POLA PEMIDANAAN DAN KEBIJAKAN FORMULAS, ATURAN PEMIDANAAN BAGI KORPORASI DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Abstract

Legislative policy basically represent very strategic policy phase, because at this phase laws or regulations made to support effort of reducing crimes which intrinsically to realize the intention of the straightening of criminal law. Legislative policy represent planning or program from lawmaker what to be done in face of certain problem and way of how doing or execute something that have been planned by or programmed that. In growth of criminal law in Indonesia, corporate criminal liability have been entered to be accepted and formulated in so many scattered regulation outside the criminal code. However that way there are problems, namely there are variety of formulation of sentencing pattern for corporation, like the criminal sanction type, the gravity of sentencing and also way of formulation of criminal sanction, and so do in formulation of rule of sentencing also have variety. This matter earn to become problem, cause will bring difference interpretation in application phase and executing phase for lack of the reference which can be made to hold. This thesis writing use policy oriented approach and use normative law method addressed at sentencing pattern and rule of sentencing for corporation. Pursuant to research result, it is found that there is no existence reference or guidance for lawmaker in making or compile law and regulation containing sanction crime for corporation in the case of determination criminal sanction type for corporation, the gravity of sentencing and also the way of formulation of sanction crime for corporation. And so in formulation of rule of sentencing for corporation still not yet there a reference or guidance for lawmaker. In doing renewal of criminal law to corporate criminal liability, shall be avoided partially renewal of criminal law. Therefore be needed a consistent and clear sentencing pattern and rule of sentencing for corporation, referable so that can be a guidance for legislative party in making law or regulation that load sanction crime for corporation. Kebijakan formulasi/ legislatif pada dasarnya merupakan tahap kebijakan yang sangat strategis, karena pada tahap inilah suatu perundang-undangan dibuat untuk menunjang usaha penanggulangan .kejahatan yang pada hakikatnya untuk mewujudkan tujuan dari penegakan hukum pidana. Kebijakan formulasi/ legislatif merupakan suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang rnengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu. Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, pertanggungjawaban pidana korporasi telah dimasukkan diterima dan dirumuskan dalam berbagai peraturan perundangan yang tersebar di luar KUHP. Namun demikian terdapat permasalahan, yakni terdapat keanekaragaman perumusan pola pemidanaan bagi korporasi, balk dari segi jenis pidana, berat ringannya pidana maupun cara perumusan sanksi pidana, demikian juga dalam perumusan aturan pemidanaan juga mempunyai keanekaragaman. Hal ini dapat menjadi masalah, sebab akan membawa perbedaan penafsiran dalam tahap aplikasi dan eksekusi karena tidak ada acuan yang dapat dijadikan pegangan. Penulisan tesis ini menggunakan pendekatan kebijakan (policy oriented approach) dan menggunakan metode yuridis normatif yang ditujukan pada pola pemidanaan dan aturan pemidanaan bagi korporasi. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan belum adanya acuan atau pedoman bagi pembuat undang-undang dalam membuat atau menyusun peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana bagi korporasi baik dari segi penentuan jenis pidana bagi korporasi, berat ' ringannya pidana serta cara perumusan sanksi pidana bagi korporasi. Demikian juga dalam perumusan aturan pemidanaan bagi korporasi masih belum ada acuan atau pedoman bagi pembuat undang-undang. Dalam melakukan pembaharuan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, hendaknya dihindari pembaharuan yang bersifat parsial. Oleh karena itu diperlukan pola pemidanaan dan aturan pemidanaan yang jelas dan konsisten bagi -korporasi, sehingga dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi pihak legislatif dalam membuat peraturan perundangan yang memuat sanksi pidana bagi korporasi.