PARTISIPASI MASYARAKAT DI KAWASAN KOTA LAMA SEMARANG DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN

Abstract

In Semarang, flood and rob are nothing new. In this city, rain is almost identical to flood. This na tural phenomena has became a "verdict" to Semarang. Kawasan Kota Lama (The Old City area) as the conservation region and protected by government, is not free of this problem. Yet this region is the home of industry activities, transportation, warehousing, dense residentials, and the center of business, as the Tanjung Mas Seaport and Tawang Railway Station located there. If not addressed in time, this condition will obstruct the development of the Old City area, which contradicts the government's and people's desire to reestablish the area's a ctivity. Until now, technical problems are not the main issue in flood and rob treatment. It is a non-technical problem that frequently gets in the way. Flood and rob in Semarang are difficult to overcome because the government have insufficient fund to revive the city canals and its drainage syStem. Polder system development in the Old City is the best alternative, which expect to absorb the sea water that constantly penetrate the city region. Principally, it is the city government's responsibility to provide the public utility services, which are effective and efficient for the citizen's well-being. Therefore funding of the polder system investment is included. It is reasonable to get public involvement in financing this project, beside the goverment's budget which comes from the Regional Real Income, in the near future. People's participation in preparing the fund needed for operating and maintenance of the polder systemis one of the many society's role in managing flood and rob in Semarang. Fully supported by the public, Semarang's flood and rob problem could be minimized. The ultimate goal is to build a well-balanced environment, which is needed for the implementation of sustainable development with environmental consideration. Di Semarang, banjir dan rob bukanlah sesuatu hal yang baru. Di kota ini hujan hampir identik dengan banjir. Fenomena alam ini menjadi semacam 'vonis' bagi Kota Semarang. Kawasan Kota Lama sebagai kawasan konservasi yang dilindtmgi tidak input dari masalah banjir dan rob. Padahal kawasan ird merupakan kawasan kegiatan industri, transportasi, pergudangan, permulciman pada t, serta pusa t kegiatan ekonomi, yang juga merupakan lokasi di mana Pelabuhan Tanjung Mas dan Stasitm Kereta Api Tawang berada, Apabila kondisi seperti ini tidak ditangani dengan segera, maka akan menghambat pengembangan kawasan Kota Lama yang tidak sejalan dengan keinginan Pemerintah Kota dan masyarakat untuk menuaihkan kehidupan Kota Lama. Saat ini masalah teknis bukanlah merupakan suatu kendala dalam upaya penanganan banjir dan rob, tapi justru faktor nonteknislah yang sering menjadi kendala. Masthah banjir dan rob di Kota Semarang beluni dapat diatasi secara tuntas karena adany a keterbatasan dana dari Pemerintah Kota untuk perbaikan alur sungai maupun sistem drainase kota yang ada. Pembangunan sistem polder Kota Lama merupakan pilihan ter baik yang diharapkan mampu menyerap air laut yang kini semakin jauh masuk ke kawasan kota. Pada dasarnya merupakan kewajiban Pemerintah Kota tuttuk menyediakanjasa utilitas umum yang efektif dan efisien bagi kesejahteraan warganya, dernikian juga dalam hal pendanaan investasi sistem polder. Oleh karena itu, di samping kekuatan keuangan Pemerintah Kota sendiri yang bersumber dari peningka tan Pendapa tan Asli Daerah (PAD) di masa yang akan datang, masyarakat dapat dilibatkan. Par tisipasi masyarakat dalam membiayai kegiatan operasi clan pemeliharaan sistem polder merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pengenclalian banjir dan rob di Kota Semarang. Apabila masyarakat dapat dengan sepenuhnya berpartisipasi dalam kegia tan tersebut, maka lambat laun dapat mengurangi masalah banjir dan rob yang ada di Kota Semarang, sehingga dapat tercipta Iingkungan hiclup yang serasi guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.