbukaan dan asas publisitas, sehingga dapat mencegah timbulnya kerugian terhadap pihak-pihak yang terkait atau pihak yang akan terkait dengan benda yang sudah di Fidusiakan. Lembaga jaminan Fidusia telah diatur secara khusus dalam bentuk Undang-Undang. Diharapkan depot memberi kepastian hukumbengan adanya pendaftaran kedudukan para pihak akan lebih terlindungi, masyarakat dapat mengetahui apakah suatu benda sudah dibebani jaminan Fidusia atau belum. Sertifikat jaminan fidusia yang merniliki titel eksekutorial yang sama dengan keputusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, mengingat benda yang menjadi objek Fidusia sebagian besar benda bergerak yang dinamis dan dapat dimobilisasi maka perlu dipikirkan untuk membangun kantor pendaftaran Fidusia yang dilengkapi fasilitas database online, sehingga masyarakat dapat mengetahuinya dengan pasti tentang benda-benda yang sudah dijadikan jaminan Fidusia.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | School of Postgraduate (mixed) > Master Program in Law |
ID Code: | 13002 |
Deposited By: | Mr UPT Perpus 2 |
Deposited On: | 02 Jun 2010 13:01 |
Last Modified: | 02 Jun 2010 13:01 |
Repository Staff Only: item control page