PERLINDUNGAN HUKUM GANTI KERUGIAN BAGI ORANG YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PROSES PIDANA

Abstract

Perlidungan hukum terhadap orang yang menjadi korban tindak pidana masih dipandang belum seimbang jika dibandingkan dengan perlindungan terhadap pelaku tindak pidana. Salah satu hal yang dirasakan sangat di¬perlukan oleh orang yang menjadi korban tindak pidana ialah adanya jaminan untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaannya. Permasalahan pokok dalam penulisan tesis ini ialah bagaimana pengaturan ganti kerugian bagi korban tindak pidana di dalam hukum pidana positif Indonesia, bagaimana prakteknya dalam proses pidana, dan bagaimana hubungan antara pemberian ganti kerugian ter¬hadap korban tindak pidana dengan tujuan pemidanaan. Untuk menjawab permasalahan dalam penulisan tesis ini digunakan metode penelitian hukum yang besifat yuridis normatif. Hasil dart penelitiaan ini membuktikan, bahwa dalam hukum pidana postif Indonesia terdapat pengaturan yang memungkinkaan korban tindak pidana memperoleh ganti kerugian. Meskipun demikian pemberian ganti kerugian dalam proses pidana prakteknya masih jarang dilakukan. Pada dasarnya pemberian ganti kerugian bertujuan untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu ganti kerugian dipandang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang berupa mendatangkan rasa damai dan penyelesaian konflik. Perancang hukum pidana Indonesia memberikan perhatian besar kepada korban tindak pidana untuk dapat memperoleh ganti kerugian. Hal ini antara lain dioantumkannya pidana ganti kerugian sebagai pidana tambahan di dalam konsep KUHP bare.