TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI DAERAH (Suatu Kajian Mengenai Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Pembangunan Ekonomi di Sumatera Barat Pada Era Otonomi Daerah)

Abstract

Recently, the regional autonomy has caused the paradigm change in the concept of environmental management. The change can be seen from the concept of environmental management, which previously tent to be centralized; now the tendency has shifted to be decentralized. These appeared from the existing rules of regional autonomy that have given an extensive authority toward regions to take care and to manage their own area, and have opened the opportunity toward regions to exercise exploitation over the available resources in their area. Besides, the regions also are charged with their responsibility to conserve the environmental functions. This means that regions must also be responsible for the environmental law enforcement in their area. The essence reported above has shown that the regions' right in managing the environment in their area must be followed with the obligation to perform the law enforcement based on the existing arrangement in the environmental rules. This obligation requires regions to form individually work pattern in the environmental law enforcement in their area, so that the existing environmental law arrangement can be performed in a solid and comparable manner in regional level, from the regional level of Province until the regional level of Municipality and Regency. The integrated and compatible work pattern in performing the environmental law enforcement in these regions is aimed at harmonizing the environmental law enforcement with the pattern of economic development in the regions, so that conflicting interest will not happened between the interest of development with the interest to conserve the environmental functions. Thus, with the consideration mentioned above, in the pattern making of economic development in West Sumatra the concepts of development and environment such as the concept of environment-oriented-development, the concept of sustainable development, the concept of ecological modernization, and the concept of environmental ethic are used as reference in the pattern making of economic development of West Sumatra. Besides, the provisions in the environmental legislation are used as reference for the legal foundations of the pattern of economic development of West Sumatra. The concept formation is aimed at the harmonic condition between the execution of economic development and the efforts to conserve the environmental function in West Sumatra. Therefore, with that foundation of development pattern, the execution of economic development in West Sumatra is conceptually not only oriented at increasing the Regions' Original Income, but also aimed at conserving the environmental function so that the environment can be used continuously in the implementation of development Kondisi otonomi daerah sekarang ini telah mengakibatkan terjadinya perubahan paradigma dalam konsep pengelolaan lingkungan hidup. Perubahan itu terlihat dari konsep pengelolaan lingkungan hidup yang dulunya cendrung sentralistik, beralih pada konsep pengelolaan lingkungan hidup yang mengarah desentralistik. Hal tersebut terungkap dari aturan-aturan otonomi daerah yang ada telah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengurus dan mengelola daerahnya sendiri, dan hal itu membuka peluang kepada daerah untuk melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang ada di daerahnya Namun di sisi lain daerah juga diberikan tanggung jawab untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidupnya. Artinya, daerah juga hams ikut bertanggung jawab dalam hal penegakan hukum lingkungan di daeralmya Makna yang terungkap di atas itu menunjukkan bahwa hak daerah dalam mengelola lingkungan hidup di wilayahnya hams diikuti dengan kewajiban untuk melakukan penegakan hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam aturan lingkungan hidup. Kewajiban yang demikian itu menghendaki agar daerah mampu membentuk pola kerja tersendiri dalarn pelaksanaan penegakan hukum lingkungan di daerahnya, agar ketentuan hukum lingkungan yang ada bisa dilaksanakan secara terpadu dan serasi di tingkat daerah, mulai dari tingkat daerah Propinsi sampai pada tingkat daerah Kota dan Kabupaten. Perlunya pola kerja terpadu dan serasi dalam pelaksanan penegakan hukum lingkungan di daerah ini ditujukan untuk menselaraskan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan tersebut dengan pola pembangunan ekonomi yang dijalankan di daerah supaya tidak terjadi pertentangan kepentingan antara kepentingan pembangunan dengan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan. Dengan dasar pemikiran yang demikian itu maka dalam pembentukan pola pembangunan ekonomi di Sumatera Barat konsep-konsep pembangunan dan lingkungan hidup seperti konsep pembangunan berwawasan lingkungan, konsep pembangunan berkelanjutan, konsep modernisasi ekologi dan konsep etika lingkungan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan pola pembangunan ekonomi Sumatera Barat. Selain itu ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam aturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dijadikan sebagai salah satu landasan hukum bagi pola pembangunan ekonomi Sumatera Barat. Pembentukan konsep yang demikian itu bertujuan agar pelaksanaan pembangunan ekonomi di Sumatera Barat bisa selaras dengan upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup. Dengan landasan pola pembangunan yang demikian itu maka pelaksanaan pembangunan ekonomi di Sumatera Barat secara konseptual tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan Pendapatan Ash Daerah (PAD) melainkan juga bertujuan untuk melestarikan fungsi lingkungan supaya bisa dimanfaatkan secara berkesinambungan dalam pelaksanaan pembangunan.