FAKTOR—FAKTOR PENYEBAB PELANGGARAN ATURAN PEMBANGUNAN PERMUKINIAN DI KAWASAN TAMANSARI YOGYAKARTA

PUJIHASTUTI, PUJIHASTUTI (2003) FAKTOR—FAKTOR PENYEBAB PELANGGARAN ATURAN PEMBANGUNAN PERMUKINIAN DI KAWASAN TAMANSARI YOGYAKARTA. Masters thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF - Published Version
4Mb

Abstract

Terbatasnya pemanfaatan lahan dan ruang seiring dengan tingginya intensitas kebutuhan lahan dan ruang kota alcibat meningkatnya aktiyitas sosial dan ekonomi masyarakat Kota Yogyakarta, tak terkecuali pada kawasan bersejarah Tamansari. Kepadatan pemukiman di kawasan cagar budaya Tamansari telah menimbulkan konflik pemanfaatan lahan antara upaya pelestarian Benda Cagar Budaya dengan kebutuhan pennukiman di kawasan tersebut Selanjutnya terjadi pelanggaran Rencana Tata Ruang Kota Yogyakarta maupun kelestarian Benda Cagar Budaya. Selama ini sudah ada upaya membatasi pembangunan permuldtnan dari Kraton Yogyakarta, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta maupun Pemerintah Pusat namun demikian banyak pennukiman di kawasan Tamansari yang tidak sesuai ketentuan. Berdasarkan hal tersebut lciranya menarik untuk dilakukan studi dengan tujuan mencari faktor-faktor penyebab pelanggaran aturan pembangunan permukiman di kawasan Tamansari Yogyakarta. Untuk mencapai tujuan studi diatas, beberapa sasaran yang dilakukan yaitu: I) Mengidentifikasi situs yang tertutup oleh pennukiman, hal ini dilakukan dengan bantuan peta Tamansari semula dan sekarang, 2) Mengidentifikasi jenis jenis pelanggaran pembangunan pennukiman terhadap kebijakan dan Kraton yaitu magersari, kebijakan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, dan kebijakan pelestarian Benda Cagar Budaya, 3) Mencari faktor-faktor penyebab pelanggaran, dan 4) Mentmuslcan alternatif pengendalian kawasan Tamansari Yogyakarta Berdasarkan hasil identifikasi terhadap jenis pelanggaran terhadap aturan magersari ada 3 jenis pelanggaran yaitu pelcmggarcm• letak petnukitnan di atas, menempel don jarak kurcmg 2 meter dari artefak, tinggi bangunan lebih 7 meter atau bertingkat dan jenis bangunan permanen. Jenis pelanggaran terhadap kebijakan Pemerintah Daerah ada 2 jenis pelanggaran, yaitu: tinggi bangunan lebih 7 meter atau bertingkat dan bangunan tanpa BIBB. Jenis Pelanggaran terhadap kebeakan Benda Cagar Budaya (BCB) yaitu adanya pemanfaatan BCB diluar lcetentuan. Secara umwn penyebab led adinya pelanggaran adalah karena faktor fisik/kebutuhan, ekonomi, sosial dan hukum. Faktor hukum ternyata paling beipeluang sebagai penyebab tedadinya pelanggaran. Rekomendasi kepada berbagai pihak yang terkait dalam pengelolaan kawasan Tamansari kaitannya dengan upaya-upaya yang dilalcukan untuk mengendalikan terjadinya pelanggaran, antara lain: I) Perlu adanya koordinasi berbagai pihak yang terkait dalam pengelolaan Tamansari untuk membuat kebijakan yang baku atas perencanaan kawasan Tamansari, 2) peningkatan sosialisasi tentang pelestarian BCB, magersari dan BIBB, 3) Meningkatkan mekcmnisme pengendalian Rencana Tata Ruang serta penegakan sangsi hukum yang lebih tegas. Rekomendasi untuk studi lanjut, melihat pentingnya kelestarian BCB Tamansari karena itulah peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian benda cagar budaya perlu kita tcmcnnkcm, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai Partisipatmy Planning.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:T Technology > TH Building construction
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Urban and Regional Planning
ID Code:12009
Deposited By:Mr UPT Perpus 1
Deposited On:27 May 2010 12:06
Last Modified:27 May 2010 12:06

Repository Staff Only: item control page