EVALUASI KINERJA BAPPEDA KABUPATEN BARITO UTARA PADA PROSES PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAII

Abstract

EVALUASI KINERJA BAPPEDA KABUPATEN BARITO UTARA PADA PROSES PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAII Dalam upaya pelaksanaan pembangunan di daerah yang terencana dan terkoordinasi antar pelaku pembangunan, maka di Indonesia telah membuat suatu institusi perencanaan pembangunan daerah yaitu Bappeda. Pembangunan yang terencana dan terkoordinasi dapat terwujud dengan baik apabila lembaga-lembaga di daerah saling berkoordinasi dalam pelaksanaan tugasnya, dengan demilcian peran Bappeda sebagai koordinator perencanaan sangatlah menentukan dalam upaya mensinergikan antara top-down planning dan bottom-up planning . Tujuan penelitian ini adalah mencoba untuk mendeslcripsikan kinerja Bappeda Kabupaten Barito Utara dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah ditinjau dari proses perencanaan (planning process). Landasan normatif untuk pelaksanaan perencanaan adalah Permendagri No.9 tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D). Sedangkan sasaran penelitian adalah: (1)Mengkaji kinerja Bappeda Kabupaten Barito Utara dalam proses penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah (T.A 2001); (2) Menyusun tipologi kinerja dengan menggunakan matrik portofolio; (3) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bappeda Kabupaten Barito Utara dalam proses penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah; dan (4) menyusun usulan untuk peningkatan kinerja Bappeda dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah. Berdasarkan hasil analisis kualitatif deskriftif yang dibantu dengan skoring, Bappeda Kabupaten Barito Utara dalam proses penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah berdasarkan kepada Permendagri No. 9 tahun 1982, adapun uraian pada masing-masing tahap : (1). kinerja Bappeda Kabupaten Barito Utara pada tahap evaluasi dan analisa keadaan, adalah sebagai berikut :(a) Kualitas pelayanan, adalah tinggi, (b) Responsibilitas tinggi. (2) Kinerja Bappeda Kabupaten Barito Utara pada tahap penyusunan rencana umum pembangunan tahunan daerah adalah : (a) kualitas pelayanan adalah tinggi, (b)Responsibilitas adalah Tinggi. (3) Pada tahap perumusan usulan program/proyek secara terpadu, adalah: (a) Kualitas pelayanan adalah tinggi, (b) Responsibilitas adalah tinggi, (c) Responsivitas adalah rendah Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bappeda adalah, faktor internal dan eksternal. Faktor intemahlya adalah ; (1) Sumber daya manusia, meliputi : (a) lcuanntas, (b) pemahaman terhadap togas dan fungsinya, (c) kemampuan melakukan analisis, dan (d) pemahaman dan ketaatan pada peraturan dan prosedur yang berlaku; (2) Sarana dan prasarana. Sedangkan faktor eksternalnya adalah (1) Hubungan koordinasi dengan Dinas/instansi, meliputi; (a) koordinasi, dan (b) Kualitas data. (2) Hubungan dengan DPRD, (3) Partisipasi masyarakat/swasta, (4)Ketersediaan dana pembangunan Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa tahap yang sangat menentukan dalam proses perencanaan tahunan adalah tahap perumusan usulan program/proyek secara terpadu. Hal ini terlihat pada tahap evaluasi dan analisa keadaan dan tahap penyusunan rencana umum pembangunan tahunan daerah yang menunjukan kinerja kualitas pelayanan dan responsibilitas yang baik, tetapi karena kurang konsisten dan konsekuen dalam menggunakan produk hasil proses dua tahapan sebelumnya, mengakibatkan dalam penyusunan program/proyek sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang terkoordinasi, terarah dan berkelanjutan belum maksirnal. Dalam upaya meningkatkan kinerja pada proses penyusunan pembangunan tahunan daerah, berdasarkan temuan analisis kinerja dan pemetaan kinerja Bappeda Kabupaten Barito Utara didapatkan rekomendnsi untuk meningkatkan kemampuan Bappeda dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah, yaitu: (1)Pengembangan Sumber daya manusia, melalui (a) penyelenggaraan kursus/pelatihan fungsional, (b) Mengirim tugas belajar pada bidang perencanaan dan manajemen pembangunan; (2)Strategi peningkatan fungsi organisasi; (3) Peningkatan organisasi; (4) Strategi peningkatan partisipasi masyarakat.