IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP TANGGUNGGUGAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Abstract

Living environment conflict is a conflict involving two or more parties, arising due to pollution or damage to living environment. Environment damage/pollution can bring losses to human, but living environment itself is always to suffer most from the negative impacts of pollution or destruction. Concerning with this matter, there are at least two important issues to be comprehended by all parties, namely the pattern for conflict resolution and the principles of liability for a claim. The pattern of environmental conflict resolution relates to the media or means chosen by the parties to settle their conflict, while the principle of liability for a claim deals with the process and form of liability. The objective of this research is to understand the regulations for those two matters stipulated in the UUPLH (Environmental laws) and the implementation of the principle of liability for a claim in a conflict brought to the court by environmental NG0s. The research used normative, and empirical legal approaches. The former approach was used to understand legal principles related to living environment conflict and liability for a claim. The latter approach was intended to understand the implementation of the principles of liability for a claim in real practices for settling a case. The chosen cases were cases brought to the court by environmental NGOs. The research results indicate that there are two patterns of conflict resolution according to the UUPLH• conflict resolution in the court and outside the court. The essential matter of this regulation is freedom for the parties to decide which pattern to adopt. The UUPLII also regulates as general principle the principle of liability for a claim based on fault, in addition to the principle of strict liability for a claim, which is a specific principle because of its specific requirement for implementation. In a conflict settlement outside the court, the principle of liability for a claim also applies although only in partial. The reason is that this pattern does not need evidence-finding process, rather it focuses on the form of the actor's liability for a claim. The relation between outside-the court settlement and the principle of liability for a claim lies in the form of liability. The form of liability for a claim the parties agree on later will be in accordance with the regulation of articles 34 and 35 of UUPLH i.e., compensation for damage, or particular legal action. The case in which WALHI sued PT Freeport Indonesia shows that both principles apply, but they do not offer maximum results because not all the forms of liabilities contained apply to an ins standt case. Claim for compensation cannot be made by environmental NGOs, except for real cost or spending. Therefore, the research recommends review and reformulation for some regulations in the UUPLH (Enviromental Laws). Sengketa lingkungan hidup merupakan situasi konflik antara dua pihak atau lebih yang timbul karena adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat berakibat timbulnya kerugian bagi manusia. Sedangkan lingkungan hidup merupakan pihak yang selalu mengalami dampak negatif dari setiap pencemaran clanktau perusakan. Dalam hal ini setidak-tidaknya terdapat dua hal penting yang perlu dipahami oleh para pihak yaitu pola penyelesaian sengketa dan prinsip tanggunggugat. Pola penyelesaian sengketa lingkungan hidup berkaitan dengan media atau cara yang dapat ditempuh para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka. Sedangkan prinsip tanggunggugat berkaitan dengan proses dan bentuk tanggunggugat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pengaturan kedua hal tersebut dalam UUPLH serta bagaimana penerapan prinsip tanggunggugat dalam penyelesaian sengketa yang diajukan oleh organisasi lingkungan hidup. Pendekatan yang digunakan penelitian ini yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk memahami asas-asas hukum yang berkaitan dengan sengketa lingkungan hidup dan tanggunggugat. Sedangkan pendekatan yuridis empiris ditujukan untuk memahami bagaimana penerapan prinsip tanggunggugat dalarn praktek penyelesaian kasus. Spesifikasi kasus yang dipilih adalah kasus sengketa yang diajukan oleh organisasi lingkungan hidup Hasil penelitian menunjuldcan bahwa berdasarkan UUPLH terdapat dua pola penyelesaian sengketa yaitu penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan melalui pengadilan. Hal esensial dari pengaturan ini ialah adanya kebebasan yang diberikan kepada para pihak untuk memilih sendiri pola yang dinginkan UUPLH juga mengatur tentang prinsip tanggunggugat berdasarkan kesalahan sebagai prinsip yang bersifat umum disamping prinsip tanggunggugat secara mutlak yang bersifat khusus karena diperlukan syarat-syarat khusus agar dapat diterapkan. Pada penyelesaian sengketa di luar pengadilan prinsip tanggunggugat juga diberlakukan tetapi tidak secara utuh. Sebab pada pola ini tidak diperlukan proses pembuktian, yang dipersoalkan disini adalah bagaimana bentuk tanggunggugat pelaku. Kaitan antara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan prinsip tanggunggugat terletak pada bentuk tanggunggugat. Bentuk tanggunggugat yang nantinya disepalcati oleh para pihak yang bersengketa adalah sama dengan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35 UIJPLH, yaitu ganti kerugian atau tindakan hukum tertentu. Kasus sengketa WALHI melawan PT. Freeport Indonesia Company menunjukkan bahwa kedua prinsip tanggunggugat dapat diterapkan dalam kasus tersebut namun temyata bahwa keduanya tidak membawa hasil yang maksimal karena tidak semua bentuk tanggunggugat dapat diterapkan terhadap gugatan ius standi. Gugatan ganti kerugian tidak dapat dilakukan oleh organisasi lingkungan hidup kecuali biaya atau pengeluaran riil. Karena itu disarankan agar beberapa ketentuan dalam UUPLH perlu ditinjau dan dirumuskan kembali.