KEBIJAKAN INTEGRAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PASAR MODAL

Abstract

Pasar modal sebagai lembaga keuangan non bank merupakan temoat mencari modal bagi pihak yang ingin mengembangkan usahanya. Sebaliknya bagi masyarakat yang memounyai dana yang lebih bisa memanfaatkan pasar modal sebagai tempat berinvestasi. Akan tetapi perkembangan pasar modal yang diikuti meningkatnya tindak pidana yang teriadi telah menyebabkan pasar modal meniadi seperti ajang spekulasi bagi sebagian investor nakalu Pasar modal yang balk adalah pasar modal yang dapat. membarikan perlindungan yang baik dan berimbang bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pasar modal. Perlindundan hukum terhadap para pihak sebenarnya sudah diadopsi dengan baik dalam UUPMp Akan tetapi perlindungan yang ada dalam UUPM ketika dipraktekkan belum bisa melindungi ma<iyarakat pemodal dari kerugian akibat teriadinya tindak pidana. Dalam penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana di pasar modal selama ini selalu lebih mengutamakan sanksi administratif dengan mengenyampingkan sama sekali hukum pidana. Sanksi administratif masih merupakan primadona bagi DAPEPAM dalam rangka menyelesaikan kasus ''''' kasus yang teriadi. Akibatnya kepercayaan asing semakin melemah dan investor enggan melakukan investasi di pasar modal. Dalam rangka memulihkan kepercayaan publik terhadap pasar modal perlu ada kebijakan integral antara hebijakan penal dan non penal mulai dari perumusan (formulasi) hingga penerapannya (eksekusi). Pelaksanaan kebijakan yang integral harus berlangsung secara berkesinambur)gan mulai pada tahap perumusan, tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Perlunya kebiiakan integral mengingat diintensifkan supaya pasar modal meniadi tempat yen° aman dan paling mudah melakukan investasia