PEMBERDAYAAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN HAK EKONOMI DAN SOSIAL KELOMPOK BURUH PADA MASYARAKAT INDUSTRIAL

Abstract

Memahami pola hubungan buruh, pengusaha dan peme-rintah (negara) dalam sistem perekonomian yang kapita-listik dengan strategi pembangunan yang mengejar pertum-buhan ekonomi, menunjukkan kecenderungan keperpihakan pemerintah pada pengusaha (pemilik modal). Upaya pemer-intah untuk menarik investasi asing demi pertimbangan perekonomian, dengan mempertahankan upah rendah sebagai daya tariknya, mengakibatkan keberadaan buruh menjadi terdevaluasi, terpinggirkan dan tidak berdaya. Dalam menunjang strategi pembangunan ekonomi terse-but diperlukan stabilitas politik yang mantap (solid), dengan pendekatan keamanan (security approach), menjadi-kan peran militer menjadi dominan. Hak-hak sipil dan politik buruh dikendalikan dan direpresi, sehingga keberadaan serikat buruh yang indePenden dan bebas sulit terwujud. Pelanggaran hak-hak buruh, tidak bisa hanya dituju-kan pada hubungan buruh dengan pengusaha saja. Persoalan kelompok buruh akibat dari posisi struktural yang tidak menguntungkan antara kelOmpok buruh sebagai suatu bagian dari civil society berhadapan dengan keseluruhan sektor negara, perlu ada upaya pemberdayaan dalam arti memberi-kan power kepada kelompok buruh. Berkaitan dengan hukum maka pemberdayaan hukum berhubungan erat dengan mekanisme bekerjanya hukum dalam masyarakat, dalam hal ini ialah penegakan hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari sub-sub sistem atau komponen substansial, struktural dan cultural. Masyarakat sebagai suatu sistem yang dibentuk dari jalinan hubungan antara anggota-anggota masyarakat, yang pada akhirnya membentuk pola tertentu. Teori yang dapat dipakai dalam memahami untuk memahami dan menjelaskan hubungan yang saling kait mengait ini ialah teori Struk-tural Fungsional dari Talcott Parsons yang memiliki pengaruh besar dalam serangkaian kajian teori yang berkaitan dengan Sociological Functionalism.