KEBIJAKAN KRIMINALISASI KUMPUL KEBO (COHABITATION) DALAM PEMBAHARUAN

Abstract

The idea to criminalize (and to put into) the action of cohabitation to be one of criminal cases which has recently based the concept of penal law. Because cohabitation is regarded as the action which does not agree with the traditions and religious norms applying in Indonesia. Througts on the Indonesian penal law from the angle of penal law policy, especially on criminalizing cohabitation. Based on the above reason the writer has devoted to write this thesis entitled "Criminalization Policy Of Cohabitation In Indonesian Penal Reform". It so happens, the problem which is being discussed in this thesis airusat seeking the answer/solution toward the problems on the importance of criminalization toward the cohabitation viewed from the penal law policy ? how crucial the use of penal law implementation in anticipating and resolving the case of cohabitation in Indonesia ? and also how the crirninalization policy of cohabitation to be implemented in the future ? The methodology research used in this thesis is normative yuridicat one which means to focus on the research of secunder data (library research). Besiden, the writer has conducted the empirical yuridical research by collecting the primer data obtained from the interview of the related resources. To complete the research, the writer has also conducted the yuridical normative comparative research with a number of foreign penal laws in the world. Based on the research results, it shows that the criminalization policy an cohabitation should be conducted accordingly as the action of cohabitation is not compliant with the religions and traditional norms in Indonesia. Moreover, cohabitation could categorised as social desease that would yield negatif impact. In criminalizing cohabitation, it would be better to consider the balance of interests between the agent/doer and the surrounding community and state in a hollistic way. Besides, criminalization should stand on the substance / element of values, justice and the law supremacy so that it can be implemented and accommodated in the form of good rules as the efforts to reform the national penal law in a manner of social-philosophy, social cultural, social politic ways as to reflect the identity of the Indonesian. Ide untuk mengkriminalisasikan (den memasukan) perbuatan kumpul kebo menjadi salah satu tindak pidana dalam konsep KUHP baru belakangan ini mulal banyak menarik perhatian masyarakat Indonesia. Karena kumpul kebo dianggap tidak sesuai dengan adat istiadat dan norma agama yang ada di Indonesia. Melalui tesis ini penults rnencoba untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap hukum pidana Indonesia dari sudut kebijakan hukum pidana khususnya mengenai pengkriminatisasian kumpul kebo. Atas dasar tersebut maka penulis membuat tesis dengan judul "Kebijakan Kriminalisasi Kumpui Kebo (Cohabitation) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia" . Adapun permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah bertujuan mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan mengenai : Apa dasar-dasar pertimbangan perlunya kriminalisasi terhadap kurnput kebo (cohabitation) di tinjau dad kebijakan hukum pidana ? Bagaimanakah penggunaan kebijakan hukum pidana selama int dalam mengantisipasi dan menyelesaikan kasus kumpul kebo (cohabitation) di Indonesia? Serta Bagaimanakah kebijakan , kriminatisasi kumput kebo (cohabitation) di Indonesia untuk masa yang akan datang? Metode penelitian yang digunakan dalam penutisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normative yaitu memusatkan penelitian pada sumber-sumber data sekunder (penelitian kepustakaan). Selain itu dalam penelitian juga dilakukan penelitian yuridis empiris yaitu melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data primer yang didapat dari wawancara dad beberapa narasumber terkait yang berhubungan dengan pokok masalah yang dibahas dalam tesis. Serta untuk melengkapi maka dilakukan penelitian yuridis normative comparative dengan beberapa hukum pidana negara-negara didunia. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terlihat bahwa kebijakan kriminalisasi kumpul kebo sudah sepatutnya dilakukan karena perbuatan kumpul kebo tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Selain itu kumpul kebo juga dianggap penyakit sosial yang cukup mengganggu masyarakat Indonesia yang terkadang membawa dampak negatif lainnya. Dalam mengkriminalisasikan kumput kebo sebaiknya diperhatikan keseimbang kepentingan para pihak yang berhubungan dengan suatu tindak pidana yaltu pelaku, masyarakat sekitar dan negara dalam arti luas. Selain itu pula krimialisasi yang dilakukan harus berpijak pada unsur nilai, keaditan dan kepastian hukum sehingga dapat diimplernentasikan serta diakomodir dalam suatu bentuk aturan hukum yang baik dalam usaha pembaharuan hukum pidana nasional yang secara sosio-filosofis, sosio-kultural dan sosio-politik lebih mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia.