PEMBERDAYAAN ASPEK HUKUM PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA BEKERJA DI LUAR NEGERI

SUSILOWATI, TRI (2001) PEMBERDAYAAN ASPEK HUKUM PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA BEKERJA DI LUAR NEGERI. Masters thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
6Mb

Abstract

Working plays very important role for all people. Each party expects that working and prosperity serve as good couple. Hence, term of Java people saying "ono dina ono upo" becomes very important for this moment. However, this expression of relying on the fortune is still not enough whenever it is kept in such this real economic pressure. One of the alternatives to make people prosper is that government's effort to cope with the high rate of unemployment and the less chances of working in their own country, namely by providing chance for Indonesian workers to work abroad. Those who needs the job welcomes it well. Besides, the government is providing service for placement of work force abroad. However, the phenomena. available shows that there are still many problems concerning work force taking up a job abroad. For Indonesian, Working abroad requires many supporting factors. Law aspect is one of the supporting factors, which is very important, because, by means of the law, it is aimed at creating protection for those who work in other countries. This research is aimed at knowing the rate of law empowerment of which the government tries to make effort of in abundance with placement of Indonesian work force in other countries. Therefore, method of the research that is applied was research method of normative law which is supported with emphirical research. The Result of the research shows that the rate of law empowerment in abundance with placement of Indonesian work force in other countries was still low. It is because of law substantive aspect controlled by Minister's Decree making case of overseas work force as sectoral job of The Man Power Department. Whereas, Indonesian work force in other countries needs support from many kind of sectors. Meanwhile, law structure aspect has not been coordinated among the institutions supporting the system process of placement of Indonesian work force in other countries. Therefore, the placement mechanism of Indonesian work force in other countries was not yet optimum or in accordance with mission of placement of Indonesian work force in other countries. There are some differences of perception among the interrelated parties concerning law culture aspect in line with the placement mechanism of Indonesian work (bite in other .coun tri es. The law aspect in abundance with the placement mechanism of Indonesian work force in other countries will take its responsibility if it is supported by 1) The law substantive aspect in line with the placement of Indonesian work force revised and promoted from Minister's Decree to The Law so that many sectors may get involved in this matter, 2) The more intensive coordination and diplomacy are required by law structure aspect. In this matter, improvement of professionalism of those who are dealing with the placement is needed, 3) In order to make the same perception on the plaCement of Indonesian work force in othe rcountries in abundance with la• culture aspect, socialization and dissemination of the right information about placement of Indonesian work force in other countries are rquired. Bekerja mempunyai fungsi yang amat penting bagi setnua orang. Hubungan antara bekerja dengan kesejahteraan merupakan pasangan yang diharapkan setnua pihak. Hingga ada istilah orang jawa berkata "ana dina ana upo" untuk saat ini rnenjadi sangat berarti. Namun ekspresi kepasrahan itu tetap saja belum cukup tatkala diperhadapkan dengan tekanan ekonomi yang bersilat dil. Salah satu alternatif untuk mensejahterakan rakyat adalah upaya pemerintah mengatasi tingginya tingkat pengangguran serta sempitnya kesempatan kerja di negaranya sendiri, yaitu dengan memberikan peluang tenaga kerja Indonesia bekerja ke luar negeri. hal tersebut disambut baik oleh orang-orang yang sangat membutuhkan pekerjaan. Dan pemerintah menyiapkan pula pelayanan penempatan tenaga kerja yang bekerja di luar negerL Akan tetapi fenomena yang ada tnenunjukkan masih muncul berbagai permasalahan orang bekerja diluar negert Bekerja diluar negeri bagi rakyat Indonesia memerlukan berbagai faktor pendukung. Aspek hukum merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat penting, karena melalui aspek hukum dimaksudkan untuk menciptakan perlindungan tenaga kerja yang bekerja di luar negerL Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberdayaan hukum pada suatu proses yang dilakukan negara dalam upayanya melakukan penempatan tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri. sehingga metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatlf didukung dengan penelitian empiris. Hasil penelitian tnenunjukkan tnasih rendahnya tingkat keberdayaan hukum untuk kepentingan Tenaga Kerja Indonesia (TICI) yang di luar negerL penyebab yang muncul adalah pada aspek substansi hukum yang diatur melalui Keputusan Menteri menjadikan masalah tenaga kerja bekerja diluar negeri selalu merupakan pekerjaan sektoral Departeman Tenaga Kerja padahal tenaga kerja bekerja diluar negeri memerlukan dukungan dad berbagal sektor, sedangkan pada aspek strukrtur hukum belum adanya koordinasi antar lembaga untuk menunjang pada proses sistem penempatan TKI ke luar negeri sehingga mekanisme penempatan TIC! belum optimal atau sesuai dengan tnisi penempatan TKI ke luar negeri , pada aspek kultur hulcum diternukan perbedaan persepsi yang saling bertentangan pada masing-masing piltak yang terkait pada mekanisme penempatan TKI bekerja diluar negerL Aspek hukum untuk penempatan tenaga kerja yang bekerja diluar negeri akan dapat melakukan tanggung jawabnya .apabila didukung I. Aspek substansi lzukum peneinpatan tenaga kerja yang dibenahi dan ditingkatkan menjadi Undang-Undang agar keterlibatan berbagai sektor dapat masuk didalamnya. 2. Pada aspek struktur diperlukan adnnya koordinasi dan diplomasi yang lebih intensif dan hal ini dipedukan peningkatan profesionalisme pelaku penempatan. 3. Untuk aspek kultur hukum, diperlukan sosialisasi dan perluasan informasi yang benar tentang penempatan tenaga kerja bekerja ke luar negeri, agar menciptakan persamaan persepsi tentang penempatan tenaga kerja yang bekerja diluar negeri

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Law
ID Code:12730
Deposited By:Mr UPT Perpus 5
Deposited On:01 Jun 2010 13:57
Last Modified:01 Jun 2010 13:57

Repository Staff Only: item control page