IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UPAH MINIMUM PROPINSI (UMP) DI KOTA SEMARANG

Abstract

ABSTRAK Kesejahteraan manusia erat kaitannya dengan pembangunan ketenagakerjaan. Tenaga kerja berperan penting pada pembangunan baik sebagai pelaku pembangunan maupun sebagai tujuan pembangunan. Sebagai pelaku pembangunan Tenaga kerja memerlukan perlindungan dalam berbagai aspek antara lain memperoleh pekerjaan, keselamatan, kesehatan kerja, jaminan rasa aman, tenteram, terpenuhinya keadilan, jaminan sosial dan perlindungan upah. Dalam penelitian ini berusaha untuk mengetahui hubungan Variabel Independen (Komunikasi , Resources, Disposisi dan Stuktur Birokrasi) dengan Variabel Dependen (Implementasi Kebijakan UMP) di lokasi penelitian, yaitu PT Sandratex , PT Bitratex dan PT Texmaco Kota Semarang. Sedangkan tehnik pengambilan sampel yang digunakan secara Stratifikasi Random Sampling dan tehnik pengumpulan data dilakukan melalui interview, observasi, questionare dan dokumentasi serta menggunakan tehnik analisa data kualitatif dan data kuantitatif. Pengujian hipotesa yang dilakukan dengan menggunakan korelasi Rank Kendall, Konkordansi Kendall dan Koefisien Determinasi. Hasil penelitian ini menunjukan hubungan yang positif antara Variabel Komunikasi dengan Variabel Implementasi Kebijakan UMP (Z hitung = 2,6156 Z tabel = 1,96: Ha di terima ). Hubungan yang positif antara variabel Resources dengan Variabel Implementasi Kebijakan UMP ( Z hitung = 2,2492 Z tabel : 1,96 Ha diterima ), hubungan yang positif antara Variabel Disposisi dengan Variabel Implementasi Kebijakan UMP ( Z hitung : 2,4394 Z tabel = 1,96 Ha diterima ), hubungan yang positif antara Variabel Struktur Birokrasi dengan Variabel Implementasi Kebijakan UMP ( Z hitung = 2,3020 Z tabel 1,96 Ha diterima ) sedangkan besamya sumbangan prosentase secara bersama-sama antara Variabel Komunikasi, Resources, Disposisi dan Struktur Birokrasi dengan Variabel Implementasi kebijakan UMP adalah sebesar 58,99 . Variabel bebas lainnya dianggap mempunyai sumbangan dalam mempengaruhi keberhasilan Implementasi Kebijakan UMP sebesar 41,01 %. Selanjutnya agar Implikasi Kebijakan UMP dapat meningkat perlu adanya kesesuaian antara Sistem pengupahan dengan arah kebijakan dan juga diperlukan Komunikasi antara Pengurus Perusahaan dan Pekerja (Buruh) secara intensif agar diperoleh sikap (Disposisi) saling terbuka dan menerima sehingga kemampuan Sumber Daya (Resources) pekerja dapat memanfaatkan peluang dalam memenuhi kebutuhan baik Perusahaan maupun din sendiri pekerja. ABS 1 RACT Human welfare has a strict relation with the labors development. Labors play a great role in the development either as the subject or as the object of development. As the subject of the development, the labor need protection in many aspects, such as job opportunity, safety, job health, security guarantee, safe, justice, social guarantee and wages protection. This research is trying to discover the relationship between Independent Variables (Communication, resources, disposition and birocration structure) and Dependent Variable (UMP policy implementation). In research location, that is PT Sandratex, PT Bitratex and PT Texmaco in Semarang city. Besides, the technique which use to take simples is by random stratification sampling and the technique in collecting data is used through interview, observation, questionnaires„ and documentation also using qualitative and quantitative analysis data technique. Hypothesis test which done by using the Kendall rank correlation, the Kendall concordance and the determinate coefficient. The research results shoes the positive relation between communication variable and UMP policy implementation variable (Z count = 2,6156 > Z table = 1,96 Ha : approved). The positive relation between resources variable and UMP policy implementation variable (Z count = 2,2492 > Z table = 1,96 Ha : approved). The positive relation between birocration structure variable and UMP policy implementation (Z count = 2,3020 > Z table = 1,96 Ha : approved). Whereas the contribution of communication, resources, disposition, and birocration structure variable together with UIvIP policy implementation is 58,99 %. The other free variable contribute 41,01 % to the success of UMP policy implementation. In order to improve the Province Minimum Payment (UMP), it needs suitability between payment system and policy direction and it also needs communication between management of the company and employees intensively to get open-and-accept disposition each other and then the ability of human resources (employees) can use opportunity in complying both his/her own needs and company's needs.