ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 22 DAN 25 TAHUN 1999 VERSUS UNDANG-UNDANG NO. 32 DAN 33 TAHUN 2004 DALAM MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah)

Abstract

The act no. 22/1999, which has been changed by the act no. 32/2004 about The Local Government; and the act no. 25/1999, which has been changed by the act no. 33/2004 about the Financial Balance Between The Central and Local Government, is a set of the local autonomous law, which brings the decentralistic paradigm in the government administration. The law gives the authority and responsibility for the locality to explore the local resources and is used for the local interest. An investment is one of the original local income resource, which can be explored from taxes and retribution; the Central Java is the conducive province to increase the investment because it has the natural and human resources, which can support the investment. For this reason, this research will analyse the act no. 22 and 25/1999 versus the act no. 32 and 33/2004 in creating the investment (the case study in Central Java). The research is a descriptive analytical study, with the socio-juridical. This research is supported by primary and secondary data, with an interview technic. The validity of data is done by the triangulation technic and is analysed qualitatively. According to the outcomes of this research, it's found that the act no. 22/1999 brings the implication for the investment in the form of the application of the policy "One Stop Service" (the service system of giving an investment approval and its permission for the realization in one of the govermental institution, which is responsible for the investment area), which has been applied in Purbalingga, Kebumen, Banjarnegara, Sragen, Kudus and will be applied in the other regencies in Central Java. The act no. 25/1999 also brings the implication of the investment in the form of the increase in the original local income of Central Java, which comes from taxes and retribution. Futhermore, for five regencies, which have applied One Stop Service, experience an increase in PAD, which comes from the increase of investment. The act no. 32 and 33/2004 determine the encouragement of an investment sphere because this law is as a revision fron the law before. A new thing that is managed by the act no. 32/2004, which supports encouragement of investment, is the replacement of province as an autonomous territory with the decentralistic and deconsentralistic principle, which carries out the control and establishment as sub-ordinate from the central government as an outonomous province, the Central Java can carry out OSS as a realization of the provincial government's policy. This will create the conducive investment. If the conducive investment has been created, the government will benefit from the local income because the existance of investment can support the increasing original local income. However, the wild and overlapped taxes between the central and local government must be abolished Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang¬Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah adalah perangkat undang-undang otonomi daerah yang membawa paradigma desentralistik dalam berpemerintahan. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan dan tanggung jawab daerah untuk menggali sumber-sumber daerah dan dipergunakan untuk kepentingan daerah. Investasi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat digali dari pajak dan retribusi dan Jawa Tengah adalah daerah yang cukup kondusif untuk ditingkatkan iklim investasinya, karena mempunyai sumber daya alam dan manusia yang dapat menunjang investasi. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dibahas mengenai Analisis Undang-Undang No. 22 dan 25 Tahun 1999 versus Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 dalam Menciptakan Iklim Investasi (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah). Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini didukung oleh data primer dan sekunder dengan teknik wawancara.Validitas data dilakukan dengan teknik triangulasi dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa UU No: 22 Tahun 1999 membawa implikasi terhadap iklim investasi dalam bentuk penerapan kebijakan One Stop Service yang telah diterapkan di Kabupaten Purbalingga, Kebumen, Banjamegara, Sragen, Kudus dan akan diterapkan di Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Tengah. UU No. 25 Tahun 1999 juga membawa implikasi terhadap iklim investasi dalam bentuk peningkatan Pendapatan Ash Daerah Jawa Tengah yang berasal dari pajak dan retribusi. Terlebih lagi bagi 5 kabupaten yang sudah menerapkan OSS, mengalami peningkatan PAD yang bersumber dari peningkatan investasi. UU No. 32 dan 33 Tahun 2004 sangat menentukan penciptakan iklim investasi, karena undang-undang ini adalah sebagai revisi dari undang-undang yang sebelunmya. Hal baru yang diatur undang-undang UU No. 32 tahun 2004 yang dapat mendukung terciptanya iklim investasi adalah penempatan provinsi sebagai daerah otonom dengan asas desentralisasi dan dekonsentrasi yang menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Sebagai daerah °tortoni, Jawa Tengah dapat melaksanakan OSS sebagai realisasi dad kebijakan pemerintah provinsi. Ini akan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif. Apabila telah tercipta iklim investasi yang kondusif, maka pemerintah akan diuntungkan dalam hal penerimaan daerah, karena keberadaan investasi sangat menunjang Pendapatan Ash Daerah (PAD), akan tetapi dengan catatan ditiadakannya pungutan-pungutan liar dan tumpang tindih pungutan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.