Regency in the Implementation of Region Autonomy.

Abstract

ABSTRACT MUHAMMAD AMIN MUNADJAT. The Performance of Government Apparatuses in Kudzu Regency in the Implementation of Region Autonomy. Theses. Magister of Public Administration. Post Graduate Program. Diponegoro University. 2002. This research was intended to know the performance level of government apparatuses in Kudus Regency in the first year of the implementation of region autonomy policy. This topic is considered of the importance because of the change in the governmental system from centralization to decentralization dated from January 1, 2001 has caused great change and impacts to various policies in the regencial level. Therefore things related to this change should be closely watched as early as possible to anticipate the possible impacts that may disturb the success of region autonomy implementation from the government apparatuses' performance point of view. The anticipation toward this possible disturbance is expected to enable the finding of their problem solving. This research was conducted in Kudus Regency, with the Regencial Government as the locus. The research method was quantitative analysis. Data were collected through questionnaires, and then analyzed with Rank Kendall, Coefficient Rank Kendall, and Coefficient Determination statistical formulas to know the magnitude of relations and influence of the independent variables (X) covering Individual Competence, Motivation, and Working Satisfaction to the Government Apparatuses' Performance as the dependent variable (Y). The research findings stated that Kudus regency has a prospect for the implementation of region autonomy. It also shows that there are positive and significant relations between each of the three independent variables and the dependent variable, and also the independent variables altogether with the performance of the government apparatuses as the dependent variable. Based on this findings, in an effort of enhancing the government apparatuses' performance in line with the implementation of region autonomy in Kudus Regency it will be beneficial to systematically and conceptually take these recommended policies, such as: assigning the government personnel based on their educational background, giving them opportunity to strive for higher education and or various trainings, prescribing their roles through the Organizing and Working System (SOT) as well as through the evaluation of their performance, improving their income, and adjusting various regencial regulations to the existing Law and Regulations, as well as to the existing situation and condition. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Kudus pada tahun pertama diberlakukannya kebijakan otonomi daerah. Hal tersebut dirasa penting dan mendesak mengingat dengan berubahnya sistim pemerintahan dari sistem sentralistik menjadi desentralistik yang dimulai 1 Januari 2001, telah menyebabkan terjadinya perubahan besar dalam berbagai kebijakan ditingkat daerah, sehingga perlu dicermati sejak dini agar dapat diketahui dampak yang dapat mengganggu keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah dari aspek kinerja, serta langkah-langkah penanganannya. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Kudus dengan lokus Pemerintah Kabupaten. Metode penelitian bersifat analisis kuantitatif, data yang diperoleh berdasarkan jawaban kuisioner dianalisis dengan teknik statistik Rank Kendall, Koefisien Rank Kendall, dan Koefisien Determinasi, untuk mengetahui keeratan hubungan dan besarnya pengaruh antara Variabel bebas (X) yang terdiri dari Kemampuan Individu, Motivasi, dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Perangkat Daerah. (Y). Dari hasil penelitian ini ditemukan Kabupaten Kudus mempunyai prospek dalam otonomi daerah berdasarkan variabel yang diteliti menunjukan adanya hubungan yang positif dan signifikan baik secara sendiri-sendiri, maupun secara bersama-sama, dengan tingkat pengaruh yang cukup. dominan terhadap kinerja perangkat daerah. Sejalan dengan temuan tersebut, dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah di Pemerintah Kabupaten Kudus, dari aspek kinerja perangkat daerah, perlu dilaksanakan langkah-langkah kebijakan secara sistimatis dan konseptual meliputi : penataan personil yang disesuaikan dengan latar belakang pendidikan, kesempatan mengikuti pendidikan, kejelasan peran melalui penataan SOT dan penilaian standar kinerja, perbaikan penghasilan serta penyempurnaan berbagai produk peraturan yang tidak sesuai dengan per Undang-Undangan yang ada serta tidak relevan dengan situasi dan kondisi saat ini.