PERLINDUNGAN HUKUM DIBIDANG HAK CIPTA TERHADAP PELUKIS DI DAERAH IBU KOTA JAKARTA

K a r j o n o, K a r j o n o (2001) PERLINDUNGAN HUKUM DIBIDANG HAK CIPTA TERHADAP PELUKIS DI DAERAH IBU KOTA JAKARTA. Masters thesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
6Mb

Abstract

Nowdays, in globalization era that signed with the rapid change in information, technology, communication and transportation, makes the boundary a country has not seen any more. On one side, globalization in realm of economy in national trade and investment is so fast that should be balanced with the development of better law, it means that the rule of law in advance country should gradually will be followed by developing country. The development of globalization brings Indonesia to deal with International agreement in trade (World Trade Organization/ VVTO), one of its enclosure is Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TR1Ps), including the copy right rules, the regulations of copy right that ruled in TRIPs, its protection extended on expression, not on ideas, procedures, method for operation or concept, so that its covering more extended. The written law of painting in Indonesia included in the copy right law, in the time of the dutch colonization, the copy right rules regulated based on Auteurswet 1912 ( Staatsblad number 600 1912) that related with creation of science, art and literature, the copy right based on Auteurswet 1912 is an absolute right and it regulated by law number 12, 1997, the copy right. The protection law for the painters involve three aspects, they are rule of law, apparatus of uphold law, the culture of painters and their community to adhere the decision of copyright. The protection law that given by the regulation law covers the law that derived from other countries are TRIP and Berne convention, and the rule of law from Indonesia it self involve the law of copyright, the government regulation, the presidential decree an minister regulation. The law of copyright is more emphasized on the settlement of civil case and more influenced the law that derived from different other countries by using the system of Indonesia law. The protection given by the apparatus of uphold law are PPNS copyright, police, attorney, and judge. The authority given for investigation process is less, while it is in settlement on the court level, it is exceed when the case should have got decision about 150 days. The painters in Jakarta have a customs more valued the certificate that formalized or produced by institution of painters community and curators than registered their paintings to copyright office. The parameter of crime in painting can be measured when the criminal copy, duplicate, make a change of paintings for commercial and announce without permission the owner painting. Era globalisasi saat ini yang di tandai dengan derasnya arus informasi, teknologi, komunikasi dan transportasi mengakibatkan tapal batas suatu negara sudah tidak nampak lagi. Disatu sisi globalisasi dibidang ekonomi dalam perdagangan nasional dan investasi begitu cepat, hal ini harus dimbangi dengan perkembangan dibidang hukum yang memadai, artinya bahwa pengaturan hukum di negara maju secara perlahan lahan akan diikuti oleh negara sedang berkembang. Perkembangan globalisasi membawa Indonesia untuk ikut dalam perjanjian Internasional dibidang perdagangan salah satu lampirannya adalah Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, diantaranya mengatur tentang Hak Cipta, Ketentuan tentang Hak Cipta yang diatur dalam TRIPS, bahwa perlindungannya diperluas atas ekspresi dan bukan atas gagasan, prosedur, metode untuk operasi atau konsep, sehingga cakupannya akan Iebih luas. Hukum tertulis mengenai lukisan di Indonesia termasuk didalam hukum Flak Cipta, pada masa penjajahan Belanda, ketentuan Hak Cipta diatur berdasarkan Auteurswet 1912 (Staatsblad nomor 600 tahun 1912), yang berkenaan dengan penciptaan dibidang ilmu pengetahuan kesenian dan kesusasteraan, hak cipta berdasarkan Auterswet 1912 merupakan hak mutlak, dan berakhir diatur dengan Undang-undang nomor 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta. Perlindungan Hukum bagi pelukis menyangkut tiga aspek yaitu aturan hukum, Unsur aparat penegak hukum Flak Cipta dan budaya pelukis dan komunitasnya dalam mentaati ketentuan hukum Hak Cipta. Perlindungan yang diberikan oleh Aturan hukum meliputi Hukum yang berasal dari mancanegara yaitu TRIP dan Convensi Berne, dan Aturan Hukum dad Indonesia sendiri meliputi Undang-undang Flak Cipta, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan keputusan menteri dibidang Flak Cipta. Dalam aturan hukum Flak Cipta Iebih menekankan pada penyelesaian perkara melalui perdata dan lebih diwarnai hukum yang berasal dad mancanegara yang berbeda dengan sistem hukum Indonesia. Perlindungan yang diberikan oleh Unsur aparat penegak hukum yaitu oleh PPNS Hak Cipta, Polisi, Jaksa dan Hakim. Kewenangan yang diberikan dalam proses penyidikan sangat minim, sedang dalam proses penyelesaian ditingkat pengadilan sangat berlebihan dimana perkara harus sudah selesai sampai upaya hukum terakhir memakan waktu 150 hari. Budaya para pelukis didaerah Jakarta mempunyai kebiasaan lebih menghargai sertifikat yang dikeluarkan oleh institusi komunitas pelukis dan kurator dari pada mendaftar karya lukisnya ke Kantor Hak Cipta. Dalam menentukan para meter kejahatan dibidang lukisan yaitu jika pelaku tindak kejahatan melakukan perbanyakan, penggandaan, mengalihwujudkan suatu lukisan dan mengumumkan dengan tujuan komersial tanpa ijin pemilik lukisan.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Law
ID Code:13000
Deposited By:Mr UPT Perpus 2
Deposited On:02 Jun 2010 12:56
Last Modified:02 Jun 2010 12:56

Repository Staff Only: item control page