KESADARAN HUKUM MASYARAKAT INDUSTRI DALAM RANGKA PELESTARIAN LINGKUNGAN DI KOTAMADYA DATI II SEMARANG (LEGAL AWARENESS BY INDUSTRIALIST ON ENVIRONMENTAL CONSERVATIONS IN SEMARANG MUNICIPLE)

Abstract

The goverment has produced a lot of regulation, but the cases of environmental pollution still happened. This situation was caused by the goals of law could not be realized in the society or the law was not implemented effektivity. One of the effektivity of law is legal awareness. The legal awareness will be looked from knowledge and ability of environmental law, attitude and performer from goverment, industrialist and society. The research took water pollution in DAS Kaligarang river, the location Semarang municipility. As one of the main source of tap water, the river Kaligarang plays an important role for the city of Semarang besides its function to control flood. The type of this reseach was de•criptive, therefore the reseach would describe data qualitatively. in order to call out the primery data and secondary data, this reseach take advantages of indepth interview, questionaire and supervision. The location were choose Kelurahan Bongsari, Kelurahan Ngemplak Simongan and Kelurahan Manyaran as reseach area like real estate and industrial. Technical sampling was taken by purporsive and the location near from industrial area and industialist. Based on the result of this reseach out the primary data and secondary data, the legal awareness industrialist in DAS Kaligarang river on environmental conservations by : 1. Lag and weakness of law awareness by beaureaucrat and industrialist with considerans politic and economic. 2. The ability of the industrialist of the goals of environmental law. 3. Implementing of sanction to the industrialist was not conducted to industrialist was very alleviate on the regulation was not binding to them. 4. The function organization not optimal this reason confined ability from goverment, that often to late about problem environment. 5. Complication teamwork beetween instance. 6. The societes to make desparate that water pollution still happened from industrial. Banyaknya produk hukum tentang lingkungan hidup membuktikan bahwa pemerintah mempunyai respon yang besar terhadap kasus pencemaran lingkungan hidup, namun sampai saat ini kasus pencemaran lingkungan hidup belum menunjukkan adanya penurunan bahkan kasus pencemaran semakin meningkat. Keadaan ini menunjukkan bahwa tujuan hukum belum dapat terwujud di dalam masyarakat atau hukum belum dapat berlaku secara efektif. Salah satu faktor peridukung keefektifan hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum dapat dilihat dari aspek penamtahuan tentang hukum, pemahaman tentang isi peraturan hukum, sikap terhadap peraturan hukum dan pola-pola prilaku hukum balk dari pemerintah, masyarakat industri maupun masyarakat umum. Penelitian ini mengambil kasus pencemaran air di DAS Kaligarang, maka lokasi yang dipilh adalah Kotamadia Dati II Semarang. Kaligarang memiliki fungsi yang sangat penting bagi masyarakat Kotamadia Dati II Semarang, selain sebagai pengendali banjir juga merupakan sumber utama air minum. Tipe studi ini adalah deskriptif analisis fenomena dan fakta dari temuan dijelaskan dengan pendekatan kualitatif. Data primer dan data sekunder diperoleh melalui wawancara mendalam, kuisioner dan pengamatan. Lokasi penelitian diambil Kelurahan Bongsari, Kelurahan Ngemplak Simongan dan Kelurahan Manyaran dengan pertimbangan merupakan lokasi yang memiliki jenis interaksi manusia dengan lingkungan seperti adanya pemukiman dan industri. Femilihan sampel responden dilakukan secara proposif dengan mengambil sampel adalah penduduk yang tinggal dekat lokasi industri dan masyarakat industri yang menangani limbah. Berdasarkan hasil penelitian baik itu data primer maupun data sekunder bahwa kesadaran hukum masyarakat industri di sekitar DAS Kaligarang yang mengikuti program kali bersih sejak tahun 1989, menunjukkan : a. Kurangnya kesadaran hukum akibat pertimbangan ekonomi, politik . b. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman akan isi peraturan- peraturan yang ada. c. Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang tidak/kurang patuh. ci. Sulitnya koordinasi antar instansi. e. Belum maksimalnya fungsi kelembagaan yang ada disebabkan keterbatasan kemampuan aparat, sehingga secara operasional sering mengalami keterlambatan PenanOanan masalah lingkungan hidup.