IMPLIKASI REPOSISI TNI TERHADAP PENGEMBANGAN KARIER PERWIRA MENENGAH PADA KOMANDO TERITORIAL Suatu Kajian Kelembagaan dart Profesionalisme Militer di Kodam W / Diponegoro Jawa Tengah

Makhasyin, Nasirul (2002) IMPLIKASI REPOSISI TNI TERHADAP PENGEMBANGAN KARIER PERWIRA MENENGAH PADA KOMANDO TERITORIAL Suatu Kajian Kelembagaan dart Profesionalisme Militer di Kodam W / Diponegoro Jawa Tengah. Masters thesis, PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO .

[img]
Preview
PDF - Published Version
6Mb

Abstract

ABSTRACT In the Third World, The Armed Forces was needed to solve the many problem in democratic transition era , included in Indonesia. In The ()rho Regim era, we know about the dual- functions of Indonesian Armed Forced Doctrin. This doctrin for a long times has established the development programe in the Orba Regim. But in the reformation era, since 21 Mei 1998, the indonesian peoples feel that this doctrin is not relevan for democratic transition in Indonesia. The appearance of many violent in all of Indonesian territory-for example in Aceh, Timor Timur and etc.,- and the birocrratic¬authoritarianism in political domain was effected of this doctrins. There are good fenomena, that in the reformation era,ideas abaut reposition of dual-functions doctrin and the reposition of Indonesian Armed Forces discussed, included in Kodam IW Diponegoro. For it sequences, the implication of reposition was studied in the domain of military study in Indonesia. The Indonesian Armed Forces must reposes their position in the contemporery civil-militery relationship, for indonesian democratic transition. They must move out from the political domain in Indonesia. For it sequences, the personel of The Indonesian Armed Forces must move out from civil democratic institution. There are executif institutions, legislatif institutions, yudicatif institustions and bussiness institutions. From this contemporary fenomena, this theses was titled " The Implication of Indonesian Armed Forces Reposition for Career Development of Middle Officers in The Territorial Comando ( A Case study at Institutionalization and profesionalization of Kodam IV/ Diponegoro) ABSTRAK Pasca runtuhnya Orde Baru, 77V7 oleh banyak pihak cenderung dianggap sebagai salah satu pihak yang menanggung dosa-dosa politik.. TNI dalam hal ini dengan paradigma Dwifungsinya cenderung menopang kepentingan rezim Orde Baru. Bahkan TNI (yang pada waktu itu disebut ABRI) adalah tulang punggung utama rezim Orde Baru. Berbagai macam keberhasilan Icebyakan Orde Baru seperti kebijakan pembangunan tak lepas dari dukungan 7M. Rezim Orde Baru TNI diposisikan sebagai garda depan dalam rnengamankan aset-aset pembangunan. Bahkan dalam proses pembangunan politik, TNI secara penuh melakukan proses pemb/naan politik melalui peran sosial politik yang dimilikinya. Tanpa sadar peran dan posisi 7717 telah melahirkan berbagai bentuk kekerasan dan penindasan politik. Disinilah lantas ketika Rezim Orde Baru mulai runtuh dipertengahan Tahun 1998, berbagai bentuk kekerasan politik dan pelanggaran HAM mulai dialamatkan kepada TM. Doktrin Dwifungsi ABR1 dalam hal ini mulai digugat banyak pihak, karena keberadaan doktrin tersebut dinilai tidak sesuai lagi dengan angin reformasi dan alam demokrasi. Sejak saat itulah berbagai macam gagasan tentang reposisi terhadap institusi 7311 mulai bermunculan bailc dari kalangan internal, yang dimotori oleh para perwira reformis maupun dalam bentuk tekanan-tekanan yang berasal dart luar. Pada akhirnya TNI mencoba menampung berbagai macam aspirasi seputar reposisi tersebut. Selain itu transformasi pemikiran yang berlangsung di kalangan elit politik hash pemilu Tahun 1999 telah melahirkan TAP Nomor VI/MPR/2000, tentang pemisahan 77‘11 dan Polri dan Tap Nomor VII/MPR/2000, yang menegaskan TNI sebagai alat pertahanan negara. TNI dalam hal ini menindaklanjuti keputusan politik dengan melakukan agenda redifinisi, reposisi dan reaktualisasi. Dart sinilah TNI melakukan berbagai macam kajian format reposisi. Selanjutnya lahir konsep reposisi TNI yang dituangkan dalam Paradigma Baru TNI, balk tahap 1 maupun Tahap Bentuk kebijakan lahirnya Paradigma Baru tersebut diikuti secara organisasional, terutama struktur yang ada dalam wilayah teritoriaL Dalam fokus kaftan penelitian ini adalah Kodam IV/ Diponegoro. Pada tingkat Kodam reposisi diinterpretasikan antara lain dengan melakukan perubahan pada Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kodam. Reposisi diikuti dengan adanya proses restrukturisasi terhadap struktur organisasi Kodam, termasuk didalamnya ditiadakannya peran sosial politik TNI. Hal ini punya implikasi besar terhadap pengembangan karir perwira menengah. Keberadaan mereka pada masa Rezim Orde baru mendapat tempat strategis di lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif, serta lembaga-lembaga lainnya. Pasca reposisi nampaknya punya pengaruh besar terhadap masa depan karir dan status mereka. ii/laka disinilah penelitian ini mencoba melakukan kajian bagaimana proses reposisi TNI dijalankan sebagai bentuk kebyakan baru TNI dalam mencari format ideal hubungan sipil militer. Selain itu juga akan dikaji bagaimana implikasi kebyakan reposisi tersebut terhadap pengembangan karir perwira menengah di lingkungan Kodam IV/ Diponegoro. Penelitian ini selain mencoba mendeskripsikan proses reposisi di tinglcat Kodam IV/ Diponegoro, juga disertai dengan kemungkinan-kemungkinan solusi yang coba ditawarkan terhadap berbagai macam persoalan yang mungkin muncul, terutama menyangkut karir perwira menengah.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Public Administration
ID Code:12985
Deposited By:Ms upt perpus3
Deposited On:02 Jun 2010 12:25
Last Modified:02 Jun 2010 12:25

Repository Staff Only: item control page