EVALUASI KEBIJAKAN SUMUR RESAPAN AIR HUJAN UNTUK KONSERVASI AIRTANAH DANGKAL DI KABUPATEN SLEMAN

Abstract

Population and land-use growth in Sub-Province of Sleman on one side increase groundwater abstraction but on the other side degrade natural ability of rainwater to infiltrate into the soil. The imbalance between discharging and recharging of groundwater causes degradation of watertable of groundwater. Recharging Well is a kind of artificial recharge trying to infiltrate rainfall into the soil. Perda No 1 Th 1990 obliges buildings to be provided with rainwater recharging well. This research tries to evaluate the policy of recharging well which have been implemented more than ten years in Sub-Province of Sleman. Evaluation int this research is done in four aspect that is aspect of environment, aspect of instrument, governmental aspect and society aspect. Rate of permeability coefficient of soil in Sub-Province of Sleman range from 0,000024 — 0,000944x10-4 m/second, bigger than 0,000003 m/second that means it is effective for implementing recharging well. The deepest recharging well is needed in west part of Sub-Province of Sleman. The implementation of recharging well can be done in Sub-Province of Sleman because the deepness of watertable of groundwater gives enough space for recharging well. Building License as an instrument to apply recharging well is not yet effective. This conclusion can be taken because less than 30% buildings in Sub-Province of Sleman provided with Building Licence ( IMB). IMB as an instrument policy of recharging well becomes important because only building owning Building Licence able to be controlled to be provided with governmental Recharging well wacth that is conducted by government is still weak This matter is indicated by the reality that it is only 30% buildings with IMB having recharging well. Public response to recharging well tends to be neutral. It is influenced by knowledge level about recharging well and education level of society. It is recommend making of rainwater recharging well collectively which is conducted together between Government and Society. This is because of difficulty when recharging well is done individually and uneffectiveness of Building Licence as an instrument to controle recharging well. This collective Recharging well especially have to immediately implemented in District of Depolc Ngaglilc Cangkringan, Mlati as well as Gamping Pertumbuhan dan perkembangan aktifitas masyarakat serta penggunaan ruang di Kabupaten Sleman di satu sisi meningkatkan pengambilan airtanah sebaliknya di sisi lain menurunkan kemampuan alami resapan air hujan ke dalam tanah. Ketidakseimbangan pengambilan dan pengisian airtanah menyebabkan penurunan muka airtanah bebas. Salah satu usaha untuk mengembalikan fungsi resapan adalah dengan penerapan sumur resapan airhujan. Hal ini diatur dalam Perda No 1 Th 1990 yang mewajibkan bangunan dilengkapi dengan sumur resapan air hujan. Ada indikasi bahwa kebijakan sumur resapan tersebut belum efektif untuk menjaga ketersediaan airtanah. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan sumur resapan yang sudah lebih dad sepuluh tahun diterapkan di Kabupaten Sleman dalam aspek kesesuaian fisik lingkungan, aspek instrumen, aspek pemerintah dan aspek sikap masyarakat. Nilai koefisien permeabilitas tanah di Kabupaten Sleman berkisar 0,000024 —0,000944 m/detik dengan permeabilitas tanah kecil di Sleman barat dan semakin membesar ke arah Sleman timur. Secara keseluruhan permeabilitas tanah di Kabupaten Sleman mempunyai laju lebih besar dari 3x10-6 meter/detik sehingga seluruh wilayah Kabupaten Sleman efektif untuk penerapan sumur resapan air hujan Kedalaman sumur resapan terbesar terdapat di Kabupaten Sleman bagian barat yaitu di Desa Sendangagung dan Sendangmulyo Kecamatan Minggir yang mencapai kedalaman 10,6 meter dan semakin mengecil ke arah timur yang hanya sekitar 0,5 meter di Kecamatan Cangkringan dan Ngemplak. Wilayah Kabupaten Sleman sangat memungkinkan untuk dilaksanakan karena kedalaman muka airtanah masih memberikan ruang yang cukup untuk mengakomodasi kedalaman sumur resapan. Ijin Mendirikan Bangunan sebagai instrumen penerapan sumur resapan airhujan belum cukup efektif. Kesimpulan ini dapat diambil karena masih sedikitnya bangunan yang dilengkapi dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), yaitu kurang dari 30%. IMB sebagai instrumen kebijakan SRAH menjadi penting karena hanya bangunan yang memiliki 1MB saja yang dapat dikendalikan untuk dilengkapi dengan sumur resapan air hujan Kinerja pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan sumur resapan air hujan juga masih rendah Hal ini ditandai dengan masih sedikitnya prosentase bangunan yang dilengkapi dengan sumur resapan air hujan meskipun bangunan tersebut sudah memiliki 1MB yaitu hanya sebesar 30%. Sikap masyarakat terhadap sumur resapan air hujan cenderung netral. Sikap masyarakat ini dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan tentang sumur resapan dan tingkat pendidikan masyarakat. Direkomendasikan pembuatan sumur resapan air hujan secara kolektif yang dilakukan bersama-sama antara Pemerintah dan Masyarakat. Hal ini mengingat sulitnya pengawasan apabila sumur resapan dilakukan secara individual dan ketidakefektifan IMB sebagai instrumen penerapan. Sumur resapan kolektif ini terutama hams segera dilaksanakan di wilayah-wilayah dengan kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan tinggi yaitu di Kecamatan Depok dan wilayah-wilayah dengan laju pertumbuhan lahan terbangun yang tinggi yaitu di Kecamatan Ngaglik, Cangkringan, Mlati dan juga Gamping.