IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JARING PENGAMAN SOSIAL PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN DI KABUPATEN CIREBON JAWA BARAT

Abstract

Krisis ekonomi mempunyai dampak yang sangat memprihatinkan terhadap peningkatan pengangguran, baik di perkotaan maupun di pedesaan, daya beli masyarakat menurun, pendidikan dan kesehatan merosot serta jumlah penduduk miskin bertambah. Salah satu intervensi Pemerintah dalam menanggulangi dampak tersebut adalah meluncurkan kebijakan Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net Policy). Sesuai dengan RAPBN Tahun 1998/1999, 1999/2000 dan 2001 salah satu Program RIPS adalah Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pedesaan. Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat yang mendapat lokasi dana PPK di Propinsi Jawa Barat menarik untuk diteliti keberhasilan dan implementasinya karena kondisi, masyarakat yang relatif masih terbelakang meskipun relatif dekat depgan DKI, DI. Yogyakarta, serta merupakan daerah perbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah. Studi ini bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara isi kebijakan, kemampuan pelaksana dan lingkungan dengan implementasi Program Pengembangan Kecamatan dalam mendukung program JPS di Kabupaten Cirebon Tahun 2001. Berdasarkan telaahan literatur dan pertimbangan empiris, studi ini memusatkan perhatiannya pada variabel kebijakan, variabel kemampuan pelaksana dan variabel lingkungan. Dengan mengambil sample secara proporsional random sampling terhadap aparat pelaksana, masyarakat dan tenaga pendamping, dan menggunakan teknik kuesioner, observasi, wawancara mendalam, serta analisis data secara kuantitatif dan kualitatif, maka diperoleh hasil bahwa variabel kebijakan, variabel kemampuan pelaksana dan variabel lingkungan, cukup berpengaruh terhadap Implementasi Program Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Cirebon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, korelasi secara bersama-sama antara isi kebijakan, kemampuan pelaksana, lingkungan, dengan Implementasi Program PPK di Kabupaten Cirebon, diperoleh hasil 0,141, artinya ada hubungan yang positip tetapi Iemah karena hasil korelasi tersebut dibawah 0,5. ABSTRACT Agus Suprastia, Implementation of Safety Net Policy of Sub district Development Program in Cirebon District of West Java., Theses. Magister of Public Administration Post Graduate Program Diponegoro University 2002. The Economic crises has had a serious impact on the unemployment rate both in the urban, and rural areas and lowering people's purchasing power. Education and health conditions have drastically decreased while number of people living below poverty line are growing. To overcome the such impacts, the government have established a social safety net program ( Jaring Pengaman Sosial/ JPS). According to 1998/1999, 1999/2000 and 2001 state budget (RAPBN), one of JPS Program is sub-district/rural development program (PPK). The objective of the study is to discribe the corelation of policy content, implementoe capability, environment and implementation of sub-district/rural development in supporting JPS program at the year 2001 in Cirebon District. Based on literature review and empirical justifications,these study choose three independent variables. They are content of policy, capability of executing agencies and characteristics of district environment. By using Proportional Random Sampling', the sample is taken toward related implementor apparatus, some community members and staff using questionare technique, observation, in-depth interview, qualitative and quantitative data analysis. The results shows that the three independent variables influence the implementation of sub-district/rural development program in Cirebon District. The figure of the whole corelation of policy content, implementor capability, environment and implementation of PPK program is 0.41. ft means that there is a weak positive corelation, because the corelation results is under 0.5.