PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN STUDI DI KODIA SEMARANG

Abstract

Kelangsungan hidup manusia sangat tergantung oleh pemenuhan berbagai macam kebutuhan. Salah satu diantaranya adalah kebutuhan manusia terhadap makanan dan obat-obatan. Makanan dan obat-obatan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap warga masyarakat. Kebutuhan manusia yang besar terhadap makanan dan obat-obatan merupakan lahan usaha yang menjanjikan keuntungan yang sangat menarik bagi pihak-pihak tertentu seperti produsen, pengecer ataupun penjual. Motivasi untuk memperoleh keuntungan yang besar kadangkala mendorong produsen, pengecer ataupun penjual untuk tidak mengindahkan etika dan hukum yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian bagi anggota masyarakat. Jadi kerugian yang diderita oleh anggota masyarakat berkaitan dengan produk obat dan makanan dapat terjadi sebagai akibat ketidaksengajaan, ketidaktahuan atau ketidakmengertian produsen, pengecer atau penjual; ataupun karena kesengajaan produsen, pengecer atau penjual agar memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya; atau dapat juga karena pencemaran lingkungan,,jamur atau pestisida. Kejahatan-kejahatan di bidang obat dan makanan yang terjadi di Semarang memang tidak sampai menarik perhatian masyarakat secara nasional, seperti halnya kasus biscuit beracun di Tangerang tahun 1988. Namun demikian kasus-kasus yang terjadi juga telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi masyarakat. Adapun bentuk-bentuk kasus yang terungkap luas diantaranya seperti kasus tentang produk yang mengandung bahan yang berbahaya, produk yang tercampur oleh benda "asing", pemasaran produk yang kadaluarsa, produk dipromosikan melalui iklan yang menyesatkan, dan produk dipasarkan dengan struktur harga yang tidak seimbang. Meskipun banyak warga yang menjadi korban dan menderita kerugian akibat produk obat dan makanan yang diperolehnya, namun dalam kenyataannya warga lebih banyak yang menunjukan sikap apatis. Beberapa alasan yang dikemukakan oleh anggota masyarakat berkaitan dengan sikapnya yang apatis antara lain adalah karena tidak mau repot, nilai kerugian yang tidak besar, tidak yakin akan mendapatkan pemulihan kerugian, tidak yakin persoalannya ditindaklanjuti, tidak mau menderita kerugian yang lebih besar dan tidak tahu harus melapor kemana. Sikap apatis warga masyarakat, antara lain misalnya terhadap upaya perlindungan korban, ternyata dipengaruhi oleh persepsi dan pengetahuannya tentang upaya perlindungan terhadap korban itu sendiri. Namun demikian berdasarkan teori psikologi diketahui pula bahwa persepsi itu tidak senantiasa selaras dengan sikap dan tindakan. Berdasarkan penelitian terungkap bahwa masyarakat mempunyai persepsi yang cukup bervariasi terhadap upaya perlindungan korban kejahatan. Beberapa bentuN4 perlindungan yang dipandang perlu bagi korban antara lain terdiri dari ganti rugi, perlindungan hukum dan bantuan pemulihan kerugian korban. Ganti rugi oleh pelaku kepada korban melalui jalan perundingan di antara kedua belah pihak, merupakan bentuk ganti rugi yang dipandang paling mudah untuk dilaksanakan. Sedangkan upaya perlindungan kedua yang dipandang cukup penting adlah perlindungan terhadap korban dari aspek hukum. Bentuk perlindungan hukum ini antara lain dilakukan dengan cara penyuluhan dan advokasi, baik yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat seperti Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen Semarang ataupun yang dilakukan oleh instansi pemerintah seperti Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jawa Tengah, serta perlindungan yang dapat diberikan oleh perangkat peraturan perundang-undangan. Bentuk perlindungan yang ketiga bersifat bantuan pemulihan terhadap kerugian yang d/iderita korban. Bantuan pemulihan yang dipandang paling utama adalah bantuan pelayan kesehatan. Pada umumnya terdapat sikap yang sama tentang perlunya korban segera mendapat pelayanan kesehatan, baik dari instansi pemerintah atau lembaga swasta lainnya. (Sementara itu terhadap bentuk pemulihan lain, secara umum ditemukan dua persepsi dan sikap yang saling berlawanan, terutama/ terhadap bentuk perlindungan yang berupa ganti rugi oleh pemerintah dan penyelenggaraan program asuransi, bagi korban2 Alasan utama dari keberatan masyarakat terhadap penyelenggaraan ganti rugi oleh negara adalah karena dengan terjadinya kejahatan ini bukan karena kesalahan negara dan selain itu penyelenggaraan ganti rugi oleh negara hanya akan memberat beban keuangan negara. Sedangkan program asuransi dipandang hanya akan memberatkan masyarakat karena membuat masyarakat membeli produk dengan harga yang lebih mahal serta belum adanya kepastian terhadap keuntungan yang diperoleh melalui penyelenggaraan program asuransi. Berdasarkan\/Pengamatan terhadap persepsi masyarakat tentang upaya perlindungan korban kejahatan, ditemukan berbagai aspek yang mempengaruhi pembentukan persepsi tersebut. Di antara berbagai aspek tersebut, pengaruh aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek budaya cukup menonjol. Pengaruh aspek ekonomi tercermin misalnya dari pandangan masyarakat tentang program asuransi yang dipandang dari aspek ekonomi ternyata tidak memberikan keuntungan yang maksimal bagi masyarakat. Sementara itu aspek sosial mempunyai pengaruh yang cukup menonjol terutama apabila dikaitkan dengan prinsip-prinsip kesejahteraan sosial yang sangat mendukung adanya upaya perlindungan terhadap korban kejahatan. Sedangkan dari aspek budaya, yang dapat ditemukan adalah budaya gotong royong terhadap sesama anggota masyarakat, yang dalam hal ini termasuk gotong royong dalam memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan. Upaya-upaya perlindungan korban kejahatan oleh masyarakat, terutama yang dilakukan oleh LP2K Semarang dan Balai PON Jawa Tengah, dengan mudah terlihat melalui kegiatan-kegiatan penyebaran informasi dan penyuluhan tentang hak-hak masyarakat atas produk obat dan makanan. Serta penyelenggaraan advokasi bagi masyarakat yang membutuhkan, meskipun dalam kenyataannya lebih banyak ditempuh melalui jalan mediasi yang menghasilkan lebih banyak keputusan yang bersifat menguntungkan bagi pihak produsen, pengecer ataupun penjual. Penyelesaian kasus-kasus yang tidak menghasilkan keuntungan bagi masyarakat (antara lain karena semakin memperlemah posisi konsumen) menunjukan bahwa penegakan hukum di bidang obat dan makanan terjadi karena diskresi,, yang dijalankan oleh aparat penegak hukum tidak cermat.' Selain itu adanya dualisme kewenangan untuk melakukan penyidikan dan kurangnya koordinasi di antara aparat penegak hukum (Polri dan Dalai Pengawasan Obat dan Makanan) juga telah menghasilkan kondisi-kondisi yang tidak mendukung bagi upaya-upaya untuk memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan di bidang obat dan makanan.