ANALISIS PENGELOLAAN LAHAN TERLANTAR PT. KAI (KERETA API INDONESIA) DAOP (DAERAH OPERASIONAL) IV DI KAMPUNG KEBUN HARJO, SEMARANG

Abstract

KAI Inc. Operation Region IV has a very extensive land asset on Central Java. Those lands are inherited from the Dutch Colonial Government to the Indonesia Government, specifically for KAI Inc., in form of country's asset. However, the potential of those vast lands has not been supported yet by a maximum and responsible transparant management. A major part of those lands, until now on, are conditioned as neglected lands with no obvious function and allocation. Kebonharjo village is one example of those neglected lands owned by KAI Inc. Operational Region IV on Central Java. This land has an excellent quality and ' supported by its location, accessibility, and an adequate function, in order to implement the development program in a plan of utilizing neglected lands on BWK HI, which could be used as transportation, trading, and also industrial area, because it is located between Tawang railway station and Tanjung Mas Harbor. Yet, many obstacles would be appear in developing and utilizing this Kebonharjo land, such as, environment's poor quality, bad system in arranging empty lands, and also an ownership conflict between KAI Inc. Operation Region IV and the natives. A specific handling and special management are needed in order to solve this problem, in which need a harmony and continuous effort from all sides, included KAI Inc. Operation Region IV Semarang, Government of Semarang City and all its departments, also the private sides and the society of Kebonharjo. It is important to found an organization of land management with stake holder as its members. It roles as a controller in keeping these management efforts work as maximum, effectively, and efficiently as possible. This management must have a set of rule and obvious medium in order to facilitate its activation, and finally it will have its own authority and competence regarded by all groups in order to succeed the plan, program, and also the implementation of its function. This organization must have an ability in dominating its assets and also in determinating an exact and balanced program on land management and also private activities. As a whole, the investigation shows that the utilizing program of Kebonharjo Village with its land and empty space as an approach is classified into 4 groups (agree with the utilizing at moment) based on the facing direction to the road bordering this village. Those groups are (1) A development program with a same land's function as a part of harbor area (industrial and trading area as a part of harbor area), (2) A development program with lands functioned as a development area of land transportation, (3) A development program as an area for water penetration (retention reservoir), also functioned as a conservation area, (3) However, if finally those lands of Kebonharjo are given to the society whether to be dominated or to be rent, an urban renewal effort is needed to be applied, (4) A development program with distribution of functions included conservation area (water penetration area). PT.KAI (Kereta Api) Daop (Daerah Opreasional )IV memiliki asset lahan yang sangat luas di Jawa Tengah. Lahan-lahan tersebut merupakan lahan warisan Pemerintah Kolonial Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Indonesia khususnya PT. KAI dalam bentuk harta kekayaan negara. Namun demikian, potensi nilai lahan dengan Skala luas temyata belum diimbangi dengan upaya pengelolaan yang optimal, bertanggung jawab dan transparan. Sebagian besar lahan-lahan tersebut saat ini menjadi lahan terlantar yang tidak memiliki fungsi dan peruntukkan lahan yang jelas sampai saat ini. Kampung Kebonharjo merupakan sebagian dari lahan terlantar yang dimiliki PT.KAI Daop IV di Jawa Tengah. Lahan Kebonharjo memiliki potensi lahan yang baik dengan lokasi, aksesbilitas serta fungsi lahan yang cukup baik untuk mendukung pengembangan perencanaan dalam rencana pemanfaatan lahan di BWK III yaitu sebagai kawasan transportasi, perdagangan, industri karena letaknya yang berada di antara stasiun Tawang dan Pelabuhan Tanjung Mas. Namun demikian, banyak kendala yang dihadapi untuk pengembangan ataupun pemanfaatan lahan Kebonharjo saat ini adalah kualitas lingkungan yang buruk, tata ruang dan pemanfaatan lahan yang buruk serta konflik kepemilikan antara PT.KAI Daop IV dengan warga yang telah lama mendiami lahan tersebut. Perlu adanya suatu pengelolaan dan penanganan yang khusus dalam memecahkan masalah lahan terlantar yaitu dengan keterpaduaan dan sinergi dari semua pihak antara lain PT.KAI Daop IV Semarang, Pemerintah Kota Semarang dengan dinas-dinas yang dibawahinya serta pihak swasta dan warga Kebonharjo yang sangat dibutuhkan. Perlu adanya suatu lembaga manajemen lahan yang beranggotakan para stake holder, fungsinya agar pemanfaatan lahan di Kampung Kebonharjo menjadi optimal, efektif dan efisien. Manajemen lahan ini hams memiliki perangkat peraturan dan institusi yang jelas agar lebih memudahkan gerakannya, sehingga manajemen lahan ini memiliki otoritas dan wewenang yang diakui oleh semua pihak agar memungkinkan berjalannya rencana, program, serta pelaksanaan fungsi lembaga manajemen lahan ini. Lembaga ini perlu memiliki kemampuan untuk menguasai aset serta menentukan perencanaan yang tepat namun seimbang dalam artian manajemen lahan untuk publik ataupun manajemen lahan untuk kegiatan swasta Secara keseluruhan hasil kajian memperlihatkan hasil bahwa altematif pemanfaatan lahan Kamptmg Kebonharjo dengan pendekatan peruntukkan ruang dan laharmya dibagi dalam 4 tipologi pemanfaatan lahan (disesuaikan dengan pemanfaatan lahan saat ini) berdasarkan arah hadap jalan yang membatasi kawasan Kampung Kebonharjo itu. Alternatif peruntukkan lahan tersebut berupa (1) Pengembangan kawasan dengan fungsi lahan yang sama sebagai bagian dari kawasan pelabuhan (kawasan industri dan perdagangan sebagai bagian dari kawasan pelabuhan) (2) Pengembangan kawasan dengan fungsi lahan sebagai daerah pengembangan trasnportasi darat. (3) Pengembangan kawasan sebagai daerah resapan air pasang/ air hujan (kolam retensi) yang artinya sebagai daerah konservasi. (3) Namun bila pada akhirnya lahan Kebonharjo tersebut diberikan untuk warga masyarakat baik untuk dikuasai utuh ataupun disewakan maka perlu adanya suatu upaya urban renewal (4) Pengembangan kawasan dengan pembagian fungsi termasuk di dalamnya kawasan konservasi (daerah resapan air)