KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA YANG BERHUBUNGAN DENGAN PORNOGRAFI

Abstract

Salah satu implikasi negatif dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta kebebasan pers di Indonesia adalah maralcnya penyebaran pornografi melalui media massa, baik media cetak (print media), media televisi/film (broadcast media) maupun media komputer/internet (cyher media). Dalam konteks negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan Sila Pertama sebagai causa primanya, maka pornografi jelas merupakan perbuatan yang terlarang, sebab bertentangan dengan nilai-nilai sosial kemasyarakatan bangsa Indonesia, baik yang bersumber pada nilai-nilai agama maupun nilai-nilai budaya clan nilai-nilai moral Pancasila dengan kelima silanya yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Oleh karenanya, bagi bangsa Indonesia, usaha penanggulangan pornografi memiliki urgensi yang sangat strategis, khususnya dalam rangka menegakkan nilai-nilai moral, nilai-nilai agama dan kesusilaan yang menjadi rob bagi pelaksanaan pembangunan nasional untuk menciptakan masyarakat adil makmur, secara lahiriah maupun secara rokhaniah. Usaha untuk menanggulangi pornografi di dalam masyarakat, hams didekati dengan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan penal (dengan menggunakan hukum pidana) dan pendekatan non-penal. Dalam konteks akademik usaha tersebut harus dirumuskan dalarn sebuah kebijakan kriminal yang terintegrasi dengan kebijakan sosial yang lebih luas ruang lingkupnya. Kebijakan penal yang telah dilakukan oleh bangsa Tndonesia terlihat dengan adanya kriminalisasi perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan pornografi sebagaimana terlihat di dalam KUHP dan Perundang-undangan di luar KUHP, baik dalam bentuk penal law maupun administrative penal law. Dalam hubungan ini kiranya perlu dilaktikan langkah-langkah refonnulasi dan formulasi. Reformulasi dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian pada kebijakan penal yang sekarang ini sudah ada, sedangkan formulasi dimaksudkan untuk melakukan kriminalisasi terhadap penyebaran pornografi melalui media internet yang selama ini belum ditemukan pengaturannya. Hal terakhir sangat penting mengingat cakupan media internet yang tidak terbatas dan bahaya-bahaya yang dapat dititnbulkannya kepada masyarakat. Pada sisi lain, kebijakan non-penal harus juga diefektifkan dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masyarakat, baik yang bersifat formal maupun informal. Hal tersebut perlu dilakukan karena penggunaan sarana penal dalam penanggulangan kejahatan memiliki keterbatasan-keterbatasan, sebab sarana tersebut hanya merupakan pengobatan symptomatic saja, sedangkan melalui pendekatan non-penal diharapkan dapat berjalan sebagai pengobatan causatif