KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH DAN KETIDAKBERDAYAAN USAHA KECIL Kajian Kritis implementasi Kebijaksanaan Pemerintah Dalam Rangka Pemberdayaan Usaha Kea Di Kota Bengkulu

Abstract

The presence of small-scale industry as one of the agent of economy has not been able to give a significant contribution for creating a strong and equitable structure of nation economy. That condition is caused by the problem faced by small-scale industry, such as a weak of capital structure, low quality of human resources, and a traditional exploitation industries, an informal industry institutional and a weak of product distribution/marketing. All of the problems connect each other that the small-scale lies in marginal position. Government needs to carry out an effort of effective and systematic endeavoring, because the world business (big-scale business and conglomerate) can not be count on their participation. This study discuss 2 (two) problems, that is: (1) how the problems faced by small-scale industry can be accommodated in government policy and how the government bureaucracy can implement it in connection with making efficient use of and develop the small-scale industries, (2) why the policy from government which is implemented into small-scale industries in Bengkulu City does not empirically able to make efficient use of small-scale industries? What makes this obstacle and obstruction? This study is carried out in Bengkulu City, by using a quality research method and interactive analysis model. Study results showed that : First, the policy conceptually issued by government is already accommodated all of the problems faced by small-scale industries although in the process of its formulation using the concept of elit-mass. Making efficient use of policy implementation has empirically been able to optimize small-scale industries. An opinion that says the regulations in not more than as group of promises is very related to this condition. Second, law regulation does not give many advantages to small-scale industries. Unseriousness in implementation and flawed operational has been causing the purpose of law can not be reach. The causal factors are (a) internal obstacle from bureaucracy organizer, that is government policy still lies on assumption bias / a negative myth to target groups, bureaucracy pathology, politic interest intervention and miss-coordination between bureaucracy organizer, (b) external obstacle which emerge from target groups problem and the lack of involvement of supporting institution. Kehadiran usaha kecil sebagai salah satu pelaku ekonomi belum mampu memberi kontribusi signifikan bagi terciptanya sebuah struktur perekonomian nasional yang kokoh dan berkeadilan. Kondisi tersebut disebabkan oleh permasalahan yang dihadapi usaha kecil, seperti struktur permodalan lemah, kualitas sumber daya manusia masih rendah, pengelolaan usaha tradisional, kelembagaan usaha informal dan kelemahan distribusi/pemasaran produk. Semua permasalahan itu sang terkait yang mengakibatkan usaha kecil berada pada posisi marginal. Upaya pemberdayaan yang tepat dan sistematis perlu dilakukan oleh pemerintah, karena dunia usaha (usaha besar dan konglomerat) tidak bisa diharapkan partisipasinya. Studi ini membahas 2 (dua) permasalahan, yaitu: (1) bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil diakomodasikan dalam kebijaksanaan pemerintah dan bagaimana birokrasi pemerintah mengimplementasikanya dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil. (2) mengapa kebijaksanaan pemberdayaan dari pemerintah yang telah diimplementasikan kepada usaha kecil di Kota Bengkulu, secara empiris belum mampu memberdayakan usaha kecil?. Apa kendala dan hambatan yang menyebabkannya?. Studi ini dilakukan di Kota Bengkulu, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan model analisis interaktif. Temuan studi menunjukan bahwa: Panama, secara konseptual kebijaksanaan yang dikeluarkan pemerintah sudah cukup mengakomodasikan permasalahan yang dihadapi usaha kecil walaupun dalam proses perumusannya menggunakan konsep elit-massa. Implementasi kebijaksanaan pemberdayaan secara empiris belum mampu memberdayakan usaha kecil. Pandangan yang mengatakan bahwa undang-undang tidak lebih sebagai kumpulan janji-janji sangat relevan dengan kondisi ini. Dua, ketentuan hukum tidak banyak memberi manfaat kepada usaha kecil. Implementasi yang kurang serius dan cacat operasional mengakibatkan tujuan hukum tidak dapat dicapai. Faktor penyebabnya adalah (a) kendala internal dari birokrasi pelaksana, yaitu kebijaksanaan pemerintah masih bersandar pada bias asumsi/mitos negatif terhadap kelompok sasaran, patologi birokrasi, intervensi kepentingan politik dan mis¬koordinasi antar birokrasi pelaksana, (b) kendala eksternal yang berasal dari problematika kelompok sasaran dan kurang keterlibatan lembaga pendukung.