DAMPAK LIBERALISAS1 EKONOMI TERHADAP PENGGUNAAN TAMAN PERKOTAAN (Studi Pelaksanaan Kebijakan Pertanahan di Kotamadya Dati II Malang) THE IMPACT OF ECONOMIC LIBERALIZATION ON URBAN LAND USE: STUDY ON IMPLEMENTATION OF AGRARIAN -POLICY IN MALANG

Abstract

A Prominent Social phenomenion is the last ten years "ORDE BARU" is the conflict of land matters which arises as the result of unbalanced and unlimited utilization of the land in the economic development. The matters above emerged because of development policy which were oriented towards high economic growth by relying on capital, foreign aid and loan and foreign investment. This study is aimed at describing; (a) How is the implementation of the land policy and the development of urban land utilization by law, (b) Are the land matters arising as the failure of the implementation of the land policy, (c) VVhat kinds of economic liberallization can affect the land policy, (d) Is the policy of urband land utilization influenced by the development leading to economic liberallization. The method which is used in this study is descriptive qualitative, as it views the effect of the policy. The approach which is used is jurisdical sosiology, that is the way to study the correlation between law and social regulation. The prime data are acquired by direct interview with respondents that are decided purposely and completed with documentation, monograph, regional regulation decree, news, and statement in the newspaper/magazine in line with the land matters in muncipality of Malang. The secondary data are got from the relevant literature. • In Eastv Java, the empirical data indicate that Malang is the second big city after Surabaya, Therefore it is the main supporting hinterland. It also has strategic, geographical condition, so it conducive to settlement, education and service business activity. Therefore, it is conducive to open business in Malang. By such a potential, in the period of tinne of the last five years, the population growth reaches 2,13 % per year, with the density average of 6,157 people/km 2 (kilometer per square), forty housing areaS have been built, fifty big industries, and two hundred and fifteen small and middle industries. As the result, the utilization of the land in Malang city causes some problems, among them are ; (1) The emergence of the rights conflict and the violation of the rights on the land , (2) The utilization Of the land not in accordance with the function in RUTR, (3) The city growth and controlled settlement, (4) The change of economic volue of the land as the effect of land policy which supports economic liberallization proceess, (5) The reduction of the land as the object of development, therefore regulations in the field of land tend to be used as a means af serving economic interest. In brief, it is necessary to change the policy by using development model of the city which is not centered, doing reform in regulations of agrarian and land sector by doing law enforcement on the rights of the land for society especially dealing with implementation of UUPA. The social function of the land is returned. Fenomena sosial yang cukup menonjol daiam sepuluh tahun terakhir "Orde Baru" adalah konflik pertanahani yang muncul sebagai akibat dari penggunaan tanah yang tampang dan tak terbatas dalam pembangunan ekonomi. Akabatnya tanah menjadi objek pembangunan. Masalah tersebut muncul seba-gai dampak dara kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan keonomi tinggi, dengan mengandalkan modal kuat, bantuan dan pinjaman luar negeri, dan maupun investa-si asing. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan; (a) bagaimana pelaksanaan kebijakan pertanahan dan perkembangan penggunaan tanah perkotaan melalui pengaturan hukum, (b) apakah masalah-masalah pertanahan yang timbul sebagai bentuk kegagalan pelaksanaan kebijakan pertanahan, (c) bagaimana bentuk-bentuk liberalisasi ekonoma yang berdampak pada kebijakan pertanahan. (d) apakah kebijakan penggunaan tanah perkotaan dipengaruhi oleh pembangunan yang mengarah pada laberalisasi ekonomi. Metode yang digunakan dalah bersifat deskriptif - kualitatif, sebab penelitian ini melihat dampak dari suatu kebijakan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosio-logis, yaitu suatu usaha memperlajari dan mengkaji hubungan timbal balik antara pranata hukum dan pranata sosaal lainnya. Data primer daperoleh melalui wawancara langsung dengan responden yang ditentukan secara pourposive dan dilengkapi dengan dokumentasi, monografi dan peraturan daerah-surat keputusan, berita dan statmen di koran/majalah yang terkait masalah pertanahan di Kodya Malang. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran bahan pustaka yang relevan. Di Jawa Timur realitas empiris menunjukkan, Malang adalah kota terbesar kedua setelah Surabaya, maka Malang merupakan daerah penyangga utama (hinterland). Mempunyal kondisi geografis yang cukup strategis, sangat kondusif untuk pemukaman, pendidikan dan kegaatan, jasa komersial. Karena itu sangat kondusif bagi pelaku ekonomi melakukan kegiatnnya usahanya di Malang. Dengan potensi tersebut, dalam kurun waktu lima tahun terakhir pertumbuhan penduduk mencapai 2,13%/tahung dengan kepadatan rata-rata 6.157 jiwa /Km', telah berdira 40 kawasan perumahan-pemukiman, terdapat 50 industri sekala besar, dan 215 industri kecil dan menengah. Akibatnya penggunaan tanah di Kota Malang terjadi beberapa masalah, antara lain; (1) munculnya konflik hak dan pelanggaran hak atas tanah, (2) penggunaan tanah bukan sesuai dengan peruntukannya dalam RUTR, (3) perkembangan kota dan pemukiman yang tak terkendali, (4) adanya peruba-han nilaa ekonomis tanah, sebagai dampak dari kebajakan pertanahan yang mendukung proses liberalisasi ekonomi, (5) Tanah direduksa sebagai °I:flak pembangunan, maka peraturan-perundangan bidang pertanahan cenderung diguanakn sebagai alat untuk melayana kepentingan ekonomi. Maka diperlukan perubahan kebijakan, dengan menggu-nakan model pembangunan perkotaan yang tidak memusat, melakukan reformasi bidang peraturan-perundangan bidang agraria dan pertranahan, dengan memberakan keadilan hukum atas hak-hak tanah bagi masyarakat, terutama berkenaan pelaksanaan UUPA. Tanah dikembalikan fungsinya sebagai fungsi sosial.