BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN HUKUM DALAM KONTEKS PERLINDUNGAN TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN (KAJIAN SOCIO-LEGAL DAN EKONOMI MASYARAKAT INDUSTRI PEMBAKARAN KAPUR TRADISIONAL, PALIMANAN KABUPATEN CIREBON)

Abstract

Legal culture as central theme for possibility in examining law more realistically, law as it is in social life so it can be known whether the law is enforced, whether there is a mistake in law enforcement or law breaking. The study is implemented in Kabupaten Cirebon, using qualitative research method• with interactive analyses model. The result of the study indicates that: First, society resistance is fragile social-economically, and gloom of education capability, people knowledge that cause surrender to their fate, yielding apathies and non conducive law culture upon degradation of air environment quality, even though they have to face threats of health. The empowerment is key word to solve the problem, through empowerment connected with giving an access to information, justice, genuine participation not only symbolical. Eventually can realize . independence society, who has existence social-economically and this social empowerment has to be followed by legal empowerment simultaneously. Second, it is understood that every industrial activity gives influence to surrounding environment, social life, and social economy therefore through policy of Pemerintah Daerah try to pay attention in making positive influence as basic step to solve pollution environment, but the policy has to involve realistic steps for social empowerment including possibility in empowerment of small industrial economy maker, represented by mine industry and traditional limekiln that need support in partnership pattern, to render assistance in solving limited financial, marketing, technology breakthrough and human resources. Third, law enforcement agency involved in managing environment do not give many advantages in preventing and controlling formed pollution environment, because supervision, executive action and firm control from environment institution is still needed to minimize influences that jeopardize public health such as ISPA. Budaya hukum sebagai tema sentral bagi kemungkinan untuk mengkaji hukum secara lebih realistis, hukum sebagaimana apa adanya dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat diketahui apakah hukum itu digunakan atau tidak, apakah terdapat kekeliruan dalam penggunaan hukum atau penyalahgunaan hukurn. Studi ini dilakukan di Kabupaten Cirebon, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan alur model analisis interaktif. Temuan studi mengindikasikan bahwa : Pertama, resistensi masyarakat yang rapuh secara sosial-ekonomi, dan buramnya kemampuan pendidikan, pengetahuan masyarakat mengakibatkan bersikap relatif pasrah, lahir bentuk budaya hukum apatis dan tidak kondusif terhadap degradasi mutu kualitas lingkungan udara, sekalipun harus . berhadapan dengan ancaman membahayakan kesehatan. Pemberdayaan sebagai kata kunci untuk mengatasi persoalan, melalui pemberdayaan masyarakat terkait dengan pemberian akses sehingga masyarakat memiliki akses terhadap informasi, keadilan secara hukum, ada partisipasi genuine tidak hanya simbolik, formalitas belaka. Pada akhirnya mampu mewujudkan masyarakat mandiri, masyarakat yang memiliki eksistensi secara sosial-ekonomi dan pemberdayaan masyarakat ini harus pula diikuti dengan pemberdayaan hukum secara simultan. Kedua, disadari bahwa setiap kegiatan industri pasti memberikan dampak bagi lingkungan hidup sekitar, maupun terhadap kehidupan sosial, ekonomi masyarakat maka melalui kebijaksanaan (policy) Pemerintah Daerah berupaya untuk memberikan perhatian bagi terciptanya pengaruh yang positif sebagai langkah awal dalam mengatasi pencemaran lingkungan, namun kebijaksanaan tersebut hams ada langkah-langkah nyata bagi aspek pemberdayaan masyarakat termasuk bagi kemungkinan pemberdayaan pelaku ekonomi industri kecil, diwakili oleh pihak penambangan dan pembakaran kapur rakyat tradisional yang membutuhkan dukungan dalam pola-pola kemitraan, pendampingan untuk mengatasi keterbatasan akan modal, pemasaran, alih teknologi, dan sumber daya manusia. Ketiga, serangkaian perangkat hukum yang ada dalam pengelolaan lingkungan hidup tidak banyak memberi manfaat bagi upaya dini pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan yang telah terjadi sebab masih dibutuhkan pengawasan, tindakan tegas dan kontrol ketat dad keterlibatan institusi lingkungan hidup untuk meminimalisir dampak yang membahayakan kesehatan masyarakat yaitu ISPA.