KEBIJAKAN LEGISLATIF DALAM MEWUJUDKAN IDE PEMASYARAKATAN TERHADAP PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP

Abstract

Pembaharuan hukum di Indonesia, khususnya di bidang hukum pidana sudah merupakan suatu hal yang urgen, baik dilihat dari aspek politis, sosiologis maupun praktis. Pembaharuan hukum pidana tersebut hendaknya meliputi semua bagian dari hukum pidana, baik hukum pidana materiel, hukum pidana formiil maupun hukum pelaksanaan pidana Diharapkan dengan pembaharuan yang menyeluruh akan mempermudah dalam pelaksanaan hukum pidana itu sendiri Persoalan yang muncul dalam mengkaji hukum pidana memang dapat dilihat dari dua sudut, yaitu sudut dogmatis-normatif dan sudut fungsionalisasi hukum pidana Dari sudut dogmatis normatif permasalahan hukum pidana meliputi, tindak pidana, kesalahan dan pidana. Sedangkan dari sudut fungsionalisasi hukum pidana permasalahannya mencakup tiga hal pula, yaitu pengancaman suatu perbuatan oleh pembentuk Undang¬undang, penerapan pidana terhadap orang (korporasi), dan Pelaksanaan pidana terhadap orang (korporasi). Ketiga fase tersebut dapat dibagi lagi menjadi tiga kekuasaan, yaitu :