ALTERNATIF PENGELOLAAN PERIKANAN LEMURU DI SELAT BALI

Abstract

Lemuru fishery resources are the most dominant and have high economically valuable in Bali Strait, so the community is the most be exploited. The very fast worried increasing of lemuru fishery can threaten conservation of them. The previous observations show that lemuru fishery resources in Bali Strait had over fishing, in biologyc or economyc. The identification of society and government perceptions be done for knowing the opinion of lemuru fishery condition, the opinion about management that wish alternative, and also the participation of lemuru fishery management. The t test was used to compare respondent opinion of lemuru fishery condition (before 1997) include in this moment (1997 — 2004). SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) analyze have include Internal Factors Analyzing Summary (EFAS) matrix and Internal External (IE) matrix be used to analyze the alternative position of lemuru management. The participation level of lemuru management is analyzed by X and Y theory. Society and government perception of lemuru fishery condition had decreased (in this moment is less than in the past : -3.53). Respondents' participation level is in the consultative form. The management process of lemul u fishery at "sel V" (IE matrix), that implication of holding out and maintaining strategy shown by government perspective as alternative defensive, while kuadran II (SWOT analysis as alternative of product diversification which maintained fishery product. Policy establishment of management alternative is performed by Analytical Hierarchy Proce•• (AHP). Product analysis show that priorities in sequence is the determined factors of lemuru fishery management that lemuru fishery resources stock at the rate of 0.2744, Supervisors and law enforcement authorities at the rate of 0.2679, Legislation and Regulations at the rate of 0.2555, accommodation, infrastructure, and human resources at the rate of 0.2022. The importance number of priorities factor in sequence of lemuru fishery prudence management is government at the rate of 0.499, fisherman at the rate of 0.2275, Fickle businessman at the rate of 0.1305, traders at the rate of 0.1421. According to AHP level, the alternative priorities policy of fishery management which must be taken by the government that regulation completing at the rate of 0.3708, MCS (Monitoring, Control, Surveillance) application at the rate of 0.2488, co-management rising at the rate of 0.2002, catch pattern transfer at the rate of 0,1802. The alternative of lemuru fishery management depend on respondent choices are: 1. enforce of the law and increase of the marine control (86.67%) 2. catching regulation prohibitation in the conservation area (46.67%) 3. prohibitatuion for "Andon" fisherman (40%) 4. increase of coordination inter authority institute and inter society institution (40%) 5. move the catching area to offshore (25%) Sumberdaya perikanan lemutu merupakan sumberdaya perikanan yang paling dominan dan bernilai ekonomis di Selat Bali sehingga komoditi tersebut paling banyak diekploitasi. Perkembangan yang cepat pada perikanan lemuru sangat dikhawatirkan mengancam kelestarian sumberdaya perikanan lemuru. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sumber daya perikanan lemuru di Selat Bali telah mengalami lebih tangkap (over fishing) baik secara biologi maupun ekonomi. Identifikasi persepsi masyarakat dan pemerintah (responden) dilakukan untuk mengetahui pendapat terhadap kondisi perikanan lemuru, pendapat tentang altematif pengelolaan yang mereka inginkan, serta tingkat peran dalam pengelolaan periknnan lemuru. Uji-t berpasangan digunakan untuk thembandingkan pendapat responden terhadap kondisi perikanan lemuru masa lalu (sebelum tahun 1997) dengan inasa sekarang (1997 — 2004). Analisis SWOT (Strength, Weakne•s, Opportunity, Threat) yang mencakup matrik Internal Factor• Analysis Summary (IFAS), matrik Etsternal Factors Analysis Summary (EFAS) dan matrik Internal Ekstemal (1E) digunakan untuk menganalisis posisi alternatif pengelolaan letnum. Tingkat peran dalam pengelolaan lemuru dianalisis dengan menggunakan teori X dan Y. Persepsi masyarakat dan pemerintah terhadap kondisi perikanan lemuru mengalami penurunan (rata-rata masa kini lebih rendah daripada masa Jahr : -3,53). Tingkat peran responden dalam bentuk konsultatif. Proses pengelolaan perikanan lemuru pada sel V (Matrik IE) yang berimplikasi kepada strategi bertahan dan terpelihara (hold and maintain) yang dilihat dari perspektif pemerintah sebagai alternatif defensif, sedang kuadran (Analisis SWOT) yang rnenernpatkan pada alternatif diversifikasi produk yang berarti alternatif yang mempertahankan produksi perikanan. Perumusan kebijakan terhadap alternatif pengelolaan dilaksanakan dengan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil analisis menunjukkan bahwa urutan prioritas pada faktor penentu dalarn pengelolaan perikanan lemuru adalah Stok sumberdaya ikan lemuru dengan angka 0,2744, faktor pengawasan dan penegakan hukum dengan angka 0,2679, perundangan dan regulasi dengan angka 0,2555, samna-prasamna dan surnberdaya manusia dengan angka 0,2022. Urutan prioritas aktor yang berperan penting dalam kebijakan pengelolaan perikanan temum adalah pemerintah dengan angka 0,4999, nelayan dengan angka 0,2275, pengusaha olahan dengan angka 0,1305, pedagang dengan angka 0,1421. Berdasarkan perhitungan AHP urutan prioritas kebijakan alternatif pengelolaan perikanan yang harus diambil pemerintah adalah penyernpurnaan regulasi dengan angka 0,3708, penerapan MCS (Monitoring Control, Surveillance) dengan angka 0,2488, peningkatan ko-manajemen dengan angka 0,2002, pengalihan pola tangkap dengan angka 0,1802. Alternatif pengelolaan perikanan lemuru sesuai dengan pilihan responden adalah: 1. penegakan hukum dan peningkatan pengawasan dt laut (86,67%) 2. pelarangan penangkapan pada daerah yang dilindungi (46,67%) 3. pelarangan nelayan andon (40%) 4. peningkatan koordinasi antar instansi yang berwenang dan antar lembaga-lembaga masyarakat (40%) 5. Pengalihan penangkapan ke lepas pantai (25%)