KAJIAN PENGELOLAAN SUMBER AIR BAKU DI KOTA BANDUNG DAN KABUPATEN BANDUNG

Abstract

The water supply demand of Bandung City increases due to population growth and City development. At present, the water supply demand is served by PDAM. However, the capacity is insufficient to served the whole water demand of urban community. In order to fulfill the demand the existing water supply system have to be developed. The water resource in Bandung City is limited, therefore it needs to find a new water resource located in the nearly area. In the Autonomy era, according to the Law No 22 year 1999 about Local Government, and Law No 25 year 1999 about Financial Balancing between Central and Local Government, district/city government has a fully autorithy in organizing their administration, such as water resource management to be one of a local revenues source. The problem is raising where the water resource which to be utilized by both PDAM's (District and Municipal of Bandung) are situated at the area of Bandung District, and also conflict of interest between "owner" of water resources (the government of West Java Province and Bandung District), and "user" (PDAM's Bandung Distict and Municipal). The owner of water resource tends to consider the economical interest (local revenues), whereas the user tends to the social interest and public service. That is why it needs to be formulated an operation system which gives benefit among involved local government. Based on the projected population of Bandung city for 2015, that is 2,271,485 persons, the water supply demand would be 6,379 llsec. At present the existing capacity is 3,183 1/sec, so there is a lack of water capacity about 3,196 1/sec. As the water resources in the area of Bandung City is limited, so the demand should be covered from outer area, the promissable sources are those located at Bandung District, i.e Cikapundung River and Cisangkuy River. The SWOT analysis showed that PDAM Bandung District has a big opportunity, even if it has an internal weaknees/constraint, while PDAM Bandung municipal has a very good opportunity. Corporation of both PDAM in developing water sources may strengths their performance both system provider. To manage the existing water resources in the area of Bandung District, which are would be use as water resources for PDAM's Bandung District and Bandung Municipal, needs to established a Public Enterprise Owned by West Java Province Government with a corporate body, namely Perseroan Terbatas (PT). The shareholders should be The Government of West Java Province, The Government of Bandung District, and The Government of Bandung Municipal. The biggest shareholder should be owned by The Government of West Java Province, in order to take action as arbiter if there is a dispute between The Government of Bandung District with The Government of Bandung Municipal. Kebutuhan air bersih Kota Bandung semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan kota. Saat ini penyediaan air bersih diselenggarakan oleh PDAM, akan tetapi kapasitasnya belum bisa mencukupi seluruh kebutuhan warga kota, agar bisa mencukupi, maka sistem penyediaan air bersih tersebut perlu dikembangkan, salah satu diantaranya adalah dengan cara mencari sumber air baku yang barn. Sesumber air baku yang ada di Kota Bandung kapasitasnya sangat terbatas, oleh karena itu perlu dicarikan sesumber air baku barn yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bandung (wilayah yang paling dekat dengan Kota Bandung). Dalam era Otonomi Daerah berdasarkan UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pemerintahan Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan penuh dalam penyelenggaraan pemerintahannya, diantaranya didalam pengelolaan sumber daya air atau sesumber air untuk dijadikan salah satu sumber Pendapatan Ash Daerah. Pokok permasalahan yang dihadapi adalah adanya sesumber air yang akan digunakan sebagai sumber air balm secara bersama-sama antara PDAM Kabupaten Bandung dan PDAM Kota Bandung yang berlokasi di Wilayah Kabupaten Bandung serta perbedaan kepentingan antara "pemilik" sesumber air (Pemerintah Kabupaten Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat) dan "pemanfaat" (PDAM Kabupaten Bandung dan PDAM Kota Bandung). "Pemilik" sesumber air cenderung kearah kepentingan ekonomi (pemasukan PAD), sedangkan "pemanfaat" cenderung ke arah kepentingan sosial dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu perlu dirumuskan pola kerjasama yang saling menguntungkan dalam pengelolaan/pemanfaatan sesumber air yang akan digunakan sebagai sumber air baku bagi sistem penyediaan air bersih lintas batas Kabupaten/Kota dalam rangka Otonomi Daerah. Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk Kota Bandung sampai dengan tahun 2015 sebesar 2.271.485 jiwa, kebutuhan air bersih mencapai sebesar 6.379 1/det. Saat ini kapasitas air bersih yang ada sebesar 3.183 1/clet, jadi kekurangan sebesar 3.196 l/det. Potensi sesumber air yang ada di Wilayah Kota Bandung sudah habis, maka untuk menutupi kekurangan kebutuhan tersebut diambil dari wilayah lain. Sesumber air yang berpotensi berada di Wilayah Kabupaten Bandung, yaitu dan Sungai Cikapundung dan Sungai Cisangkuy. Basil analisis SWOT, PDAM Kabupaten Bandung memiliki peluang besar, walaupun ada kelemahan/kendala internal. PDAM Kota Bandung memiliki peluang yang sangat baik. Sinergi kedua PDAM akan berpeluang besar dalam mengembangkan sumber air bersama. Untuk mengelola sesumber air yang ada di Wilayah Kabupaten Bandung, dan akan dijadikan sebagai sumber air balm bagi PDAM Kabupaten Bandung dan PDAM Kota Bandung, perlu dibentuk Badan Thalia Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berbadan hukum, yaitu Perseroan Terbatas (PT), dengan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung, dan Pemerintah Kota Bandung. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki saham terbesar, agar supaya bisa bertindak sebagai penengah bila ada perselisihan antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Pemerintah kota Bandung.