DEPENALISASI AKTIVIS GERAKAN MAHASISWA PRO-REFORMASI (Sebuah Kajian Kriminologis Terhadap Gerakan Mahasiswa Pro-Reforrnasi di Kotamadya Bandung)

Abstract

Penelitian ini pada awalnya dilakukan di kotamadya Bandung, namun dalam perkembangannya penelitian ini telah menjangkau beberapa kota lainnya •ang memiliki keterkaitan atau hubungan yang erat dengan gerakan mahasiswa pro-reformasi itu sendiri. Pemilihan kota Bandung sebagai lokasi awal penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Bandung selama ini telah dikenal sebagai baremeter kegiatan kemahasiswaan selain Jakarta, Yogyakarta, Semarang dan Surabaya. Perkembangan lokasi penelitian tidak lain sebagai konsekuensi dari penggunaan metode penelitian kualitatif yang berkehendak untuk menemukan hal-hal yang baru dan terinci, sampai tidak diketemukannya kembangan informasi yang baru. Dari realitas ini ada sebuah fenomena hukum yang berbeda dengan fenomena hukum yang sebelumnya. Diinana dalam fenomena hukum yang sebelumnya setiap kali para aktivis gerakan mahasiswa melakukan tindakan atau perbuatan yang mengkritisi penguasa atau lembaga kekuasaan, maka hukum pidana selalu digunakan untuk menjerat para aktivis gerakan mahasiswa tersebut. Aturan hukum pidana yang sering digunakan urituk menjerat para aktivis gerakan mahasiswa tersebut adalah Pasal 154 KUHP (Haatzaai Artikelen) dan UUPK Subversi No. 11/PnPs/1963. Fenomena yang berbeda muncul manakala maraknya aksi gerakan mahasiswa pro-reformasi yang bergerak melalui aksi unjuk rasa, aksi demontrasi, aksi mimbar bebas, menggelar spanduk dan baliho, bahkan melakukan pendudukan di gedung DPRD/DPR-MPR tidak dikena-kan atau dijerat dengan hukum pidana yang biasa dikenakan kepada para aktivis gerakan mahasiswa sebelumnya. Dalam fenomena tidak dijerat atau tidak dipidananya para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi menunjukkan adanya indik-asi bentuk tindakan depenalisasi secara informal terhadap perbua-tan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi. Tindakan untuk tidak menangkap atau memidanakan. para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi dengan aturan-aturan hukum pidana yang biasa digunakan oleh penguasa urituk menjerat para aktivis gerakan mahasiswa menunjukkan adanya bentuk-bentuk pertimbangan tersendiri yang tidak dapat dilepaskan dari latar belakang, mun-culnya sikap oposan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terhadap. penguasa atau lembaga kekuasaan itu sendiri. Sikap oposan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi sebenarnya merupakan sebuah bentuk reaksi atas sikap dan perila-ku dari,penguasa dan lembaga kekuasaan itu sendiri. Sikap oposan yang ditunjukkan' oleh para aktivis gerakan.mahasiswa pro-reforia-si terbentuk oleh kondisi dan latar belakang pemikiran yang berbeda-beda, dimana kondisi dan latar belakang pemikiran terse-but dapat muncul secara sistematis maupun secara acak. Sikap oposan para aktivis gerakan mahasiswa pro-reformasi terbentuk karena timbulnya pemikiran kritis, merasa miliki moral force dan sebagai social control, mengalami krisis kepercayaan terhadap lembaga formal dan informal, penguasa, wakil rakyat, tokoh agama dan lembaga pendidikan, meyakini adanya kebobrokan dibidang moral, sistem politik pemerintahan dan perekonomian, dan meyakini adanya kebobrokan dibidang hukum dan sistem peradilan.