SURAT JUAL BELI DI BAWAH TANGAN SEBAGAI BUKTI PENDAFTARAN ATAS TANAH BEKAS HAK MILIK ADAT DI DESA SUKOHARJO, KECAMATAN MARGOREJO, KABUPATEN PATI

Abstract

Largely people that don't know about Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, especially what contains in article 24 verse (1) sub f. Largely people that commit underhanded trade, don't realized that trade certificate made before 8 October 1997 can be uses to enroll their land to get fixed law certainty. Data about land needed by Land Office can be seen in Letter C of Village. The burned off Letter C of Sukoharjo Village, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, give rise new problem. Therefore, this thesis examines land enrollment based on underhanded trade certificate and solving a problem that rise from Letter C of Village By Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1997, underhanded trade certificate witnessed by Village Chief and their apparatus can be used as an evidence instrument to enroll their land. It can be used as evidence because signed by both seller and buyer and witnessed by Village Chief/Customs/Chief and made before 8 October 1997. In this thesis, the author use juridical empirical research method, aimed that this study more directed and systematic, give greater probability to examine things that not yet uncovered, and as guide to organize and integrate knowledge about community in questions. With Letter C burning off, then Chief Village of Sukoharjo, Kecaniatan Margorejo, Kabupaten Pati assisted by village apparatus, conduct re-administration for lands in Sukoharjo Village, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, that made in one book, namely lands book of Sukoharjo Village, so villager can still enroll their lands to get permanent law certainty. Pada kenyataannya, banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui tentang Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, terutama mengenai apa yang tercantum di dalam pasal 24 ayat (1) sub.f. Kebanyakan masyarakat yang melakukan jual beli secara di bawah tangan, tidak mengetahui bahwa surat jual beli yang dibuat sebelum tanggal 8 Oktober 1997, tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk mendaftarkan tanah miliknya untuk mendapat suatu kepastian hukum yang bersifat tetap. Sedangkan data-data mengenai tanah yang diperlukan oleh Kantor Pertanahan dapat dilihat di dalam buku C Desa Tetapi dengan terbakarnya buku C Desa, Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, menimbulkan suatu permasalahan barn. Oleh karena itu, di dalam penulisan tesis ini kita akan mengetahui pelaksanaan pendaftaran atas tanah berdasarkan surat jual beli yang dilakukan secara di bawah tangan dan cara mengatasi masalah yang timbul akibat terbakarnya buku C Desa. Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, maka surat jual beli yang dilakukan secara di bawah tangan dengan disaksikan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, dapat digunakan sebagai satu alat bukti untuk mendaftarkan tanah miliknya. Surat jual beli itu dapat digunakan sebagai alat bukti karena dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda tangan kedua belah pihak penjual dan pembeli dan disaksikan oleh Kepala Desa/Kepala Adat/Kepala Kelurahan dan dibuat sebelum tanggal 8 Oktober 1997. Di dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis, memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui, serta memberikan pedoman untuk mengorganisasikan dan mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat yang sedang diteliti. Dengan terbakarnya buku C Desa, maka Kepala Desa, Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati dengan dibantu oleh perangkat desa, melakukan pendataan kembali tanah-tanah yang ada di Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati dan kemudian dibuat satu buku, yaitu buku tanah Desa Sukoharjo, sehingga masyarakat desa Sukoharjo tetap dapat mendaftarkan tanah miliknya untuk mendapat suatu kepastian hukum yang bersifat tetap.