EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA PASKA PELAKSANAAN UU NO. 22/1999

PRABOWO, AGUS (2004) EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA PASKA PELAKSANAAN UU NO. 22/1999. Masters thesis, Program Pendidikan Pasca sarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
4Mb

Abstract

Act number 5, 1990 conceming Conservation Natural Resources and the Ecosystem agree that aim established Karimunjawa Archipelago conservation area become National Park was to protect life supporting system, preserving natural biodiversity and their ecosystem and sustainable using which support the local people prosperity effort surround the area and human life quality that is manage by zoning system (Core zone, utilization zone and others zone). Act number 22, 1999 that was renewed by Act number 32, 2004 concerning Local Governance change point of view in managing natural biodiversity and ecosystem which was centralistic become participatory. The understanding of local decentralization in conservation aspect is not only the responsibility of govemment but also include responsibility, accountability, risk and in order to establish togethemess among local government also central government and community. Both el the acts create conflict of interest related to the authority and utilization. In one side, it is expected to protect the ecosystem of Karimunjawa National Park, especially coral reef ecosystem and In another side it is expected to explore the natural resources existed in Karimunjawa National Park. After evaluating varioue policies on the management of the conservation area ihan the problem can be solve by changing the centi-alize management become participatory management which involve the whoie stake holder in Karimunjawa archipelago by understanding the meaning of conservation area for the local people prosperity of Karimunjawa. In this case the plan must be conducted integrally together with stakeholder in Karimunjawa, so that the coordination and communication are important to create support or to search agreement to accommodate all the stakeholder interest. Undang Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menetapkan bahwa tujuan ditetapkannya suatu kawasan konservasi kepulauan Karimunjawa menjadi taman nasional adalah untuk melindungi sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam yang mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakar sekitar kawasan dan mutu kehidupan manusia serta dikelola dengan sistem zonasi ( inti, pemanfaatan dan zona lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan). Undang Undang nomor 22 tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan di Daerah membawa perubahan paradigma dalam pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya yang semula bersifat sentralistik menjadi pengelolaan partisipatif. Pemahaman otonorrii daerah di bidartg kcnservasi dipahami bukan hanya dari kewenangan yang harus diatur melainkaii mencakup pula pengaturan tanggung jawab (responsibility), tanggung gugat (accountability) dan resiko (risk) serta mewujudkan kebersamaan antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat maupun antara pemerintah dengan masyarakat. Kedua aturan tersebut (UU nomor 5 tahun 1990 dan UU nomor 22 tahun 1999) dalam pelaksanaannya mengalami konflik/ benturan kepentingan balk menyangkut kewenangan maupun pemanfaatan. Disatu sisi ingin menjaga kelestarian ekosistem kepulauan Karimunjawa terutama ekosistem terumbu karang, disisi lain ingin memanfaatkan segala potensi sumber daya alam yang terkandung di kepulauan Karimunjawa.Setelah dilakukan evaluasi terhadap berbagai keNakan mengenai pengelolaan kawasan konservasi maka masalah tersebut dapat diatasi dengan : mengubah sistem pengelolaan sentralistik menjadi lebih partisipatif yang melibatkan seluruh stakeholder di kepulauan Karimunjawa dengan memahami arti pentingnya kawasan konservasi bagi kesejahteraan masyarakat seidar kawasan. Dalam hal ini perencanaan harus dilakukan secara terpadu bersama pihak-pihak yang mempunyai kepentingan di Karimunjawa, sehingga koordinasi dan komunikasi menjadi penting untuk mewujudkan dukungan atau mencari konsensus untuk mengakomodasikan kepentingan para pihak.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Public Administration
ID Code:12340
Deposited By:Mr UPT Perpus 1
Deposited On:30 May 2010 14:26
Last Modified:30 May 2010 14:26

Repository Staff Only: item control page