ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK PADA PRONA SWADAYA DI KABUPATEN SEMARANG

Abstract

The objective of this research is to analyse the influence of communications, official abilities, and bureaucracy structure to the implementation of formalizing land with a certificate by Prona Swadaya at Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. According to the result of this research, the respondents stated that the public policy implementation at Prona Swadaya in Kabupaten Semarang is good enough. Nevertheless 45,5 % respondents stated that it is less or even bad. It indicates that Prona Swadaya Kabupaten Semarang still has some shortcomings in the policy implementation. According to the respondent response, it can proved that in the last three years the target can not be reached, either the amount of registrars or the amount of registered lands. Good quality and quantity of communications must be improved to support the public policy implementation at Prona Swadaya Kabupaten Semarang. The important thing that must get attention and priority, such as, socialization has not smooth yet; many village heads have not got information about Prona Swadaya; information medias have not been maximum, like brochures still can not make public understand. Officials at Prona Swadaya Kabupaten Semarang still indicate some shortcomings. Their quality must be improved. They must be able to give explanation toward public about the regulation, the requirements, the procedure, and the expense; they must be able to use modern work equipments, like GPS and Total Station. The bureaucracy structure at Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang has not been good. There are some shortcomings and problems there, such as, the contradictory authority in doing jobs among section; the unbalanced jobs among section; lack of coordination with the village heads; and the bad follow up for the evaluation that will be done next year. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis seberapa besar pengaruh komunikasi, kemampuan pegawai dan struktur birokrasi terhadap pelaksanaan pensertifikatan tanah melalui Prona Swadaya di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. Dari hasil penelitian di dapat data jawaban responden yang dimana Implementasi Kebijakan Publik pada Prona Swadaya di Kabupaten Semarang dikategorikan baik. Namun demikian penilaian kurang baik dan tidak baik ada sebanyak 45,5%, hal ini menunjukkan bahwa masih ada kekurangan dalam implementasi kebijakan publik pada Prona Swadaya di Kabupaten Semarang kekurangan implementasi kebijakan publik pada Prona Swadaya di Kabupaten Semarang menurut basil jawaban responden antara lain adalah dapat dibuktikan dari pencapaian target yang selama tiga tahun terakhir ini tidak tercapai, baik ditinjau dari jumlah pendaftar maupun jumlah bidang tanah yang didaftarkan. Dalam hal Komunikasi perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi yang menunjang implementasi kebijakan publik pada Prona Swadaya di Kabupaten Semarang. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas antara lain sosialisasi yang belum merata; masih banyaknya Kepala Desa/Perangkat Desa yang belum mendapatkan informasi tentang Prona Swadaya; media penyampai informasi belum maksimal, seperti adanya brosur juga belum dapat membuat masyarakat mengerti atau memahami. Berkaitan dengan kemampuan pegawai, menunjukkan masih ada kekurangan atau permasalahan ditunjukkan fakta bahwa masih perlu ada pembenahan dan perbaikan dalam hal peningkatan kualitas kemampuan pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah kemampuan pegawai untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang peraturan, persyaratan, prosedur dan biaya Prona Swadaya; selain itu juga kemampuan pegawai dalam penggunaan peralatan kerja yang modern, semacam GPS dan Total Station. Sedangkan struktur birokrasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang secara umum dinilai kurang baik. Hal ini ditunjukkan masih ada kekurangan atau permasalahan struktur birokrasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. Kondisi yang demikian berarti perlu ada perbaikan dalam beberapa hal yang merupakan permasalahan yaitu antara lain adanya kontradiktif kewenangan dalam pelaksanaan tugas antar seksi, beban tugas yang tidak seimbang antar seksi, kurangnya koordinasi dengan Kepala Desa/Kelurahan dan kurang baiknya tindaklanjut atas evaluasi yang dilaksanakan dalam pelaksanaan tahun selanjutnya.