PELAKSANAAN PERATURAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA WANITA NON FORMAL DI LUAR NEGERI DAN PENGARUHNYA TERHADAP KESEJAHTERAANNYA DI PEGANDON KABUPATEN KENDAL

Abstract

Labour placement in abroad have many important dimention to look from labour dimention although government dimention. For the labour, work in abroad is a right for gething work like to arranged by preamble to the 1945 constitution. For the government present labour placement in abroad programme increase strategic alternative to al least unemployment in Indonesia, and to expantion work opportunity for society all at once to increase gething devisa beside technoment (TKI), need the protective first a long with to wake degree, prestige and good name nation in the international world. Nowadays we entering globalisation era that to require competition other nation, especially in the economic and the trade field. This situation to indicate about presence Asean Free Trade Area (AFTA) at 2003. Mobility model, luggage and service include "labour service" will be increase. As finally the labour market to conduct state will be crowd and insensive in the future. Labour mobility point of support on "the quality human resources" to be a factor nation certain in the global competition. To stand before challenge this, Indonesia need to do to development positioning ± 5 with increase human resources comparative so that to fight for it among a labour placement nations. By the way, for to know the right position in the lasting policy and strategic on the part abour labourer and a labour placement. The problem about labourer in the present and prediction still will be directing until in the future addition new employee high growth, that to cause by demography factors, economic and social. To the increase citiven number and a limit work field, especially in economic crisis now to couse any unemployment. National economic condition will including labourer condition too, if a economic crisis to he direct, so the unemployment number to grow and each other include it. The programme about Indonesia labour placement in abroad is one way to out for to handle a problem about unemployment because the grow employee and work opportunity are not balance. So that, this problem need to really handle, with a sistem and better mechanism and easy guaranted, cheap and to fast from time dimention, cost and process. The beginning, recruitment protected not only to cause by weakness supporter because just business oriented in training briefly, but protected aspect begin from education low degree in the most of part member of placement program in abroad for a house kepper. This are signaled wiyh knowledge limit about right and duty. The other factor that including among protect is not optimum arrange yet, instance labour placement presented. This situation very poor to look for a big motivated from a member of programme, in the basically from a citiven rith low education, on try for increase life mean and properousty. Penempatan tenaga kerja di luar negeri memiliki berbagai dimensi kepentingan ditinjau dad segi kepentingan tenaga kerjanya sendiri, maupun kepentingan Pemerintah. Bagi tenaga kerja itu sendiri, bekerja di luar negeri merupakan hak untuk mendapatkan pekerjaan, sebagaimana yang dinamakan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Bagi Pemerintah penyelenggara program penempatan tenaga kerja di luar negeri menjadi alternatif strategis dalam rangka upaya mengurangi pengangguran di dalam negeri, dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat sekaligus meningkatkan perolehan devisa disamping tennasuk kegiatan alih teknologi. Bagi kepentingan bangsa, penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) perlu mengutamakan perlindungan serta menjaga harks., martabat dan nama balk bangsa di dunia international. Dewasa ini kita memasuki era globalisasi yang menurut persaingan antar bangsa, khususnya dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Hal ini akan semakin nyata dengan kehadiran Asean Free Trade Area (MIA) pada tahun 2003. Mobilitas modal, barang dan jasa tennasuk "jasa tenaga kerja" akan semakin marak dan insentif dimasa mendatang. Mobilitas tenaga kerja bertumpu pada "sumber daya manusia yang berkualitas", menjadi faktor penentu keberhasi Ian suatu bangsa dalarn persaingan global. menghadapi tantangan demikian, Indonesia perlu melakukan pengembangan posisi din (positioning) yaitu dengan meningkatkan keunggulan komperatif sumber daya manusianya sehingga dpat merebut keunggulan diantara negara-negara penempat tenaga kerja. selanjutnya untuk mengetahui posisi yang tepat untuk kemudian dijadikan pijakan dalam menetapkan kebijakan dan strategi di bidang ketenagakerjaan dan penempatan tenaga kerja di luar negeri. Masalah ketenagakerjaan pada saat ini dan diperkirakan masih akan berlangsung dimasa mendatang diwarnai: pertumbuhan angkatan kerja butt yang tinggi, yang disebabkan oleh faktor-faktor demografi, ekonomi dan sosial. Meningkatkan jumlah penduduk dan terbatasnya lapangan kerja, terutama pada masa krisis ekonomi dewasa ini, telah meningkatkan angka pengangguran. Kondisi perekonomian nasional akan sangat menentukan kondisi ketenagakerjaan. Jika krisis ekonomi berlanjut, maka angka pengangguran akan bertambah, dan demikian seterusnya akan saling mempengaruhi seiring sejalan. Program penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan salah satu jalan keluar untuk mengatasi pengangguran akibat sehandingnya antara pertumbuhan angkatan kerja dan kesempatan kerja yang tersedia. Oleh karena itu perlu ditangani secara sungguh-sungguh, melalui sistem dan mekanisme yang lebih balk dan menjamin kemudahan, kemurahan, dan kecepatan dari segi waktu, biaya, dan proses. Perlindungan semenjak awal perekrutan tidak hanya disebabkan oleh faktor penyelenggara saja yang lemah karena berorientasi pada bisnis diantaranya yang menyangkut singkatnya waktu pelatihan, tetapi rentannya aspek perlindungan bermula dari rendahnya tingkat pendidikan pada sebagian besar peserta program penempatan di luar negeri bagi tenaga pembantu rumah tangga. Hal ini ditandai dengan terbatasnya pemahaman hak serta kewajiban. Faktor lain yang berpengaruh terhadap perlindungan diantaranya belum terkoordinirnya secara optimal, instansi penyelenggara penempatan tenaga kerja. keadaan yang demikian sangat disayangkan apabila dilihat dan sisi besarnya motivasi para pesecta program, sekalipun dari golongan masyarakat yang rendah pendidikannya, maupun daya belinya apalagi motivasi tersebut dalam upayanya untuk meningkatkan mutu hidup, dan kesejahteraannya.