IDE PIDANA KERJA SOSIAL DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA UNTUK DI INDONESIA

Abstract

Anak sebagai bagian dan generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sunber daya manusia bagi pembangunan nasional. Akan tetapi realitas keadaan anak di dunia ini masib belum menggernbirakan. Hak-hak anak sebagaimana dimaksukkan dalam dokurnen hukurn perlindungan hak-hak anak masih belum cukup ainpuh bisa menyingkirkan keadaan buruk bagi anak. Setiap negara pada umumnya selalu berupaya untuk menjainin ketertiban dalam masyarakat. Pembaharuan hukum khususnya hukum pidana nasional merupakan salah satu masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Khusus mengenai pidana, berkembang suatu pemikiran untuk mencari altematif terhadap pidana penjara dengan di•ekomendasikannya sanksi dalam instumen-instrumen internamonal diataranya dalam beberapa Konggres Internasional mengenai The Prevention on Crime and the T•eatment of Offender• serta dalain Standar Minimum rules for Non-custodial Measures (Tokyo Rule.V. Salah satu sanksi (tindakan ) Non-custodial yang direkomendasikan oleh Tokyo Rules adalah Pidana Kerja Sosial atau Community Servise Order. Dalam kenyataannya Pidana Kerja Sosial ini belum diadopsi dalam sistem hukum pidana di Indonesia pada masa kini. Dengan belum diadopsinya sanksi Pidana Kerja Sosial, maka dalam tesis Mi diuraikan mengenai Ide dasar perlunya merekornendasikan Pidana Kerja Sosial sebagai sanksi Non-custodial dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana untuk Anak di Indonesia serta Perwujudan Pidana Kerja Sosial dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana untuk Anak. Ide dasar untuk merekomendasikan Pidana Kerja Sosial iM di telaah/ditinjau berdasarkan kritik terhadap pidana penjara, tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan dan penerapan Pidana kerja Sosial di beberapa negara. Berdasarkan perbandingan yang dilakukan terhadap beberapa KOPP asing dan beberapa Konsep KUBP, perwujudan Pidana Kerja Sosial sebagai sanksi pidana Non-custodial dalam Kebijakan Fonnulasi Hukum Pidana untuk Anak di Indonesia hams dilakukan, dimana Pidana kerja Sosial diterapkan sebagai salah satu jenis sanksi/pidana pokok bukan sebagai pidana tambahan clan juga sebagai salah satu jenis tindakan. Selanjutnya sebagai sanksi /pidana pokok, maka ditentukan pula tujuan pengenaan/penjatuhan, pedoman serta syarat-syarat untuk mengenakanlmenjatuhkan serta aturan pelaksanaan Pidana Kerja Sosial ini untuk memudahkan dalam penerapannya dikemudian hari. Untuk itulah perlu dipertimbangkan kembali jenis-jenis pidana yang terdapat dalam Konsep KUHP dengan memasukkan Pidana Kerja Sosial sebagai salah satu jenis/pidana pokok, dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang dilengkapi dengan tujuan, pedoman dan syarat-syarat untuk pengenaannya serta aturan pelaksanaannya.