RELEVANSI HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM

Abstract

Berlaku yang merupakan warisan colonial. Usaha pembaharuan hukum pidana (KUHP) didasarkan pada alas an-alasan politik, sosiologi maupum praktis, serta alas an adaptif bahwa hukum, juga mengakui adanya kukum adapt yang memang untuk daerah-daerah tertentu masih hidup dalam masyarakat. Hal ini terlihat dalam Pasal 1 ayat (3) RUU-KUHP tahun 1999/2000, serta Pasal 62 ayat (1) e berupa sanksi pemenuhan kewajiban adat. Di Pulai Bali sampai saat ini terdapat tindak pidana adat yang sebagian besar diseleksi di luar pengadilan, yaitu Prajuru Desa Adat. Penyelesaian melalui Pengadilan Negeri kepada pelaku hanya dijatuhi pidana seperti dalam pasa 10 KUHP. Hal ini membuat masyarakat adapt merasa tidak puas, sehingga kepada pelaku oleh masyarakat adapt juga dijatuhi sanksi adapt. Dengan demikian ada penjatuhan pidana ganda dalan penyelesaian tindak pidana adat Untuk menghindari penjatuhan pidana ganda (pidana menurut KUHP dan sanksi adapt), maka terhadap tindak pidana adapt yang telah dijatuhi sanksi adapt oleh Pimpinan Adat dan bersalah telah melaksanakannya, apabila tindak pidana adat tersebut Diajukan us dinyatakan tidak ke muka pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak ditrima. Dengan masih ditaati dan dihormati hukum adapt untuk daerah-daerah tertentu di Indonesia maka sangat relevan untuk mengangkat ke permukaan hukum pidana adapt berserta sanksi adatnya sebagai bahan penyusunan KUHP Nasional.