PERSEPSI MASYARAKAT DAN UPAYA PENANGGULANGAN ECSTASY DI KOTA MADIA JAMBI

Abstract

Dalam Pembukaan UUD 1945 dinyatakan, bahwa (salah satu) tujuann dari pendiriann dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kesejahteraan bangsa. Untuk mencapai tujuan itu ada banyak gangguan yang harus dihadapi oleh aparatur penyelenggara negara beserta anggota masyarakat pada umumnya. Salah satu hal yang dirasakan sangat mengganggu upaya pencapaian kesejahteraan tersebut, pada akhir-akhir ini, adalah penyalahgunaan ecstasy yang dapat merusak generasi muda bangsa. Di samping faktor-faktor kondusif lainnnya, maraknya penyalahgunaan ecstasy itu sedikit banyak dipengaruhi juga oleh persepsi orang-orang yang terlibat (pengedar dan pengguna). Berkaitan dengan itu, maka permasalahan yang diajukan dalam Leis ini adalah .bagaimanakah persepsi masyarakat, pengedar, pengguna dan penegak hukum mengenai ecstasy ? serta upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi ecstasy tersebut ? Untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan tersebut kemudian dilakukan penelitian, dengan responden masyarakat (dalam hal ini diwakili oleh pemuda dan remaja), pengedar, pengguna dan aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) dengan teknik pengambilan sampel "snow ball sampling". Adapun metode analisis yang dipakai adalah metode analisis domain, taksonomis, komponensial dan analisis tema. Setelah dilakukan analisis terhadap data yang ditemukan, maka didapat kesimpulan bahwa bagi pengedar dan pengguna, ecstasy dipersepsikan sebagai obat/bahan zat yang dapat dijadikan komoditi bisnis yang sangat menguntungkan serta dapat mendatangkan kenikmatan. Sedangkan bagi masyarakat dan penegak hukum, ecstasy dipersepsikan sebagai obat/bahan zat yang dapat mendatangkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Adapun upaya penanggulangan ecstasy yang dilakukan penegak hukum meliputi upaya pre-emtif, preventif dan represif. Berdasarkan temuan hasil penelitian tersebut maka peneliti,mengajukan rekomendasi agar kalangan akademisi (psikolog) lebih dilibatkan dalam upaya penanggulangan ecstasy serta lebih didayagunakannya sanksi pidana denda yang selama ini kurang diperhatikan. Di samping itu dalam penerapan sanksi pidana penjara, hakim agar lebih berpedoman pada batas minimal yang sudah dirumuskan dalam undangundang