PROSES PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN

Abstract

By the implementation of the Mortgage Act No. 4, dated on April 9, 1996, the mortgage is one of land title guarantee-institutions in the written National Land Regulation. Here are two requirements for the validation of the mortgage over the guaranted land and for the two gained specialties, namely, "droit de preferent" and droll de suite" by the debtor. The first requirement is the issue of the mortgage right which must be written on the authentic act In this case it is the act of the issue of the mortgage right made by notary. `The second requirement is the completeness of speciality requirement Therefore, the act of the issue of the mortgage is important to fulfil the requirement of speciality. Tbe process of the resportibility of the mortgage right is then, after the implementation of the Mortgage Act No. 4, April 9, 1996, is carried out through two steps of activities. The first step is the issue of the mortgage certificate based on the act made by notary, preceded by the guaranted credit agreement. The second step is the registration of the mortgage by the Land Office, as the requirement to issue of the mortgage. By the issue of the mortgage made in front of the notary, then it is to complete the speciality requirement As the mottgage has not yet been issued, therefore, the creditor has not gained any previllege. To issue the mortgage, the publicity requirement should be fulfilled, namely, it must be registered to the Head of the Land Office. The registration of the mortgage is conducted on the basis of the data in the mottgage as well as in the documents of registration received from the notary. Then it is made Land Book of Mortgage. By the issue of the Land Book, the mortgage is then made, and the creditor becomes the holder of the mortgage with the preferent right than the uthers. So, the mortgage should be registered in order to make the creditor get the preferent right Dengan mulai berlakunya UUHT (Undang-undang No. 4 Tahun 1996) pada tanggal 9 April 1996, Hak Tanggungan merupakan satu-saturtya lembaga hak jaminan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional yang tertulis. Sebagai persyaratan bagi sahrtya pembebanan Hak Tanggungart atas benda-benda yang dijadikan jaminan dan dengan diperolehrtya dua keistimewaan, yakni droit de preferent dart droit de suite tersebut bagi debitur yang bersangkutan, maka syarat yang pertama adalah pemberian Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta otentik, dalam hal ini adalah Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Syarat yang kedua adalah dipenuhinya syarat spesialitas. Jadi APHT adalah penting dalam pembuatan Hak Tanggungan karena untuk memenuhi syarat spesialitas. Selanjutnya proses pembebanan Hak Tanggungan setelah keluarnya UUHT dilaksanakan melalui dua tahap kegiatan yaitu : Tahap pertama adalah pemberian Hak Tanggungan, dertgan dibuaftwa APHT oleh PPAT, yang didahului dengan perjanjian utang piutang yang dijamin. Tahap kedua adalah tahap pendaftarannya oleh Kantor Pertanahan, yang merupakan saat lahirnya Hak Tanggungan yang dibebankan. Dengan diberikannya Hak Tanggungan dihadapan PPAT baru dipenuhi syarat spesialitas. Karena itu Hak Tanggungan yang bersangkutan belum lahir, kreditur belum memperoleh kedudukan istimewa. Untuk kelahirannya harus dipenuhi syarat publisitas, yaitu didaftarkan pada ,kepala Kantor Pertanahan. Pendaftaran Hak Tangg-urtgan dilakukan atas dasar data yang ada didalam APHT serta berkas pendaftaran yang diterimanya dari PPAT, kemudian dibuatlah Buku Tanah Hak Tanggurtgan. Dengan dibuatrtya Buku Tanah tersebut, Hak Tanggungan yang bersangkutan lahir dart kreditur menjadi kreditur pemegang Hak Tanggungan dengan kedudukan mendahulu (preferent) dari pada kreditur-kreditur yang lain. jadi, APHT perlu didaftarkan untuk kelahiran dari Hak Tanggungan itu sendiri dan menjadikan kreditur yang bersangkutart sebagai kreditur preferent