Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kabupaten Kudus (Protection of Law To Woman Labour in Safety and Health of Work ini Sub-Province of Kudus)

Abstract

This thesis basically study about law and regulation of labour made by government, especially in protection of safety and health of work to woman labour. In law enforcement and regulation in the companies, which have effectively to give enough protection of law to labour, especially woman labour in Sub-Province of Kudus. Observation of implementation the regulation and existing constraints also as one aspect of study in this thesis. Purpose of this research are : (a) to know and obstain clarity about implementation of law which is made by government to protection of woman labour, especially in about safety and health of work; (b) to know and obstain clarity about implementation of regulation related to public activity by worker and entrepreneur in order to safety and health of work also the observation by government; (c) to know and obstain clarity about constraints in law enforcement or regulation. To facilitate the research, told path of think as follows : started from function, good governance form and role will yield regulation of invitation labour of which can protect woman labour in protection of technical and social protection, covering safety and health of work, its implementation in companies done with observation by government, of submitted by existing constraints of input to repair in arrangement of labour law. This research use double approach, that is method approach of normatiive juridical and empirical juridical approach. Specification of this research is discriptive qualitative research, with research object is woman labour in Sub-Province of Kudus, with focus research of law protection in safety and health of work. Sample pulled by multistage sampling and purposive sampling, every unit pulled and take subject relied on specific purpose, at each determined by smallest location of responder, that is from job centre, union worker, entrepreneur/company and worker. Data consist of primary and secundary data, obtained by using method : bibliography study, interview and observation. 1. Implementation of regulation of invitation about labour, specially in protection to woman labour executed by government, worker and entrepreneur in Sub-Province of Kudus, orienting ot three domain, that is labour domain, government and entrepreneur (environmental of work). 2. Government and excecutor of regulation of the invitation have done observation in excecution of regulation of invitation, by paying attention social aspect, economics, political, culture and expanding culture in Sub-Province of Kudus society. 3. Regulation which is made by government about protection of safety and health of work have last for arranging and giving protection to labour, especially woman labour, that is giving united protection and democratises at work, protection of woman labour from discrimination, protection to accomplishment of elementary rights of worker, protection to safety and health of work. 4. Constraint which is found in implementation of regulation is constraint having the character of internal and external constraint. But that way regulation can be implemented effectiively to give protectionto labour, especially woman labour. Tesis ini pada dasarnya membahas tentang hukum dan peraturan perundangan mengenai ketenagakerjaan yang dibuat oleh pemerintah, khususnya di bidang perlindungan teknis dalam keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja perempuan. Dalam pelaksanaan hukum dan peraturan perundangan tersebut di perusahaan-perusahaan, apakah telah cukup efektif memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja, khususnya tenaga kerja perempuan di Kabupaten Kudus. Pengawasan pelaksanaan peraturan tersebut serta kendala-kendala yang ada juga merupakah salah satu aspek dad pembahasan dalam tesis ini. Tujuan penelitian ini adalah : (a) untuk mengetahui dan memperoleh kejelasan mengenai pelaksanaan hukum yang dibuat pemerintah terhadap perlindungan tenaga kerja perempuan, khususnya di bidang keselamatan dan kesehatan kerja; (b) untuk mengetahui dan memperoleh kejelasan tentang pelaksanaan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan syarat-syarat kerja umum oleh pengusaha dan pekerja dalam rangka keselamatan dan kesehatan kerja serta pengawasannya oleh pemerintah; (c) untuk mengetahui dan memperoleh kejelasan tentang kendala-kendala dalam pelaksanaan hukum atau peraturan perundangan tersebut. Untuk memudahkan penelitian, dikemukakan alur pikir sebagai berikut : dimulai dad fungsi, peran dan wujud pemerintahan yang baik akan menelorkan peraturan perundangan ketenagakerjaan yang dapat melindungi tenaga kerja perempuan dalam perlindungan sosial maupun perlindungan teknis, meliputi keselamatan dan kesehatan kerja, pelaksanaannya di perusahaan-perusahaan dilakukan pengawasan oleh pemerintah, dad kendala-kendala yang ada disampaikan masukan untuk melakukan perbaikan dalam pengaturan hukum mengenai ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan ganda, yaitu metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian diskriptif kualitatif, dengan obyek penelitian adalah tenaga kerja perempuan di Kabupaten Kudus dengan fokus penelitian perlindungan hukum dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Sampel ditarik secara multistage sampling dan purposive sampling , setiap unit ditarik sampelnya dan mengambil subyek dengan didasarkan pada tujuan tertentu, masing-masing pada lokasi terkecil ditentukan responden, yaitu dari Kantor Tenaga Kerja, Serikat Pekerja, Pengusaha/Perusahaan, dan pekerja. Data terdiri dad data primer dan data sekunder, yang diperoleh dengan menggunakan metode : studi kepustakaan, pengamatan dan wawancara. Hasil penelitian adalah sebagai berikut : 1. Pelaksanaan peraturan perundangan tentang ketenagakerjaan tersebut, khususnya dalam pedindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan dilaksanakan oleh pemerintah, pengusaha dan pekerja di Kabupaten Kudus, berorientasi pada tiga domein, yaitu domein tenaga kerja, pengusaha dan pemerintah (lingkungan kerja). 2. Pemerintah dan pelaksana peraturan perundangan tersebut telah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan peraturan perundangan tersebut, dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, politik, budaya dan kultur yang berkembang dalam masyarakat Kabupaten Kudus. 3. Peraturan perundangan yang dibuat pemerintah tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sudah cukup untuk mengatur dan memberikan perHndungan terhadap tenaga kerja, khususnya tenaga kerja perempuan, yaitu memberikan perlindungan berserikat dan berdemokrasi di tempat kerja, perindungan tenaga kerja perempuan terhadap diskriminasi, perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak dasar pekerja, perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. 4. Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan peraturan perundangan tersebut, adalah kendala yang bersifat eksternal dan kendala internal. Namun demikian peraturan perundangan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja, khususnya tenaga kerja perempuan.