PELAKSANAAN GUGATAN PERWAKILAN ( CLASS ACTIONS) TERHADAP PERUSAHAAN DAN PEMERINTAH DALAM KASUS LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA (Studi Beberapa Kasus Putusan Pengadilan)

Abstract

A succes of enviromental law enforcement will relate to and relies on not only the product of legislation but also the capacity of legal upholder as well as the people's obedience to the existing rules and regulations. Law Enforcement can be implemented by means of the State Administration law, Civil Law, and Criminal Law instrumens. Class Action is one of the Civil law enforcements. Class action, or collective claim, is one procedure in the criminal law that grants a procedural right to individual or a group (not in a big number) to act as litigant who protects his own interst, or on behalf of hundreds, thousands or even millions of others who are suffering the same disadvantages or losses. This reseach aims to find out problems in the implementation of class action against a company or the government for enviromental cases in Indonesia before the issuance of the Regulation of the Supreme Court (PERMA) no, 1/2002 on Procedure for Class Action and economicely study to people's victim enviromental broken although class action motivated. it is expected to provide a comrehensive desciption abao"t both the legal aspect, and the empirical aspect of Class Action in Indonesia. The researh adopted a normative legal approuch focusing on researches to collect secondary and primary data. i ne sample wa based on.a purposive sampling technique and thedata werw collect by means of the library study and interview. In the implementation of Class action, the PERMA no. 1/2002 itself causes problem due to different intertpretations. Another problem is minimum knowlwdge of the law upholders on class action, posing obstacles in the process of environmental law enforcement. The daring action of the parties involved in the processes of class Action in 1997 to 2002 gives significant contribution for the birth and imrovement of the PERMA no 1/2002 on Procedure for class action. Economic losses motivated people's to ,did class action. The government and a company did enviromental broken because wrong to applicated about development concept. In Indonesia, the procedure for class action is important, particulary for giving acces to justise to pepie with weak bargaining position when dealing with the authority or businessmen. Keberhasilan penegakan hukum lingkuhgan akan berkaitan dan tidak hanya bertumpu pada produk undang-undangnya tetapi juga terletak pada kemampuan aparat penegak hukum dan kepatuhan warga masyarakat pada peraturan undang-unclang yang ada. Penegakan hukum, dalam hal ini dapat dilakukan melalui instrumen Hukum Administrasi negara (HAN), hukum perdata, dan hukum pidana. Class Action sebagai salah satu penegakan hukum perdata. Class action atau gugatan perwakilan kelompok merupakan prosedur beracara dalam perkara perdata yang memberikan hak prosedural terhadap satu atau sejumfah orang (jumlah yang tidak banyak) bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan para penggugat itu sendiri, dan sekaligus mewakili kepentingan ratusan, ribuan, ratusan ribu bahkan jutaan orang lainnya yang mengalami kesamaan penderitaan atau kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk rnengetahui masalah-masalah pada pelaksanaan gugatan perwakilan terhadap perusahaan dan pemerintah dalam kasus lingkungan hidup di Indonesia, pelaksanaan gugatan perwakilan pada kasus-kasus lingkungan hidup di Indonesia sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ( PERMA ) No.1 Tahun 2002 tentang Gugatan Acara Gugatan Perwakilan Kelompok dan dampak ekonomi bagi masyarakat akibat kerusakan lingkungan hidup sehingga terjadi gugatan perwakilan. Penelitian ini di harapkan mendapat gambaran yang komprehensif mengenai aspek yuridis maupun aspek empiris tentang Class Action di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis — normatif, yang menitik beratkan pada penelitian data sekunder, dan didukung oleh pendekatan empiris. Sampel ditentukan secara purposive sampling dan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Pada pelaksanaannya keberadaan PERMA No 1 Tahun 2002 ini juga menimbulkan masalah tersendiri disebabkan perbedaan-perbedaan penafsiran. Masalah lain adalah pengetahuan tentang masalah class action oleh para penegak hukum yang masih sangat Iemah sehingga menyebabkan terhambatnya proses penegakan hukum lingkungan. Keberanian para pihak yang terlibat yang proses gugatan perwakilan sejak tahun 1997 sampai dengan 2002 rnemberikan kontribusi yang berarti bagi kehadiran dan penyempurnaan PERMA No 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Kerugian massal secara ekonomis mendorong masyarakat melakukan gugatan perwakilan. Pemedntah dan pengusaha yang melakukan kerusakan lingkungan hidup di sebabkan sefama ini salah dafam menerapkan konsep pembangunan. Untuk keadaan di Indonesia pengaturan gugatan perwakilan kelompok ini penting terutama untuk memberikan akses keadilan kepada masyarakat yang umumnya dalam posisi lemah jika menghadapi penguasa dan pengusaha.