PENYALURAN KREDIT USAHA TANI DI KABUPATEN DEMAK OLEH BANK PEMERINTAH

Abstract

Farming Credit (KUT) is a credit of working capital given through the bank of credit giver to Primary Coorporation or Self Supporting Institute of Society as executor of giving credit for farmer's need which is merged into by a fanner group to defray its farming to construct the paddy intensification, palawija (crops planted as second crop in dry season), and holticulture. To fulfil conducting commodities capital mentioned above, Indonesia Bank (BI) provide the Credit of Liquidity of Indonesia Bank through the dealer bank assessed competent henceforth passed to by farmer after passing selection by bank of channelling executor. This gift of KLBI have the characterized national which directly and also indirectly sharing to improve the society prosperity and lessen or decrease the social difference, at the same time develop the resilience of national food and the rice self-sufficiency. KUT passed to by fanner in two planting seasons or one year have to be returned. This rule is decanted in Agreement of Farming Credit. However gift intention of the KUT disagree with target initiated, because most of all sub-province of receiver KUT cannot return the credit as according to agreement (being in arrears), including in Sub-Province Demak, it equals to more or less 53 billions. Many factor causing unreturned KUT, among others is natural factor and also because abuse by the related or relevant parties. Strive the credit return have been conducted with fonning team of either through persuasive approach and also legal approach, but still fail to maximalize it, because the Central Government always make a change for the policy in finishing KUT areas. and also legal approach, but still fail to maximalize it, because the Central Govemment always make a change for the policy in finishing KUT arrears. The solutions for KUT core problem in the Sub-Province Demak become the core of this thesis through the qualitative research by descriptive analytic approach and the socio-legal approach. Kredit Usaha Tani (KUT) adalah kredit modal kerja yang diberikan melalui bank pemberi kredit kepada Koperasi Primer atau Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai pelaksana pemberian kredit untuk keperluan petani yang tergabung dalam kelompok tani guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija, dan holtikultura. Untuk memenuhi modal budidaya komoditas tersebut di atas, Bank Indonesia menyediakan Kredit Likuiditas Bank Indonesia melalui bath penyalur yang dinilai layak untuk selanjutnya diberikan kepada petani setelah melalui seleksi oleh bank pelaksana penyaluran. Pemberian KLBI ini bersifat nasional yang secara langsung maupun tidak langsung berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan ssosial, sekaligus membangun ketahanan pangan nasional dan kembali berswasembada beras. KUT diberikan kepada petani dalam dua musim tanam atau satu tahun hams dikembalikan. Ketentuan ini tertuang dalam Perjanjian Kredit Usaha Tani Man tetapi maksud pemberian KUT tersebut tidak sesuai dengan tujuan semula, karena hampir semua kabupaten penerima KUT tidak dapat mengembalikan kredit sesuai dengan perjanjian (menunggak) termasuk di dalamnya Kabupaten Demak sebesar kurang lebih 53 miliar. Banyak faktor yang menyebabkan tidak dapat dikembalikannya KUT, di antaranya adalah faktor alam maupun karena penyalahgunaan oleh para pihak terkait. Upaya pengembalian kredit telah dilakukan dengan membentuk tim baik melalui pendekatan persuasif maupun pendekatan hukum, akan tetapi tidak berhasil dengan maksimal, karena dari Pemerintah Pusat selalu melakukan perubahan polecy dalam menyelesaikan tunggakan KUT. Penyelesain core problem KUT di Kabupaten Demak tersebut menjadi inti penulisan tesis ini melalui penelitian kualitatif dengan descriptive analytic dan melalui pendekatan socio