POLA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH SEBAGAI WUJUD DESENTRALISASI PEMBANGUNAN DAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN MALANG

Abstract

ABSTRAK Setiap organisasi sekecil apapun bentuknya dalam upaya menjalankan kegiatan organisasi pasti membutuhkan dana. Demikian juga halnya dengan Pemerintah Daerah, untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya pasti membutuhkan sejumlah anggaran. Namun, keterbatasan anggaran yang dimiliki sebagian besar Pemerintah Daerah di Indonesia disatu sisi, serta semakin membesarnya tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah seiring makin meningkatnya tuntutan pemenuhan hajat hidup masyarakat daerah disisi lainnya, memunculkan permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan tersebut utamanya terkait dengan upaya mengatasi keterbatasan pembiayaan pembangunan daerah serta strategi pembagian porsi pembiayaan pembangunan dalam upaya pengembangan wilayah. Dalain kaitan dengan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pembiayaan pembangunan daerah dalam pengembangan wilayah sebagai wujud desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah di Kabupaten Malang, melalui identifikasi pengelolaan pembiayaan pembangunan daerah baik pada tingkat Kabupaten maupun SSWP. Berdasarkan tujuan tersebut maka penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Hasil analisis menunjukkan kondisi bahwa pada tingkat Kabupaten, pola pembiayaan pembangunan yang diterapkan masih menerapkan pola anggaran konvensional. Sedangkan upaya dalam mengatasi keterbatasan anggaran masih berkutat pada upaya peningkatan PAD. Meskipun secara nominal meningkat, tetapi dari sisi kemampuan keuangannya Kabupaten Malang masih digolongkan belum mampu. Hal ini terlihat dari tingkat derajat desentralisasi fiskal yang hanya mencapai 6,63% saja. Dengan perkembangan PAD yang sangat lamban dan berdasar hasil perhitungan regresi linier, diprediksi Pemerintah Kabupaten Malang ban dikatakan otonom (proporsi PAD dan dana perimbangan dari Pemerintah pusat seimbang) pada tahun 2079 (dengan asumsi dana perimbangan yang diterima setiap tahunnya sama dengan tahun anggaran 2003. Dilihat dari sistem alokasi penyusunan anggaran pembangunan yang diterapkan masih menggunakan pendekatan incrementalism system dan line item, dimana alokasi anggaran pembangunan yang diberikan kepada tiap-tiap instansi pemerintah (dinas/badan kantor/bagian) didasarkan pada besaran anggaran tahun lalu, yang penggunaannya secara teknis diserahkan kepada instansi yang bersangkutan. Dari sisi sektor basis dan non basis, alokasi anggaran pembangunan yang diterapkan di Kabupaten Malang, belum menerapkan teori pengembangan wilayah melalui pendekatan economic based, dimana tercatat 85% responden menyatakan tidak menggunakan kriteria sektor basis dalam penyusunan anggaran pembangunan, dan hanya 15% saja yang menggunakannya Pada tingkat SSWP, diketahui bahwa keterpaduan antara alokasi anggaran sektoral dengan kepentingan-kepentinagn spasial masih sangat rendah. Hasil analisis menunjukkan hanya sekitar 15,35% saja alokasi anggaran sektoral yang keperuntukannya selaras dengan kepentingan-kepentingan spasial. Sedangkan dari sisi jumlah kegiatan yang dilaksanakan di tiap-tiap SSWP, hanya sekitar 15,73% saja kegiatan-kegiatan sektoral yang memiliki keterpaduan dgn kepentingan spasial. Rekomendasi yang diusulkan adalah (i) perlunya dilakukan restrukturisasi kebijakan fiskal secara nasional, khususnya menyangkut sharing pengelolaan keuangan antara Pemerintah pusat dan daerah, (ii) perlu segera diterapkan model pembiayaan pembangunan non konvensiona; (iii) dalam penyusunan alokasi anggaran pembangunan perlu memperhitungkan 'criteria sektor basis dan non basis serta kriteria penetapan perwilayahan pembangunan (SSWP); dan (iii) perlu peningkatan keterpaduan antara alokasi anggaran sektoral dengan kepentingan spasial agar program pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah. ABSTRACT An organization requires fund in the effort running organizational activity. And so do the things of with Local Government, to arrange and manage its household require a number of budgets. However, the limitation of budget had by most Local Government in Indonesia one side, and progressively its bigger duty and Local Government power according to the increasing of demand accomplishment of intention live area society on the other side, peeping out the problem of monetary management of area. The core important of the problems related to effort-overcome limitation of defrayal of area development and stratelo) of its division of portion defrayal of development in the effort regional development. In relation to the mentioned, hence this research aim to know the pattern defrayal of regency development in regional development as a form of development decentralization and regional autonomy in Malang Regency, through to identifr management of defrayal of area development, both of regency level and also SSWP. According to the goal, hence this research uses approach of descriptive qualitative analysis. Result of analysis show the condition of that at regency level, the pattern defrayal of applied by development still apply conventional budget pattern while effort in overcoming limitation of the budget still focus in effort of increasing of PAD. Though nominally mount, but from its monetary ability side of Malang Regency still classified by unable, seen from level degree offiscal decentralization which only reaching 6.63%. With very slowly PAD growth and based on result of calculation of linear regression, Governmental of Malang Regency predicted just told is autonomous ( PAD proportion and counter balance fund from Central Government is well-balanced) in the year 2079 ( with accepted counter balance fund assumption every year is equal to budget year 2003). Seen from allocation system compilation of applied by development budget still use approach of incremental system and line item, where budget allocation which give to the Governmental Institution based on the budget of last year halted technical delivered to pertinent institution. From bases sector side and non bases, applied by development budget allocation at Malang Regency, not yet applied regional development theory through the approach of economic based, where noted by 85% responder express use no bases sector criterion in compilation of development budget, and only 15% which using it. The integrity between sector budget allocations with spatial importance still is very low at SSWP level. Result of analysis show only about 15.35% of sector budget allocations which harmony with importance of spatial. While from side of amount of executed by activity in any SSW?, only about 15.73% of sector activity is which have integrity with importance of spatial. Proposed by recommendation is (0 need to do the fiscal policy restructuring nationally, especially concerning monetary management sharing between Central Government and Local Government, (ii) need immediately applied by the model of non conventional development defrayal, (iii) in compilation of development budget allocation require to pay attention to the bases sector criterion and non bases and also regional stipulating criterion of development (SSW?), and (iv) need the increasing of integrity between sector budget allocations with importance of spatial so that executed by development program more directional.