PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Pada Masyarakat Tepian Sungai Bengawan Solo di Wilayah Kabupaten Dati II Karanganyar, Jawa Tengah)

SUDARWANTO, AL. SENTOT (1999) PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Pada Masyarakat Tepian Sungai Bengawan Solo di Wilayah Kabupaten Dati II Karanganyar, Jawa Tengah). Masters thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
4Mb

Abstract

The 23rd ordinance of 1997 on the environmental organization is the judicial base for the national environmental law. The article 10 (b) states that to organize the environment the govermnent is to establish, to maintain, to develop and to increase the consciousness of social rights and requirements to organize the environment. The learned issues are : 1. How is the program implemented to cany out the district governmental duties to increase the social law consciousness in organizing the life environment ? 2. How is the social law consciousness of the people along the Bengawan Solo river in organizing the life environment ? This research is carried out in the society along The Bengawan Solo river located near the housing, industrial, cattle breeding, and farming area in the District of Karanganyar. This research applies a survey investigation plan by a socio-judicial approach. It is a descriptive research. The research subject are the officials of the District Government of Karanganyar who undertake the environmental issues and the related departments, the official of Kecamatan and Desa (country), the social leaders, and the surrounding people. The site of the research is in Kecamatan Jaten and Kecamatan Kebakkramat in The District of Karanganyar, The Environmental Study Center of Sebelas Maret University. The population of the research is taken from the people of countries in Kecamatan Jaten and Kecamatan Kebakkramat. The sample is taken by a probability sampling technique in a simple random sampling of the two Kecamatans. The sources of the data are the primary and secondary data The primary data Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan pijakan yuridis bagi pembangunan hukum lingkungan nasional. Pasal 10 huruf b menyebutkan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Masalah yang dikaji adalah : 1. Bagaimana implementasi program dalam upaya melaksanakan kewajiban Pemerintah Daerah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup ? 2. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat tepian sungai Bengawan Solo dalam mengelola lingkungan hidup ? Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat daerah tepian Sungai Bengawan Solo, yang lokasinya berdekatan antara daerah permukiman, industri, peternakan dan pertanian yang masuk wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian survei dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sifat penelitian ini ialah deskriptif. Subyek penelitian ini adalah pejabat Pemda Kabupaten Dati II Karanganyar yang berkaitan dengan bidang lingkungan hidup dan dinas terkait, aparat Kecamatan dan Desa, tokoh masyarakat, anggota masyarakat. Lokasi penelitian adalah Kecamatan Jaten dan Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Dati II Karanganyar, PSL - Universitas Sebelas Maret.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:G Geography. Anthropology. Recreation > GE Environmental Sciences
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Law
ID Code:12713
Deposited By:Mr UPT Perpus 5
Deposited On:01 Jun 2010 12:57
Last Modified:01 Jun 2010 12:57

Repository Staff Only: item control page