PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG PERIKANAN

Abstract

Oceanographic sector, especially fisheries sub-sector was a development sector getting less attention during the New Order government. This condition illustrated in a relatively less portion of policy reality and the developed policy method was not directed to the fisheries sub-sector development (construction). The developed policy characteristics, along with its nature to be centralized and overlooking the existing "law" across each region, having placed sea areas as points of livelihood based on "oceanic law" execution. The more heavily ruling the waves using sophisticated device, the more acquiring great living. Thereby it was natural when Indonesia known as an archipelago country and having seamen ancestor, on the contrary the coast community (fishermen), however, just exactly bearing apprehensive conditions. All this time the developed policy phenomenon bringing about bias i.e., by mushrooming fisheries crimes with various kinds of modu• operandi. While the criminal justice mechanism that often colored with conflict, particularly in terms of investigation competency, having put the fisheries criminal in the uncertain solution process. Commencing with the thought above, taking the criminal law object as a criminal policy instrument, and focusing on application phases of criminal law functioning, there put forward through this thesis the criminal law application as well as the applied criminal law policy. Sektor kelautan, khususnya sub sektor perikanan, pada masa pemerintahan Orde Baru merupakan sektor pembangunan yang kurang mendapat perhatian. Kondisi demikian ini tergambar dad realitas kebijakan yang porsinya relatif kurang dan metode kebijakan yang dikembangkan tidak mengarah kepada pengembangan (pembangunan) sub sektor perikanan. Karakteristik kebijakan yang dikembangkan dengan sifatnya yang sentralistik dan kurang memperhatikan keberadaan 'hukum' yang berlaku pada tiap-tiap daerah, telah menempatkan wilayah laut sebagai arena pencarian rejeki dengan mendasarkan pada "hukum samudera", Siapa yang kuat menentang ombak dengan peralatan yang canggih, maka dialah yang akan mendapatkan rejeki yang besar. Dengan demikian wajariah bila Indonesia yang dikenal dengan sebutan negara Kepuluan dan bermoyangkan pelaut. Namun masyarakat yang menyandang kondisi memprihatinkan adalah masyarakat petani (kaum nelayan). Selama Mi fenomena kebijakan yang dikernbangkan juga telah menimbulkan "bias", yaitu dengan menjamumya tindak pidana di bidang perikanan dengan berbagai macam modus operandi. Sementara mekanisme peradilan pidana yang kerap kali diwarnai dengan kontlik, khususnya dalam hal kewenangan penyidkan , telah menempatkan tindak pidana di bidang perikanan pada proses penyelesaian yang tidak menentu. Bertolak dari pemikiran di atas, dengan mengambil objek.hukum pidana (criminal law) sebagai saranan politik kriminal (criminal policy), dan dengan memfokuskan pada tahapan aplikasi dalam fungsionalisasi hukum pidana, melalui tesis ini dikemukakan fenomena penerapan hukum pidana beserta kebijakan hukum pidana (criminal law policy) yang ditetapkan.