KAPASITAS PENGEMBALIAN PINJAMAN DAERAH DALAM PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN (Studi Kasus Kota Semarang)

Abstract

The implementation of the autonomy by the local government causes the increasing of economy and development activities as well as the need of social services facilities, whereas the local government has limited resources of finance. Therefore another source of finance is absolutely needed and it can only be obtained if the local government has the authority to have a loan as one of the source of the regional income in implementing decentralization. The regional loan of Semarang mainly comes from the World Bank However there are difficulties in the process of paying the loans. The consequences of having the loan is return it back as mentioned in the agreement. That is why it is necessary to conduct a research not only on the capacity of the regional loan repayment from the financial and institution abilities, but also on the human resources of Semarang municipality. Therefore, the research question in this study is "What happened with the regional loan of Semarang municipality in financing the urban development? This study is a case study conducted in Semarang municipality. Target of this research is to know capacities of Semarang municipality in the regional loan repayment to financing urban development. Method of research is use descriptive analysis qualitative supported by quantitative data that is financial and institution abilities and also the human resources that concerned in management of regional loan The conclusion of the research shows that Semarang municipalhy has its capacity in the loan repayment. The mean of Semarang DSCR for the last eleven years is 5,3 by which the minimal DSCR-2,5-is based on PP No. 107 year 2000. Transparency in loan management not yet there, but as a whole the ambulatory mechanism better. The capacity of the human resources involved is eligible. Regarding the incapability of the government to pay the loans which have already been due is mainly because of lack of willingness from Semarang municipality to pay them. This study recommends that Semarang Government needs to give first priority to the loan repayment mentioned above by including it into APBD. Concerning the financing of the development, it is essential that the government should concentrate on the profitable development activities so that they will not burden the APBD for the loan payment. Sejalan dengan semakin meningkatnya kegiatan perekonomian dan pesatnya aktivitas pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi menyebabkan kebutuhan terhadap fasilitas pelayanan masyarakat juga mengalami peningkatan, sementara kemampuan keuangan pemerintah daerah sangat terbatas. Kewenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi berbagai keterbatasan pembiayaan pembangunan yaitu kewenangan dalam melakukan pinjaman daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pinjaman daerah Kota Semarang cukup banyak, dan sebagian besar berasal dari Bank Dunia. Namun dalam proses pengembalian pinjaman-pinjaman tersebut mengalami tunggakan yang tetap harus diselesaikan. Konsekuensi melakukan pinjaman yaitu harus mampu mengembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Perlu adanya penelitian di Kota Semarang mengenai kapasitas dalam pengembalian pinjaman daerah yang telah dilakukan, yaitu dari segi kemampuan keuangan dan kelembagaan, serta sumber daya manusia. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang diangkat dalam studi ini adalah: "Apo yang terjadi dengan pinjaman daerah di Pemerintah Kota Semarang guna membiayai pembangunan perkotaan?". Studi ini dilakukan di Kota Semarang sebagai studi kasus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kapasitas daerah Kota Semarang dalam pengembalian pinjaman daerah guna membiayai pembangunan perkotaan. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang didukung oleh data kuantitatif yaitu mengenai kemampuan keuangan daerah dan kelembagaan serta sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan pinjaman daerah. Kesimpulan yang didapat dari hasil analisis adalah bahwa Kota Semarang mempunyai kapasitas dalam hal pengembalian pinjaman daerah yang ditunjukkan oleh nilai DSCR Kota Semarang selama sebelas tahun terakhir rata-rata sebesar 5,3. Sedangkan batas minimal yang ditetapkan berdasarkan PP No. 107 tahun 2000 adalah sebesar 2,5. Belum ada transparansi dalam pengelolaan pinjaman, tetapi secara lceseluruhan mekanisme dapat berjalan dengan baik. Kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan pinjaman daerah tersebut cukup balk. Adanya tunggakan yang terjadi diindikasikan karena kurang adanya kemauan dari Pemerintah Kota Semarang untuk memprioritaskan pengembalian pinjaman yang jatuh tempo. Studi ini merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Semarang agar angsuran yang jatuh tempo diprioritaskan untuk dianggarlcan dalam APBD. Pembiayaan melalui pinjaman daerah sebaiknya dipergunakan untuk kegiatan yang nantinya dapat menghasilkan penerimaan agar tidak membebani APBD dalam pengembalian pinjaman daerah tersebut.